- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Setelah lama redup, isu reshuffle kabinet kembali bertiup. Suara soal ini sekarang kencang bertiup dari kandang banteng.
Senin, 7 Februari 2011, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan situasi sudah mendesak bagi Presiden Yudhoyono untuk segera merombak kabinetnya. Penyebabnya, "banyak kebijakan pemerintah melalui menteri-menterinya yang tidak pro rakyat."
Pernyataan Tjahjo merupakan penegasan dari pernyataan dia sebelumnya di Bali. Tak kepalang tanggung, dia menilai setidaknya ada 10 menteri yang layak diganti karena kinerjanya jauh dari harapan. Tjahjo bahkan menunjuk hidung. Menurut dia, salah satu yang pantas diganti adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Tapi, Tjahjo lalu buru-buru menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden. Soal ini juga tak ada hubungannya dengan kepentingan partainya untuk merebut kursi kabinet. PDIP, kata Tjahjo, saat ini sudah berkomitmen berada di luar pemerintahan.
"Mau reshuffle atau tidak kan haknya presiden. PDI Perjuangan tidak pada posisi berkepentinggan," ujarnya. "Kalau tidak ada reshuffle, kasihan rakyat Indonesia dan yang rugi Presiden sendiri."
Yang menarik, gebrakan Tjahjo itu diamini Ketua Departemen Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas. Menurut Taufiq, pernyataan tersebut wajar. "Mas Tjahjo sebagai Ketua Fraksi dan sering ketemu menteri ya bisa menilai," katanya.
Tak urung, manuver ini sontak memunculkan spekulasi bahwa PDIP bakal segera berputar haluan dan masuk koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Benarkah?
Taufiq membantah. Menurut dia, partainya menjaga hubungan baik dengan semua partai, tidak hanya Demokrat. "Kalau romantis, semua orang romantis. Setiap partai juga romantis. Kalau tak romantis, bukan partai Indonesia," ujarnya, setengah berkelakar. "Saya tidak pernah dengar Partai Golkar, Demokrat, PDIP tidak romantis."
Tak cuma itu, Taufiq bahkan memberikan sinyal yang terang ke arah itu. "Kan tidak apa-apa kalau simpatisan masuk. Simpatisan boleh masuk. Siapa yang melarang?" katanya.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan itu akan dilakukan secara terbuka. "Saya sih ketemu terus dengan Pak SBY, tak mungkin back street. Sama-sama satu bangsa kok back street," ujar Taufiq.
Gayung bersambut?
Lontaran Tjahjo dan Taufiq itu bak gayung bersambut dengan lontaran Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul sebelumnya. Adalah Ruhut yang pertama kali menyatakan tak tertutup kemungkinan menteri dari Golkar dicopot dan diganti politisi PDIP.
"Apabila jadi reshuffle, siapa yang menggantikan tidak menutup kemungkinan dari partai oposisi seperti PDIP," kata Ruhut ketika itu.
Tak berhenti sampai di situ, Ruhut bahkan mengatakan bahwa Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat selama ini tidak pernah melihat partai oposisi PDI Perjuangan sebagai lawan. "Asal ada kader profesional dari PDIP," ujarnya.
Hal senada juga pernah diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa. Namun demikian, katanya, keputusan final soal itu tetap ada di tangan PDIP. "Kalau mau bergabung ya kembali pada PDIP. Kami tidak dalam posisi ngotot," katanya.
Menurut Saan, jalur komunikasi dengan PDIP terus dibuka. Kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam peringatan ulang tahun PDIP beberapa waktu lalu merupakan bagian dari upaya itu.
"Kita punya komitmen yang sama yakni membangun bangsa. Kalau bisa dilaksanakan bersama. Kalau PDIP gabung, tidak akan mengganggu kawan lama," kata Saan. Kawan lama yang dimaksud, tentu saja empat partai yang saat ini sudah bergabung dalam koalisi--Golkar, PAN, PPP, dan PKB.
Kawan lama
"Kawan lama" yang dimaksud Saan di atas juga segera bereaksi. Meski belum pasti apakah suaranya mewakili partai, kabar soal reshuffle juga kembali disuarakan Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso. Politisi ini mengatakan kemungkinan reshuffle akan berlangsung dalam waktu dekat. Menurutnya, kabar itu sudah berhembus kuat di kalangan partai koalisi.
"Saya dapat kabar ada tanda-tanda reshuffle itu dari teman-teman Demokrat. Naga-naganya dalam waktu dekat," kata Priyo di Jakarta, Minggu lalu. "Memang kalau mau jujur, setahun ini ada sekian menteri yang tidak menunjukkan kinerja yang bagus, banyak publik tak tahu soal misi dan kerja menteri tersebut."
Karena itu, kata Priyo lagi, akhirnya Presiden SBY sendiri yang kerap harus menjawab berbagai persoalan, yang sebenarnya bisa ditangani oleh menteri yang bersangkutan.
"Kenapa menteri tidak mau tampil membela presidennya. Kita tak tahu dan semua tersentral pada Presiden, di mana Presiden harus menjawab sendiri. Apakah perlu dipertahankan, dijewer, atau ditegur menteri seperti itu?" katanya.
Seperti Tjahjo, Priyo juga menyatakan ada banyak menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II yang tak pantas lagi dipertahankan. Meski demikian, ia buru-buru menambahkan, "Golkar tidak mau ikut campur karena reshuffle adalah kewenangan Presiden. Yang jelas, di banyak lini ada menteri yang tidak bagus." (kd)
