- Biro Pers Istana/ Abror Rizki
VIVAnews - Sinyal keterbukaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masuk koalisi pemerintahan semakin redup. Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, partainya memilih berkoalisi dengan rakyat, bukan dengan pemerintah.
Kata Tjahjo, Senin 7 Maret 2011, PDIP tidak ikut campur masalah internal koalisi partai pendukung pemerintah. Namun, setiap keputusan politik yang disampaikan pemerintah akan diawasi. Jika ada yang menyimpang, PDIP akan memrotesnya.
Mengenai partai politik lain yang ingin bergabung dengan koalisi, pun bukan urusan PDIP. "Itu hak politik partai lain. PDI Perjuangan tak ikut campur. Soal presiden mau keluarkan partai lain, itu hak Presiden. Kami hanya mengingatkan, ini pemerintahan presidensial, bukan pemerintahan koalisi, sepenuhnya di tangan presiden," kata Tjahjo.
Pernyataan Tjahjo ini menguatkan pendapat Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, dalam sebuah acara Minggu 6 Maret lalu. "Masalahnya sampai sekarang usaha untuk menggandeng PDIP ke koalisi sepertinya belum membuahkan hasil," kata Ulil.
Menurut Ulil, PDI Perjuangan tak memberikan sinyal untuk masuk ke dalam pemerintahan. "Selama ini kami kerap berhadapan dengan sejumlah tantangan seperti kekerasan atas nama agama. Kalau PDIP masuk, itu ideal banget," kata dia.
Tetapi Ulil tidak menyebut alasan penolakan PDIP untuk masuk kabinet itu. Meski demikian Demokrat masih berharap PDI Perjuangan dapat masuk ke dalam kabinet untuk dapat menyeimbangkan koalisi.
Lalu, mengapa Puan bertemu SBY?
"Kalau ketemu wajar-wajar saja. Ke Cikeas misalnya, wajar-wajar saja. Namanya partai politik ketemu, boleh-boleh saja," kata Tjahjo. Namun Tjahjo menyatakan pertemuan itu bukan menawarkan kursi menteri.
Alasannya sederhana, karena tak pernah ada rapat khusus di Dewan Pimpinan Pusat PDIP membahasnya. Artinya, tidak pernah ada tawaran resmi pada PDIP untuk masuk kabinet, kata Tjahjo.
Komunikasi PDIP dengan koalisi memang meningkat beberapa waktu belakangan setelah Presiden SBY berpidato pada 1 Maret lalu bahwa ada 'satu-dua partai koalisi melanggar kesepakatan.' Malamnya, Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, bertamu ke kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas. Putri Kiemas dan Megawati, Puan Maharani, hadir dalam pertemuan itu.
Sebuah sumber di PDIP menyebut, malam itu, Hatta menyatakan ada posisi lima menteri yang akan dirombak. SBY bahkan menawarkan lima portofolio di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk kader-kader terbaik Banteng Moncong Putih.
Bahkan, demikian sumber itu menerangkan, Hatta menyatakan PDIP bisa mengajukan posisi apa saja yang dimaui. SBY hanya mengajukan syarat, salah satunya haruslah Puan Maharani. Namun Hatta sendiri belakangan membantah ada penawaran seperti itu.
Usai pertemuan Teuku Umar itu, lobi kian diintensifkan. Berdasarkan informasi dari seorang sumber yang dekat dengan Megawati, Puan bertemu Presiden SBY pada Kamis 3 Maret.
Terlepas dari apa isi pertemuan Puan, Ketua PDIP Maruarar Sirait menyatakan PDIP tidak bisa begitu saja berkoalisi. Kongres terakhir menyatakan PDIP berada di luar pemerintahan.
Lalu, bagaimana dengan sikap Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufiq Kiemas, yang memberikan sinyal merestui PDIP bergabung dengan pemerintah? "Ya, tidak apa-apa. Tapi, sikap kami sudah tegas, kami tetap berada di luar pemerintah," katanya.
Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan, pilihan berada di luar pemerintah sangat strategis bagi PDIP. "PDIP dan Demokrat itu antagonistis," kata Burhan.
Maksud antagonistis itu adalah, jika Pemerintahan buruk, maka limpahan elektoral akan lari ke PDIP. Jika pemerintahan baik, elektoral PDIP menurun. Jika keduanya berkoalisi, tentu ini akan merugikan PDIP, karena suara elektoral akan disedot Demokrat. (sj)
Kementerian ESDM Ajak Masyarakat Konversi Motor BBM ke Listrik Gratis, Begini Caranya
Masyarakat pengguna kendaraan motor beroda dua yang berbahan bakar minyak (BBM) bisa melakukan konversi menjadi motor listrik secara gratis.
