- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat bicara soal rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. SBY menilai, bila fasilitas yang ada masih memadai, pembangunan dan penambahan lainnya tidak diperlukan.
"Langkah yang lain yang tidak kalah pentingnya, membatasi pembangunan gedung kantor dan rumah-rumah dinas, baik itu pusat dan di derah," kata Presiden SBY sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis 2011.
"Saya menginstruksikan rencana pembangunan gedung dan fasilitas yang tidak memenuhi standar kepatutan agar ditunda dulu. Untuk direvisi, penyesuaian. Bahkan barang kali memang tidak sangat diperlukan, bisa ditunda dan dibatalkan," kata SBY.
SBY tak lupa mengajak lembaga nonpemerintahan untuk juga berhemat. "Saya mengajak lembaga negara non-pemerintah sebagai pengguna anggaran, dan instruksikan kepada lembaga menteri dan nonkementerian, dan para gubernur sebagai pengelola di daerah, untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah optimasi dan efisiensi penggunaan anggaran," kata SBY.
Presiden tak lupa mengritik mewahnya fasilitas kedinasan di beberapa daerah. SBY menilai ironis ada bangunan mewah berupa fasilitas pemerintahan di daerah bila dibandingkan dengan angka kemiskinan dan fasilitas infrastruktur yang telah dibangun.
"Saya melihat gedung dan bangunan di pusat dan daerah, termasuk wisma dan rumah jabatan. Yang saya lihat langsung itu berlebihan, mewah. Sementara itu, prasarana publik di situ kurang," katanya.
Fasilitas infrastruktur seperti jalan, Puskesmas, pendidikan dan lain-lain tak memadai. "Angka kemiskinan di sekitarnya juga masih relatif tinggi."
Dalam rencana pembangunan gedung dan bangunan tahun 2011, Presiden SBY mencatat ada sembilan lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah yang menganggarkan lebih dari Rp100 miliar untuk pembangunan gedung. "Ini untuk 2011 saja. Ada yang multiyears, artinya tiap tahun diperlukan anggaran," kata Presiden.
Sembilan gedung tersebut, kata Presiden, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Kementerian Keuangan, DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan RI, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan Nasional, dan Komite Pengawas Persaingan Usaha.
"Kalau saya genapkan 10, Kementerian Kesehatan." Menurut Presiden, Kementerian Kesehatan menyedot angka yang lebih kecil dibanding kesembilan lembaga di atas, yakni Rp81 miliar.
Meski demikian, Presiden tetap meminta Kementerian Kesehatan dan sembilan lembaga lainnya untuk meninjau ulang terutama kaitan dengan jumlah dana yang dipakai. "Apakah masih ada yang bisa diefisienkan atau penyesuaian lain," kata dia.
Selanjutnya, imbuh Presiden, efisiensi anggaran tersebut bisa dialihkan ke pembangunan infrastruktur, kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan kesehatan.
Pidato Presiden pada Kamis siang ini tidak dimaknai Partai Demokrat sebagai permintaan menunda atau membatalkan pembangunan gedung baru DPR. Menurut politikus Demokrat yang memimpin DPR, Marzuki Alie, Presiden hanya memberi catatan untuk proyek ini.
"Tadi siang saya dengarkan pidato Presiden," kata Marzuki. "Beliau sampaikan anggaran masuk APBN sudah pertimbangkan aspek urgensinya," kata Marzuki usai rapat konsultasi membahas proyek gedung DPR, Jakarta, Kamis 7 April 2011.
Menurutnya, Presiden menghargai proses pembangunan gedung tersebut. Hanya saja, Presiden memberi catatan efisiensi dan optimasi.
Menurut dia, merespons itu DPR akan minta Kementerian PU menilai, apakah ruang-ruang di DPR terlalu mahal. "Memenuhi standar, di bawah standar atau di atas standar," katanya.
Dan enam fraksi lain sepakat dengan Demokrat. "Dua fraksi tidak setuju, yaitu Gerindra dan PAN," kata Wakil Ketua DPR Anis Matta.
Alasan umum yang menyetujui, kata Anis, semua kritikan sudah diproses rapat konsultasi. "Efisiensi, terus pelajari kalau masih memungkinkan harga, dikonsultasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum," katanya. (SJ)
Ada Kesan Anies Baswedan Mulai Ditinggalkan Partai Pendukungnya, Menurut Pengamat
Pengamat politik pada Universitas Andalas Padang menilai ada kesan bahwa Anies Baswedan mulai ditinggalkan partai pendukungnya setelah kalah dalam Pemilu Presiden 2024.
