- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Publik tengah menunggu tindakan seperti apa yang akan diberikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maupun DPR atas seorang anggotanya, Arifinto, yang mengakses video porno di tengah sidang DPR. Pimpinan PKS dan DPR sudah mensinyalir bahwa Arifinto patut dijatuhi sanksi karena menodai etika partai dan institusi.
Belum diketahui, seberapa serius DPR atau PKS menindak Arifinto. Pasalnya, pihak yang berwenang di partai maupun di DPR menyatakan masih akan menyelidiki lebih lanjut. Yang jelas, menurut kalangan pengamat, masalah ini bisa berdampak negatif bagi citra PKS, yang selama ini dikenal gigih mengesahkan undang-undang anti pornografi.
Arifinto tertangkap kamera fotografer harian Media Indonesia, Mohammad Irfan, saat membuka video porno di tengah sidang paripurna yang membahas rencana pembangunan gedung baru DPR pada 8 April lalu. Hasil jepretan itu menggemparkan tak hanya kalangan anggota dewan yang terhormat, tapi juga masyarakat negeri ini.
Sinyalemen bahwa Arifinto bisa dikenakan sanksi sudah disuarakan oleh Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS, Aus Hidayat Nur. Namun, menurut Aus, yang patut memberi sanksi dalam kasus ini adalah Badan Kehormatan DPR, bukan dari partai.
“Dia [Arifinto] sedang bertugas di DPR, makanya Badan Kehormatan DPR juga punya kewenangan yang besar dan tepat untuk masalah itu,” ujar Aus dalam perbincangan telepon dengan VIVAnews.com.
Sedangkan dari partai, lanjut Aus, masalah Arifinto tersebut juga akan ditangani oleh Dewan Syariah Pusat PKS. Pasalnya, perbuatan Arifinto itu melanggar syariah. "Itu dianggap telah melakukan pelanggaran syariah atau yang menyangkut moral anggota partai" ujar Aus.
Namun, tetap harus dilakukan penelitian dan mengumpulkan bukti yang cukup sebelum menjatuhkan sanksi. “Kami nggak tahu juga itu kasus persisnya seperti apa kan, makanya kami mencoba juga untuk merundingkannya dengan Dewan Syariah Pusat,” kata Aus.
Ia menjelaskan, Dewan Syariah memang akan memanggil Arifinto, namun ia belum mengetahui persis apakah BPDO dilibatkan atau tidak. Menurut dia, jika kasus ini ditangani oleh Dewan Syariah, maka kemungkinan hanya sanksi moral yang akan dijatuhkan. Namun, jika BPDO yang menangani sanksinya bersifat organisasi. Partai akan meneliti dan mengumpulkan barang bukti terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi kepada Arifinto.
Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR, Ali Machsan Moesa, menyatakan tindakan Arifinto itu jelas melanggar etika anggota legislatif. Ia menilai hal itu sepantasnya tidak dilakukan oleh wakil rakyat. “Itu jelas tidak pantas. Apalagi itu dilakukan sewaktu sidang paripuna,” ujar Ali.
Wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, DPR memang dapat memberikan sanksi kepada Arifinto. Namun, hal itu mesti melalui pemeriksaan terlebih dahulu. “Kami akan panggil dulu yang bersangkutan untuk menjelaskan. Ini juga kan kasusnya masih silang pendapat. Kami harus periksa kejadian sebenarnya bagaimana,” kata Ali.
Pemeriksaan terhadap Arifinto itu pun baru bisa dilakukan setelah usai masa reses. Ketika memasuki masa sidang mendatang, BK akan memanggil Arifinto. Selama belum ada pemeriksaan, lanjut Ali, BK DPR tidak bisa menentukan sanksi apa yang dapat diberikan kepada Arifinto.
Bagaimana penjelasan Arifinto sendiri soal ini? "Saya mendapat email yang berisi link. Saya klik link itu, saya buka. Kok muncul gambar seperti itu. Kemudian saya hapus," kata dia.
Jantung Kredibilitas
Terlepas apa tindakan yang bakal diterapkan bagi Arifinto, kasus video porno ini, menurut kalangan pengamat, berpengaruh bagi citra PKS. “Kasus ini makin menambah demoralisasi PKS,” kata pengamat politik Burhanudin Muhtadi.
Padahal, kata Burhanuddin, PKS adalah salah satu partai di parlemen yang turut mendukung dan memperjuangkan pengesahan Undang-undang (UU) Pornografi.
Dengan demikian, menurut dia, kasus terakhir yang memalukan ini-–terlepas dari apakah Arifinto menonton video itu karena faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan–-dapat menjadi bumerang bagi PKS dan pribadi Arifinto sendiri.
“Ini langsung menusuk jantung kredibilitas PKS. Publik jadi bertanya-tanya, ada apa dengan PKS,” ujar Burhanuddin. Terlebih, lanjutnya, baru-baru ini salah satu pendiri PKS, Yusuf Supendi, juga menggugat PKS atas sejumlah tuduhan serius seperti korupsi.
Kedua persoalan ini, baik Yusuf Supendi maupun Arifinto, disebut Burhanuddin telah mencoreng muka partai Islam terbesar di tanah air itu dengan telak. “Padahal selama ini kan mereka fokus pada moralitas pribadi, ponografi, dan pemberantasan korupsi,” papar peneliti LSI itu. Namun kini justru tiga hal itu yang balik menyerang PKS sendiri.
Oleh karena itu, tutur Burhanuddin, kalangan internal PKS harus bersikap tegas terkait kasus Arifinto. “Kredibilitas partai di atas segalanya,” kata Burhanuddin mengingatkan.
Dengan demikian, ujarnya, PKS tidak boleh melindungi Arifinto, terlepas dari argumen Arifinto yang mengaku tidak sengaja membuka link berisi konten porno itu. “Itu tetap tidak etis,” tutup Burhanuddin.
Film Badarawuhi di Desa Penari Bakal Tayang di 28 Negara Bagian AS
Kabar membanggakan datang dari dunia perfilman Tanah Air. Film produksi MD Pictures berjudul Badarawuhi di Desa Penari akan segera tayang di Amerika Serikat.
