- ANTARA/ Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Harta calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Timur Pradopo mengalami peningkatan signifikan. Dalam kurun waktu dua tahun, harta Timur melejit Rp2 miliar lebih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kekayaan Timur tahun 2008 hanya Rp 2,1 miliar lebih. Namun, catatan 2010, hartanya melonjakl menjadi Rp 4,4 miliar lebih.
Wakil Ketua KPK M Jasin menjelaskan peningkatan pertama berasal dari nilai tanah dan bangunan. Nilai tanah dan bangunan dari Rp 1,384 miliar menjadi Rp 3,68 miliar. Untuk nilai aset transportasi dari Rp 305 juta menjadi Rp 765 juta.
Harta bergerak yang lain, naik dari Rp 40 juta menjadi Rp 110 juta. Kas dan setara kas yang dilaporkan mencapai Rp 371 juta menjadi Rp 467 juta. "Dari situ, peningkatannya sekitar 109,8 persen. Jadi hampir 110 persen."
Sementara Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan rekening Timur Pradopo tidak bermasalah. Bahkan, ada satu rekening Timur yang nilainya tinggal Rp81.000 saja.
Penelusuran dilakukan di 12 bank besar. Hasilnya, rekening Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri didapati di tiga bank-- dua bank pemerintah, satu swasta. "Rekening di bank pemerintah A untuk menampung gaji saja. Jumlahnya sekitar Rp77 juta. Di rekening bank pemerintah B, yang dibuka dari 2001 transaksinya tidak begitu aktif. Saldonya hanya Rp81 ribu saja," kata Kepala PPATK Yunus Husein.
Dari rekening mantan Kapolda Metro Jaya ini, PPATK tidak menemukan transaksi tunai di atas Rp500 juta maupun informasi lain yang dapat dikategorikan mencurigakan. Yang terpenting, Yunus melanjutkan, nama Timur Pradopo juga tak tertera dalam daftar rekening gendut sejumlah perwira Polri.
"Penelusuran kami terbatas, hanya mencakup Pak Timur saja, tidak mencakup rekening anak istri, karena keterbatasan waktu dan informasi," kata Yunus.
Ada yang tak jelas?
Namun, selain harta-harta di atas, KPK menemukan ada dana milik mantan Kapolda Metro Jaya ini yang belum jelas asal-usulnya. KPK pun akan minta klarifikasi dari calon tunggal Kapolri itu.
"Masih ada yang perlu kami tanyakan dan klarifikasi. Misalnya, ada peningkatan yang belum jelas sumber dananya, sekitar Rp450 juta," kata Jasin yang juga Wakil Ketua bidang Pencegahan ini.
KPK klarifikasi kepada Komjen Timur soal itu karena waktu yang tersedia sangatlah sempit. "Ini kan mendadak. Tapi secara umum kami belum menemukan indikasi adanya dugaan penyimpangan atau yang mengarah pada pidana korupsi," kata Jasin lagi.
Biasanya, kata Jasin, bila ada data pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dinilai mencurigakan, maka KPK akan langsung meminta klarifikasi dari yang bersangkutan. "Kalau ada yang janggal, kami perlu klarifikasi atau memanggil untuk meminta penjelasan," tegas dia.
Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya sebelum, saat, dan sesudah menjabat. Hal ini yang terus didorong KPK agar tercipta penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas penambahan harta mereka.
Kenaikan Cukai Picu Turunnya Produksi Rokok dan Penerimaan Negara
Laporan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Maret 2024 menunjukkan penurunan sebesar 4,5 persen, dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 69 triliun.
