- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews -Greater Jakarta. Ini solusi baru untuk keruwetan ibukota. Gagasan ini dibahas dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Rektor ITB, Akhmaloka, Selasa 11 Januari 2010. Hingga hari ini sejumlah ahli tata kota membahas gagasan ini. Ada yang setuju, ada juga yang menolak.
Secara sederhana Greater Jakarta itu adalah pengembangan ibukota yang terkoneksi dengan kota-kota di sekitarnya. Jakarta harus menyatu dengan kota seperti Puwakarta, Cianjur, Sukabumi dan beberapa kota lain di sekitarnya. Untuk itu harus dibangun fasilitas seperti jalan raya, dan jalur tranportasi yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota itu.
Dengan cara ini ibukota akan semakin luas. Dan penduduk yang tadinya tumpah di Jakarta, akan terdistribusi ke sejumlah kota yang terkoneksi itu. Beban Jakarta akan berkurang. " Dan tidak tertutup kemungkinan pusat pemerintahan bergeser ke bagian tertentu," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, usai meresmikan Kantor Pelayanan Pajak Asli Daerah (PAD) di kantor Kecamatan Tebet, Jakarta, Rabu 12 Januari 2011.
Fauzi Bowo menambahkan bahwa gagasan ini muncul sebab rencana tata ruang Jakarta sudah buntu. Banyak hambatan seperti ruang yang sempit dan terbatas. Jumlah penduduk yang kian membludak dan serentetan masalah lain.
Buntu lantaran sejumlah hambatan itu, "Kami kemudian berpikir memperluas kawasan ini menjadi satu kawasan yang sementara waktu diberi nama Greater Jakarta,"kata Fauzi. Rencana ini sudah dibahas secara intensif dalam sejumlah pertemuan. "Saya yakin masih ada pertemuan dan workshop yang diperlukan guna merealisasikannya," kata Fauzi Bowo.
Dan tentu saja merealisasikan gagasan itu bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan dana yang besar guna membangun infrastuktur yang menghubungkan Jakarta dengan sejumlah kota-kota kecil itu. Berapa total uang yang diperlukan? "Masih terlalu dini untuk membahas soal estimasi biaya,"kata juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, kepada wartawan usai pertemuan Rektor ITB dengan Presiden SBY.
Model Kualumpur
Hawa yang pengap, penduduk bak semut, juga menghinggapi sejumlah kota besar di dunia. Dan Malaysia juga memilih jalan memperluas ibukota sebagai jalan keluar. Kuala Lumpur dibangun menyatu dengan sejumlah kota di sekitarnya. Rencana itu menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai Program Tranformasi Ekonomi Malaysia.
Program ini adalah roadmap pembangunan negeri jiran itu yang diluncurkan Oktober 2010. Dari roadmap itu, rencana pembangunan Kuala Lumpur dimasukan dalam bab tersendiri. Dalam bab itu dijelaskan bahwa Kuala Lumpur akan terhubung dengan Putrajaya, Shah Alam, Petaling Jaya, Klang, Kajang, Subang Jaya, Selayang, Ampang Jaya dan Sepang.
Bila penduduk menyebar ke sejumlah kota itu, pemerintah akan menata Kuala Lumpur menjadi kota yang memenuhi standar kesehatan dunia, tapi juga memanjakan kaum yang suka belanja dan pengemar hiburan.
Ada tiga cara yang akan dilakukan. Pertama, kota Kuala Lumpur yang memiliki dua sungai dan waterfront, akan dibangun sebagai pusat belanja dan komersil.
Malaysia akan mengembangkan pusat kota Kuala Lumpur yang memiliki dua sungai dan waterfront sebagai pusat komersial dan belanja. Mendukung rencana itu maka akan dilakukan peremajaan sungai dan pembangunan kembali kawasan sekitarnya.
Kedua, memperluas kawasan terbuka hijau. Dari 12 meter persegi per kapita menjadi 16 meter persegi per kapita. Ini sesuai dengan standar WHO. Peningkatan kawasan hijau akan meningkatkan kualitas hidup.
Ketiga, beberapa aset alami kawasan Kuala Lumpur seperti Penjara Pudu dan stasiun kereta dalam kota, akan diubah menjadi tempat atraksi.
Bukan Gagasan Baru
Greater Jakarta itu secara substansi bukanlah gagasan baru. Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menegaskan bahwa substansi The Greater Jakarta hampir sama dengan program pengembangan wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).
Program ini sudah lama diluncurkan. Ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 yang mengatur kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dan DKI Jakarta, tentang Tata Ruang Kawasan .
"Satu usulan yang secara resmi sudah diputuskan belum berjalan, tiba-tiba ada ada wacana lain. Ini melompat-lompat dengan ide baru," ujarnya kepada VIVAnews.com.
Yayat khawatir bahwa Presiden SBY belum mendapat informasi yang lengkap soal Greater Jakarta ini. Apakah akan mengikuti konsep kota London atau Tokyo yang menyatukan wilayah yang infrastrukturnya telah terbangun sebelumnya.
Yayat menilai bahwa memperluas kota ke Kerawang dan Sukabumi tidak akan efektif. "Sebab dua wilayah ini tidak masuk kawasan strategis nasional," ujarnya.
Ditambahkan Yayat, pengembangan wilayah yang tidak termasuk dalam kawasan strategi nasional akan berdampak luas. Karena isu perubahan ini akan mengubah fungsi kewilayahan. Seperti penguasaan tanah secara besar-besaran oleh pemilik modal yang akhirnya menyengsarakan masyarakat.
"Jangan isu perubahan mengubah fungsi ke wilayah. Seperti di Jonggol, hampir 50 persen petani sekarang ini telah kehilangan lahannya. Jadi harus hati-hati, kecuali ada kajian yang kuat," ujarnya.
Penambahan wilayah di luar kawasan Jabodetabekpunjur juga akan bersinggungan dengan ego otonom yang kuat. Jumlah warga Jabodetabek yang lebih dari 25 juta jiwa dan ditambah dengan jumlah penduduk Sukabumi dan Karawang bisa menjadi 30 juta jiwa. Butuh biaya besar untuk pengelolaannya.
