- ANTARA/Irsan Mulyadi
VIVA – Indonesia akan menggelar pemilihan umum legislatif dan presiden pada 2019. Ratusan juta rakyat Indonesia akan memilih anggota DPR/DPRD/DPD dan presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 2019-2024 pada 17 April 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan daftar pemilih tetap atau DPT untuk Pemilu 2019. KPU menetapkan DPT sebanyak 185.732.093 pemilih dan 805.075 TPS di seluruh Indonesia. Jumlah pemilih laki-laki 92.802.671 dan pemilih perempuan 92.929.422. Jumlah pemilih tersebut didata dari 514 kota dan kabupaten di 34 provinsi
Meski KPU telah menetapkan DPT, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menemukan jutaan pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019. Baswaslu sempat merekomendasikan menunda rekapitulasi DPT Pemilu 2019 demi menjaga hak pilih di seluruh Indonesia. Partai politik pun meminta KPU untuk melakukan pemutakhiran data untuk mencegah kecurangan dalam Pemilu 2019.
"Dari 285 kabupaten/kota dengan 91.001.344 pemilih yang terhimpun, ditemukan data ganda sebanyak 1.013.067," kata Ketua Bawaslu, Abhan, dalam siaran persnya, Senin 10 September 2018.
Dia menjelaskan, hasil analisis kegandaan tersebut diteliti berdasarkan pada elemen dasar, yaitu NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama dan tanggal lahir yang diketahui identik.
"Ketiga elemen tersebut menjadi basis analisis kegandaan dengan menggabungkan seluruh data dalam lingkup kabupaten/kota," katanya.
KPU akhirnya memberi waktu perbaikan selama 10 hari kerja setelah masa penetapan DPT, yakni hingga 15 September 2018. KPU bersama Bawaslu, dan partai politik menggunakan waktu perbaikan tersebut untuk membersihkan DPT dari data pemilih ganda.
"Rekomendasi tersebut dilakukan atas hasil pengawasan dan analisis Bawaslu terhadap daftar pemilih tetap provinsi Pemilu 2019 yaitu, masih banyak data ganda dalam DPT," kata Abhan.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, menjelaskan hingga saat ini sudah ada 285 kabupaten/kota diverifikasi. Menurut dia, ada beberapa jenis kegandaan data pemilih, antara lain ada pemilih dengan satu NIK, tapi terdaftar sebagai pemilih sebanyak tiga kali, dan alamatnya sama. Lalu, ada data orang yang sudah meninggal masih masuk daftar pemilih tetap.
"Pendataan itu kita harus langsung lihat di lapangan, kegandaan data di KPU harus juga diverifikasi di tingkat kabupaten/kota, setelah itu baru diberikan rekomendasi," ujarnya Afif dalam diskusi ILC, di tvOne, Selasa 11 September 2018.
Ia menuturkan, selain mengecek di lapangan, Bawaslu juga akui harus terjun hingga ke makam-makam untuk memastikan data orang yang telah meninggal betul dan jelas. Hal itu terjadi di Sulawesi Barat dan Jambi, agar semua terkonfirmasi dengan benar.
PKS Klaim 6,3 Juta Pemilih Ganda
Sementara partai koalisi capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menemukan dugaan adanya 6,3 juta pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap. Jumlah tersebut lebih rendah dari data sebelumnya, yang diklaim mencapai 25 juta orang dari 137 juta data daftar pemilih sementara dari KPU.
Wakil Direktur Data dan Informasi PKS, Pipin Sopian, mengonfirmasi temuan partai koalisi terkait data pemilih ganda. Penemuan data 6,3 juta pemilih ganda ini bersumber dari DPT yang diberikan oleh KPU pada 5 September 2018, dengan jumlah pemilih mencapai 185 juta.
"Sebelumnya yang 25 juta itu memang data DPS yang diterima pada 12 Juli 2018 dari 137 juta pemilih. Yang sekarang 6,3 juta data ganda dari DPT KPU diterima 5 September 2018," jelas Pipin dalam ILC, di tvOne, Selasa 11 September 2018.
Ia mengungkapkan, dalam mengecek data DPT tersebut pihak IT PKS kembali memasukkan empat elemen dalam softwear yaitu data NIK, Nama, Tanggal Lahir dan Tempat Lahir.
"Data DPT yang diberikan KPU memang dikunci empat angka akhir dari NIK untuk jaga privasi, tapi kami tambah elemen krosceknya dalam softwear dari DPS lalu tiga elemen, tambah satu, yaitu tempat lahir dan ditemukanlah data itu," katanya.
Karena itu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mendesak agar segera dilakukan perbaikan data pemilih tetap. Hal ini perlu dilakukan agar pemilu bisa berlangsung bersih, jujur, dan adil.
"Kami semua parpol peserta Pemilu 2019 dan kami semua parpol pengusung Prabowo-Sandiaga, termasuk pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin juga berharap agar pemilu berlangsung bersih, jujur dan adil. Dan semua warga negara bisa gunakan hak pilih," ujar Muzani.
Cegah Kecurangan
Kekacauan pendataan daftar pemilih tetap Pemilu 2019 menjadi sorotan DPR. Ketua DPR Bambang Soesatyo, meminta Komisi Pemilihan Umum segera melakukan verifikasi dan pemutakhiran terhadap temuan data pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap untuk mencegah kecurangan.
"Dan menginformasikan hasil verifikasi dan pemutakhiran tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penyalahgunaan hak pilih," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangannya, Kamis 13 September 2018.
Politikus Partai Golkar ini juga mendorong Komisi II DPR meminta Bawaslu dan KPU melakukan evaluasi. Yakni dengan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang ditemukan adanya data pemilih ganda.
Sehingga dapat ditemukan solusi terbaik untuk mengantisipasi, dan mencegah munculnya kembali data pemilih ganda, terutama dalam DPT Pemilu 2019. "Sehingga perlu adanya pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019," ujarnya.
Hal serupa juga disuarakan oleh bakal calon wakil presiden, Sandiaga Uno. Ia menegaskan bahwa koalisi partainya menolak DPT yang ditetapkan KPU karena masih terdapat data ganda.
"Satu nama pun yang terduplikasi itu mencederai proses demokrasi, dan saya rasa Pak Presiden Jokowi, dan Ma'ruf sepakat dengan kita, bahwa kita ingin pemilu yang jujur dan adil," ujarnya.
Sandiaga berharap KPU lebih cermat lagi dalam menetapkan daftar pemilih di Indonesia. Terlebih, proses pemilu tersebut masih akan dilangsungkan beberapa bulan mendatang, sehingga KPU masih memiliki waktu untuk memperbaiki data tersebut.
"Mari kita perbaiki proses pemilu kita, sehingga masyarakat akan meyakini bahwa pemilunya jujur dan adil. Tidak perlu terburu-buru, kita masih punya 7,5 bulan," ujarnya.
