- ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
VIVA – Banyak daerah wisata di Indonesia yang ternyata masih kurang sarana prasarananya untuk menghadapi bencana. Sebagai negara yang rawan bencana alam, sudah menjadi keharusan jika setiap daerah tujuan wisata memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana.
Hal ini menjadi perhatian Kementerian Pariwisata, mengingat dalam beberapa peristiwa bencana alam ataupun aksi terorisme, ketidaksiapan berbagai sektor turut andil dalam menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Oleh sebab itu, mitigasi bencana penting di seluruh wilayah tujuan wisata.
Terlepas dari masih sedikitnya daerah wisata dengan mitigasi bencana, nyatanya pulau Dewata, Bali, sudah lebih dulu menerapkan hal tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, usai menghadiri Sosialisasi Mitigasi di Tempat Wisata 'Be Aware, Be Prepare Before Travelling'.
"Di Bali, Kuta, gedung-gedung yang ada di daerah rawan tsunami dapat sertifikasi dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Bali," ujarnya di A One Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Februari 2019.
Sutopo menjelaskan, meski belum semuanya, hotel di Kuta sudah disertifikasi BPBD; apakah sudah memenuhi syarat-syarat terkait mitigasi bencana, kemudian rambu-rambu dan sebagainya. Ia pun menjelaskan tentang sertifikasi yang dimaksud, yaitu tentang aman atau tidaknya lokasi, dari segi fasilitas yang ada.
"Rambu-rambu evakuasi, tempat shelter-nya, petugas, pegawai hotel sudah paham mitigasinya, sehingga bisa memandu para wisatawan yang ada di sana."
Terkait mitigasi tersebut, syarat yang seharusnya bisa dipenuhi adalah bagi penginapan atau hotel yang dikembangkan di garis pantai rawan tsunami hendaknya juga didesain tidak hanya kuat terhadap gempa, tapi juga di bagian atasnya bisa digunakan untuk shelter tsunami.
"Prinsip evakuasi tsunami bukan lari sejauh-jauhnya, tapi larilah setinggi-tingginya. Oleh karena itu, urusan bencana adalah urusan bersama, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Jangan semua mengandalkan pemerintah, pasti terbatas anggaran pemerintah. Tapi para pengembang, pelaku pariwisata, secara inisiatif, mandiri bisa membangun seperti itu rambu-rambu evakuasi." (ase)
