- dok. Ahmadiyah
VIVAnews -Ratusan orang Senin kemarin berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Berkabung atas kematian tiga warga Ahmadiyah di Pandeglang, Banten, mereka mengenakan baju hitam. Massa menuntut pemerintah menangkap para pembunuh itu dan melindungi setiap warga negara apapun keyakinannya.
"Saya bukan penganut Ahmadiyah. Tapi bagaimanapun juga negeri ini perlu memastikan jangan ada lagi orang terancam nyawanya, jiwanya, hanya karena keyakinan yang berbeda," kata Budiman Sujatmiko, di sela aksi demo tersebut. Bersama para pecinta kemanusiaan lain, politisi PDI Perjuangan itu hadir dalam unjuk rasa ini.
Sebagaimana luas diberitakan, Minggu, 6 Februari 2011 pukul 10.00, massa bersenjatakan golok menyerang rumah tokoh Ahmadiyah, Ustadz Ismail Suparman, di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten. Tiga orang tewas dalam insiden itu. Mulyadi, Roni, dan Tarno. Enam lainnya terluka parah. ( Tonton Cuplikan Video Serangan Itu di Sini)
Selain massa yang turun ke jalan ini, penyerangan di Pandeglang itu dikecam sejumlah lembaga. Komnas Ham mengutuk serangan itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran Ham berat.
Penasihat komisi itu, Jimly Asshiddique, menegaskan bahwa tindakan brutal terhadap jamaah Ahmadiyah itu harus diusut tuntas. Pemerintah harus bersikap tegas. Apalagi, katanya, kejadian seperti ini sudah terjadi bekali-kali. Warga Ahmadiyah, "Dibunuh, disiksa, dirusak hak miliknya, diberangus kebebasannya dan hilang rasa aman mereka sebagai warga negara," kata Jimly di Komnas HAM, Senin 7 Februari 2011.
Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR) juga mengecam keras dan mendesak Presiden SBY bertindak konkret. "Saya mengecam keras penyerangan dan mengharapkan kebijakan serta tindakan konkret pemerintah," kata Rafendi Djamin, wakil Republik Indonesia untuk AICHR yang saat ini juga menjabat sebagai ketua AICHR dalam siaran pers yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Senin 7 Februari 2011.
Rafendi menegaskan mendukung penuh Komnas Ham untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran Ham berat dalam kasus ini. Semua elemen, juga pemerintah diharapkan mendukung penuh langkah itu. "Saya berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan merespons tuntutan masyarakat sipil dengan segera," kata dia. (Baca Sikap Komnas Ham ASEAN di sini)
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai ada unsur terencana pada kasus penyerangan itu. "Ada kelompok anarkis yang tidak suka terhadap aliran Ahmadiyah," kata aktivis Kontras, Syafiq Alielha.
Kelompok ini secara sengaja dan terencana memobilisasi massa. Namun, dia menolak menyebutkan siapa kelompok ini. "Kasus ini seolah kejadiannya sudah di-set," katanya. Sejumlah Partai Politik menyebut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lalai, sehingga bentrokan atas nama keyakinan ini berakhir dengan kematian.
Penyerangan terhadap Ahmadiyah, kata Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, tidak akan terjadi andaikata negara bertindak tegas. "Jika negara tidak hadir secara tegas, maka kejadian serupa bisa terulang," kata Anis.
Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung menyebutkan bahwa secara visual, polisi tampak tidak siap mengatasi penyerangan itu. Pramono menegaskan bahwa ada kesan polisi tidak peduli. Sesudah peristiwa penyerangan itu terjadi, "Mereka baru memasang garis polisi. Itu tidak ada artinya," ujar mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengecam tindakan kekerasan atas nama agama itu. Ia meminta pemerintah melindungi setiap warga negaranya. "Kalau soal aqidah, saya tidak setuju Ahmadiyah. Tapi ini soal perlindungan warga negara," kata Anas.
Janji Presiden SBY
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemarin siang menyesalkan terjadinya bentrokan fisik antara komunitas Ahmadiyah dan masyarakat lokal itu. "Yang sangat memprihatinkan, karena terjadi korban jiwa dan luka-luka," kata SBY di Kantor Presiden, Senin 7 Februari 2011.
Presiden lalu memerintahkan jajaran kepolisian agar proses investigasi kasus ini dilakukan secara menyeluruh, untuk mengetahui sebab akibat dan kejadian sebenarnya. "Dengan tujuan, siapa yang lalai, bersalah, dan melanggar hukum, harus diberikan sanksi," kata dia.
Menurut SBY, bentrokan itu sebenarnya bisa dicegah. Tapi, pencegahan aparat kepolisian dan Pemda tak cukup efektif. Karena itu, Presiden berjanji akan memberi sanksi kepada petugas yang lalai. Para penyerang akan ditindak tegas. Tanpa pandang bulu. "Tak boleh terjadi lagi," katanya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto juga memastikan akan menyeret pelaku penyerangan brutal itu. Namun, kata Djoko, masalah Ahmadiyah tidak mungkin diselesaikan dalam waktu dekat. "Ini masalah keyakinan."Penganut Ahmadiyah, lanjutnya, adalah warga negara Indonesia yang harus dijamin dan dilindungi keselamatannya.
Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengaku sudah mengantisipasi sebelum terjadinya bentrokan massa itu. Menurut Timur, pada 3 Februari kepolisian sudah dapat informasi akan ada acara yang digelar di rumah Ustadz Suparman pada 6 Februari. Masyarakat setempat tidak menerima dan akan melakukan penertiban. "Saat itu Ismail Suparman langsung dievakuasi ke Polres," kata Timur.
Namun, Kapolri mengatakan, pada 5 Februari ada 15 jemaah Ahmadiyah Bekasi datang ke rumah Ismail Suparman. "Salah satunya Deden, dan mereka menyatakan akan menjaga rumah Suparman," katanya. Deden juga meminta polisi mengamankan rumah itu. Polisi lalu menurunkan petugasnya. "Tapi jauh lebih sedikit dari jumlah massa yang ribuan," kata Timur.
Menurut juru bicara Ahmadiyah, Zafrullah A Pontoh, ini bukan kali pertama jemaah mereka tewas diamuk massa dan tewas. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sudah ada satu orang yang tewas. "Kapan persisnya saya lupa, tapi pada 2000-an," kata Zafrullah.
Menurut penelusuran VIVAnews.com, peristiwa itu terjadi di Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat. Pada 2001, seorang warga Ahmadiyah, Papuk Hasan (60), tewas dianiaya massa. Dan sesudah kematian tiga jemaah Ahmadiyah di Pandeglang itu, jemaah Ahmadiyah di Lombok mengaku ketakutan. (Baca: Warga Ahmadiyah Mataram Ketakutan)
