- IG @perempuanpunyakarya
VIVA – Kebijakan Work from Bali (WFB) diambil demi membangkitkan sektor ekonomi dan pariwisata di Bali yang lumpuh sejak dihantam pandemi. Hal ini rencananya akan direalisasikan paling lambat pada kuartal III 2021.
Seperti yang telah diketahui, pemerintah akan mewajibkan 25% Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 7 kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Pulau Dewata Bali.
Ada pun 7 kementerian yang dimaksud mewajibkan WFB itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Investasi.
Kontribusi besar sektor pariwisata terhadap Bali berdampak tinggi akan jatuhnya ekonomi di saat keterbatasan mobilitas setahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat minus 9.3% dibandingkan tahun lalu, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020.
Kebijakan Work from Bali disambut baik oleh pelaku usaha perhotelan dan kalangan pengusaha di Bali yang yakin program ini akan efektif membangkitkan kembali kegiatan ekonomi. Work from Bali juga diharapkan mendorong tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan bagi warga dunia bahwa Bali sudah aman untuk dikunjungi.
Mengutip pernyataan dari Direktur utama PT Hotel Indonesia Natour (HIN), Iswandi Said, pelaku usaha perhotelan sangat mendukung jalannya program ini karena tentunya dapat membangkitkan perekonomian Bali dan memperlancar program Work from Hotel yang sebenarnya sudah digadang serikat pelaku usaha di Bali sebelumnya.
Lokasi awal yang dipilih untuk program Work from Bali adalah Nusa Dua. Lokasi ini dipilih karena berada di bawah Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau Bali Tourism Development Corporation.
Tidak hanya menerapkan Work from Bali. Upaya lain untuk pemulihan ekonomi Bali yakni dengan merencanakan Bali sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun ke depan.
Secara psikologis, dengan pemerintah yang berani menempatkan ASN kementerian bekerja dari Bali, akan semakin mendorong pariwisata di Pulau Dewata sudah terbiasa untuk selalu siap dan disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Hal ini dapat jadi starting point saat nantinya diharapkan bakal semakin prima melayani para wisatawan sehingga menguatkan citra positif Bali baik di mata wisatawan lokal maupun mancanegara.
“Selain dari perspektif pemulihan ekonomi, kebijakan Work from Bali juga dapat dilihat dari bagaimana upaya lokasi pariwisata dapat tetap hidup dalam situasi COVID-19. Diharapkan kebijakan ini berjalan dengan baik dan dapat diadaptasi di berbagai lokasi pariwisata lainnya di Indonesia untuk kembali berjalan normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan sebagai standar baru pelayanan pariwisata,” ungkap CEO Managing Partner Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani.
