Setahun Anies Baswedan, Antara Janji dan Realita

Balai Kota DKI Jakarta.
Sumber :
  • VIVA.co.id / Fajar GM

VIVA – Tepat 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. 

Pemprov DKI Gelar Mudik Gratis, Simak Cara Daftarnya dan Ini Berkas yang Harus Disiapkan

Kini, setahun sudah Anies genap memimpin Jakarta. Namun, ia tak lagi ditemani Sandiaga. Itu lantaran Sandi, sapaan Sandiaga, mundur dari jabatan sebagai wakil gubernur pada 9 Agustus 2018. Dia memutuskan maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Sejumlah nama untuk calon wagub DKI, dari dua partai pengusung Anies-Sandi yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra, mencuat ke publik. Di antaranya Ahmad Syaikhu dari PKS dan Mohammad Taufik dari Gerindra. Namun, hingga Selasa, 16 Oktober 2018, pengganti Sandi belum ada.

Kolonel Herman Bantah Paspampres Halangi Marhan, Pekerjaan Pengemudi Xpander yang Tabrak Porsche

Usai ditinggal Sandi, Anies menjalankan roda pemerintahan di DKI Jakarta sendiri. Dia sangat bersyukur atas pencapaian yang diraih serta terealisasinya janji-janji kampanye saat Pilkada DKI Jakarta 2017, selama setahun memimpin Ibu Kota. "Alhamdulillah sebagian sudah mulai kami laksanakan," kata Anies di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Oktober 2018.

Pelantikan Gub dan Wagub DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno

Nama Anies Baswedan Mencuat Maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, PKS Siap Usung Lagi?

Menurut Anies,  program yang menjadi janji kampanye akan semakin tercermin di tahun anggaran 2019. Dia mengklaim, semua fondasi untuk menunaikan janji-janji tersebut sudah siap. Tahun kedua dan ketiga kepemimpinannya, akan lebih banyak lagi janji yang bisa ditunaikan.

Saat kampanye dulu, Anies-Sandi melontarkan sejumlah janji. Di antaranya yang menyedot perhatian publik, yaitu janji menutup tempat hiburan malam Alexis, menghentikan proyek reklamasi, menjalankan program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (Ok Oce), program rumah dengan down payment (DP) atau uang muka nol Rupiah.  

Pada 2017, beberapa hari setelah dilantik, Anies mengumumkan tidak memperpanjang izin usaha Alexis. Terhitung sejak 27 Oktober 2017, izin penyelenggaraan hotel dan griya pijat di Hotel Alexis, Jakarta Utara, disetop. Hotel yang terletak di Jalan RE Martadinata itu pun dilarang beroperasi lagi.

Tahun ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memutuskan untuk mencabut izin 13 pulau reklamasi, Rabu, 26 September 2018. Keputusan mencabut izin reklamasi diambil setelah Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta melakukan verifikasi dan klarifikasi. 

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Anies lantas meluncurkan program rumah dengan Down Payment (DP) atau uang muka nol Rupiah. Program bernama Solusi Rumah Warga atau Samawa itu dirilis di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat, 12 Oktober 2018.

Terdapat dua tipe hunian tersebut, yaitu tipe 21 dan 36. Pada tahap awal akan dibangun satu tower yang terdiri atas 780 unit. Unit pertama ini ditargetkan selesai pada Juni 2019. Harga jual hunian itu dari tiap rumah tipe 21 sebesar Rp184,8 juta sampai Rp213,4 juta.

Di bidang transportasi, Anies mengembangkan program One Karcis One Trip atau Ok Otrip. Dia meluncurkan pengembangan program integrasi transportasi di Ibu Kota itu, Senin, 8 Oktober 2018. Nama Ok Otrip diganti menjadi Jak Lingko. 

Nama Jak Lingko memiliki makna, Jak berarti Jakarta dan Lingko berarti jejaring atau pengintegrasian. Dengan nama tersebut, sistem transportasi massal itu diharapkan dapat mencerminkan makna jejaring atau terintegrasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama Ok Otrip menjadi Jak Lingko

Bukan hanya itu program yang dijalankan. Lewat akun Instagram @dkijakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melansir sejumlah capaian dan realisasi kinerja selama setahun. Mereka mengklaim ada 31 pencapaian. Di antaranya, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, pelaksanaan Ok Oce di 44 kecamatan dengan total peminat mencapai 53.798 wiraswasta. (Baca: Setahun Anies Pimpin Jakarta, Pemprov DKI Klaim 31 Pencapaian)

Beberapa janji yang terealisasi direspons positif warga Jakarta. Ibnu Taufik, warga Condet, Kramatjati, Jakarta Timur, misalnya. “Boleh lah beberapa janji politik dia banyak terpenuhi. Misalnya publik tahu lah, penutupan Alexis, reklamasi,” ujarnya kepada VIVA, Selasa, 16 Oktober 2018.

Namun, karyawan swasta ini mengkritik soal pelayanan publik. Menurut dia, pelayanan publik menurun dibandingkan saat zaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Saat itu, kantor kelurahan dan kecamatan buka pada Sabtu. “Sekarang enggak ada yang buka. Karena apa, karena kurang kontrol pelayanannya,” ujarnya.

Dia berharap Anies mau turun ke bawah, seperti ke kecamatan dan kelurahan untuk mengawasi langsung  aparatnya. Dengan diawasi langsung, petugas tersebut akan semangat bekerja. “Dulu era Ahok camat sering turun ke warga, sekarang udah malas ke warga,” kata Ibnu.

Kritik Program

Kritik lainnya datang dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mereka menilai sejumlah program unggulan yang digadang-gadang Anies dan Sandi di awal kepemimpinannya di Jakarta belum terpenuhi. “Bahkan ada yang tak tepat sasaran atau dapat dikatakan asal sekadar jalan," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, saat konferensi pers di Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI konferensi pers kinerja setahun Gubernur DKI

Awalnya, program Ok Oce dijanjikan untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru, dengan 44 pos pengembangan kewirausahaan di setiap kecamatan selama 5 tahun. Dengan program itu, menurut Rio, akan ada 40 ribu pengusaha baru yang sudah menjalankan usahanya setiap tahun. Namun untuk menjadi pelaku UMKM, salah satu syaratnya mengantongi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Izin dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI.

Dari data website resmi Ok Oce, calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang dari target 40 ribu. Sebagian dari jumlah itu belum bisa menjalankan usahanya karena belum mengantongi izin usaha.

Januari sampai awal Oktober 2018 baru ada 1.811 IUMK milik pengusaha mikro dan kecil yang tergabung dalam Ok Oce. "Artinya, dalam setahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, baru berhasil mencetak pengusaha baru sekitar 3,31 persen, terlampau jauh dari sasaran awal," ujar Rio.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti soal program rumah DP nol Rupiah. Program itu dinilai bukan program untuk orang miskin. Program tersebut untuk warga DKI Jakarta yang berpenghasilan Rp4 juta sampai dengan Rp7 juta per bulan. Dengan skema cicilan per bulan minimal Rp2 juta.

Cicilan itu belum termasuk pembayaran listrik dan air bersih, serta iuran pengelolaan lingkungan. “Pertanyaannya, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada di mana?" kata Rio.

Rusun DP nol rupiah.

Masalah berbeda disoroti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Lembaga itu mengkritik soal pelanggaran HAM terkait kasus-kasus penggusuran paksa di Jakarta, selama 2017 sampai 2018.
Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Charlie Al Bajili mengatakan, meski penggusuran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun pelanggaran HAM terkait kasus penggusuran masih terjadi.

“Seperti ketiadaan musyawarah, penggunaan aparat tidak berwenang, intimidasi dan kekerasan. Hingga pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah," kata Charlie di Jakarta Pusat, Minggu, 14 Oktober 2018.

LBH mencatat pada kepemimpinan Anies dari 16 Oktober sampai 31 Desember 2017 atau 76 hari, ada 12 titik penggusuran yaitu dua titik hunian dan 10 titik usaha. Sedangkan kepemimpinan Ahok terjadi 25 titik penggusuran.

Adapun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunggu laporan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, terkait kinerja Gubernur Anies selama setahun ini. “Tugas DPRD merekam aspirasi masyarakat, diputuskan dalam sidang DPRD mencermati program, janji kampanye dulu bagaimana setahun ini, bagaimana kesinambungan," ujarnya.


 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya