- Blog Angelina Sondakh
VIVAnews - Kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang, Sumatera Selatan, menyeret dua politisi Partai Demokrat. Selain Bendahara Umum, Muhammad Nazaruddin, belakangan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh disebut-sebut ikut mengarahkan agar Kemenpora memilih PT Duta Graha Indah terpilih dalam tender pembangunan wisma atlet itu.
Tudingan keterlibatan Angie, panggilan akrab untuk Anggelina Sondakh, disampaikan Mirdo Rosalina, orang yang disebut sebagai broker dalam proyek pembangunan wisma itu. Angie saat ini tercatat sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat yang duduk di Komisi X DPR yang membidangi olahraga, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan dan pariwisata.
Dugaan kasus suap dana pembangunan Wisma Atlet itu kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Sesmenpora Wafid Muharam, Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad El Idris.
Wafid sudah ditahan. Demikian pula Rosalina Manulang, Direktur PT Anak Negeri, dan Muhammad El Idris, Direktur PT Duta Graha Indah. Ketiga orang ini ditangkap KPK di kantor Kemenpora, kawasan Senayan, dua pekan lalu. Dalam penangkapan itu, KPK menemukan tiga lembar cek senilai Rp 3,5 miliar yang diduga sebagai uang suap.
Mendapat tudingan serius, Angelina Sondakh yang tengah berada di Belanda membantah keras. Melalui Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah, dengan tegas Angie mengaku tidak terlibat dalam kasus suap Sekretaris Kemenpora. "Sungguh-sungguh dia mengatakan tidak terkait dan tidak terlibat," kata Jafar.
Jafar mengaku sudah menanyakan langsung ke Angie mengenai pemberitaan yang tengah beredar itu. Lalu, yang bersangkutan pun sudah menjelaskan kepada Fraksi Demokrat bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus Sesmenpora.
Untuk itu, Jafar meminta agar semua pihak mengusung asas praduga tak bersalah terkait dugaan keterlibatan Angie. "Jadi kita sebaiknya tidak buru-buru memutuskan bersalah satu tidaknya ketika lembaga hukum belum mengambil keputusan. Sangat arif kalau biarkan lembaga hukum yang menilai," ujarnya.
Kasus ini, menurut Jafar, juga sudah dibahas Dewan Kehormatan Partai, di mana dewan kehormatan tersebut bekerja untuk menganalisis apa yang terjadi di tubuh partai. Dewan Kehormatan itu terdiri dari beberapa orang, antara lain, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua, Anas Urbaningrum, EE Mangindaan, Jero Wacik dan sekretaris Amir Syamsudin.
"Jadi seusai Angie pulang dari Belanda, kemungkinan Dewan Kehormatan Demokrat akan memanggil Angie," kata Jafar. Namun, Jafar belum mengetahui tanggal pastinya.
Imbas Konflik Internal?
Kasus dugaan suap pembangunan wisma Atlet SEA Games membuat suhu politik di Partai Demokrat ikut memanas. Berhembus kabar bahwa ramainya berita keterlibatan dua pengurus Partai Demokrat, Angelina Sondakh dan Muhammad Nazaruddin merupakan imbas perseteruan di dalam partai.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suharli membantah kabar ini. Melani mengaku bahwa rivalitas antara kubu di partai itu sudah tak ada. "Saya rasa sejak pemilihan ketua umum Demokrat, kami semua jadi bersatu. Baik yang saat itu berkompetisi, Pak Anas, Pak Andi Mallarangeng, dan Pak Marzuki. Tapi setelah terpilihnya Pak Anas, kami semua bersatu, tidak ada kubu-kubuan lagi," ujar Melani.
Dalam pemilihan ketua umum di Bandung beberapa waktu lalu, partai itu memang terbelah dalam tiga kutub. Kubu Anas Urbaningrum, kubu Marzuki Alie dan Andy Mallarangeng. Dua nama yang kini ramai diberitakan itu adalah pendukung Anas. Nazaruddin adalah bendahara umum partai itu.
Kalau pun ada upaya saling menjatuhkan, kata Melani, bukan karena kubu-kubuan, Artinya upaya itu tidak dilakukan oleh kubu-kubu yang pernah ada itu. "Kalau misalnya ada, itu bukan karena kubu. Itu mungkin pribadi. Dan itu pribadi masing-masing," katanya.
Ada atau tidaknya orang yang sengaja memojokkan Anas itu, kata Melani, sebaiknya perlu diselidiki. Fraksi di Senayan, lanjutnya, akan lebih dulu menyelidiki kasus ini. Sesudah itu akan diserahkan kepada pengurus pusat. Melokalisir kasus ini menjadi persoalan Demokrat semata, memang menimbulkan risiko. Sebab bagaimana jika dugaan
itu benar adanya? Apa yang akan dilakukan partai itu? "Silahkan saja yang bersalah atau terlibat ditindak. Tapi semuanya jangan berdasarkan hanya isu, tapi benar-benar fakta," katanya.