- VIVAnews/Marco Tampubolon
VIVAnews - Riwayat Nurdin Halid di PSSI sudah tamat, tapi kemelut di badan sepakbola nasional masih jauh dari usai. Kongres PSSI yang digelar Jumat, 20 Mei 2011, di Jakarta, dibayang-bayangi dua hal.
Pertama, gugatan Jenderal TNI George Toisutta dan pengusaha-politisi Arifin Panigoro ke Badan Arbitrase Olahraga (CAS) atas keputusan FIFA yang melarang mereka maju dalam pemilihan ketua dan wakil ketua umum PSSI. Kedua, yang lebih memprihatinkan, pernyataan Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar bahwa sejumlah pengurus PSSI di berbagai daerah menerima intimidasi dari sejumlah oknum militer.
Faktor pertama, tampaknya sudah menemui titik terang. CAS telah mengeluarkan sikap. Atas tuntutan George-Arifin agar CAS mencegah FIFA menjatuhkan sanksi pada Indonesia, telah dikeluarkan keputusan sela yang isinya diterangkan dalam email kepada Patrick Mbaya, pengacara George-Arifin. Dalam sebuah konperensi pers, Kamis sore, 19 Mei 2011, di Jakarta, Mbaya membacakannya.
"Sampai sejauh ini, kami [CAS] tidak dalam posisi melarang FIFA, karena FIFA pun belum menjatuhkan sanksi kepada Indonesia," demikian bunyi email dari CAS itu. "Apapun hasil keputusannya, CAS tidak akan mengubah apapun di Indonesia. Keputusan akan berada di tangan Kongres PSSI. Jika nanti FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, barulah tim pengacara CAS akan mulai bekerja."
Selain itu, CAS juga telah menerbitkan keputusan resmi terkait gugatan George-Arifin itu. Keputusan itu dinyatakan dalam dalam surat tertanggal 19 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden CAS, Gunnar Erner. Dalam surat berbahasa Perancis itu dinyatakan bahwa:
CAS tidak berwenang mengadili perkara ini dan karena itu perkara yang diajukan George-Arifin dan para penggugat lainnya--total berjumlah 12 orang—dinyatakan ditutup.
Selengkapnya bunyi surat tersebut adalah:
"1. CAS tidak memiliki kompetensi menangani kasus bernomor TAS 2011/A/2438 antara Usman Fakaubun cs. melawan FIFA.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal R37 dari Peraturan Arbitrase Olahraga, kasus bernomor TAS 2011/A/2438 antara Usman Fakaubun cs. melawan FIFA dihentikan dan dihapus dari daftar gugatan.
3. Keputusan ini diterbitkan gratis dengan pengecualian untuk ongkos perkara sebesar 500 Swiss Franc (sekitar Rp4,8 juta) yang dibayarkan oleh pemohon dan diterima Badan Arbitrase Olahraga."
Surat CAS ini telah secara resmi diterima Mbaya dan lalu dikirimkan kepada wartawan usai jumpa pers. Baca selengkapnya di sini.
Email dan surat CAS itu berarti satu hal: Kongres PSSI dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa halangan apapun dari badan internasional itu.
Intimidasi militer
Faktor kedua, lebih berbahaya. Kongres PSSI—yang digelar bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional—sedang terancam menjadi munas partai ala Orde Baru, di mana aparat teritorial militer aktif bergerak “membina” delegasi peserta.
Adalah Ketua Komite Normalisasi sendiri, Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar, yang mengungkap kembali berulangnya praktik yang lama diharamkan di era reformasi itu. Agum mengatakan ia menerima banyak informasi bahwa sejumlah perwira militer mengintimidasi para peserta kongres untuk menandatangani mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya sebagai Ketua Komite Normalisasi. Berbagai tekanan antara lain ditujukan kepada sejumlah pengurus PSSI di Jakarta Utara dan Gorontalo.
"Saya sudah mendengar hal tersebut dari beberapa pihak, tapi saya berusaha tidak percaya jika ada aparat teritorial berbuat seperti itu. Sukar pikiran saya mempercayai hal tersebut," ujar Agum. "Sebagai Ketua Umum Pepabri (Persatuan Pensiunan ABRI), saya menghimbau agar tindakan tersebut dihentikan. Karena itu tidak bagus buat TNI dan semua.”
Untuk mengantisipasi ricuh, Agum mengaku telah mengkoordinasikan pengamanan kongres dengan kepolisian. "Kepolisian telah menyatakan akan mengerahkan 900 personel. Kamis, 19 Mei, gladi resik sudah dilaksanakan," kata Agum.
Keprihatinan itu bukan milik Agum seorang. Hal serupa juga diungkapkan Letjen (purn) Sutiyoso, salah satu calon ketua umum. “Saya juga mendengar adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum TNI kepada pemilik suara," kata Sutiyoso kepada VIVAnews. "Kalau itu sampai terjadi, akan sangat memalukan institusi TNI karena selama ini TNI, terutama TNI AD, terkenal sangat netral.”
Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta pengurus yang diintimidasi untuk bicara secara terbuka "agar pimpinan TNI bisa mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dan mengusut siapa yang berada di balik aksi tersebut."
Tak hanya Sutiyoso, Koordinator Kontras Haris Azhar juga menyatakan menerima banyak laporan serupa. "Kami mendapat banyak laporan dan informasi telah terjadi intimidasi dan tindak kekerasan terhadap anggota PSSI," kata Haris. Namun, dia enggan membeberkan secara terperinci pengurus daerah mana saja yang dimaksud. "Kalau benar ada intimidasi, maka akan merusak fair play. Padahal, dalam sepakbola, selalu menjujung tinggi fair play."
Kontras telah mengirim surat kepada Presiden FIFA Sepp Blatter sejak dua pekan lalu, untuk melaporkan hal ini. Kontras berkirim surat sebab para korban tidak berani lagi bicara kepada media karena takut. Selain ke FIFA, Kontras juga akan mengirim surat serupa ke lembaga internasional semacam Amnesty International.
Salah satu isi surat Kontras ke FIFA melaporkan terjadinya kekerasan terhadap para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri ‘Aksi Koalisi TNI Untuk Rakyat’ saat berdemonstrasi di depan Markas Besar Angkatan Darat, dua bulan lalu. Ketika itu, para demonstran meminta KSAD George untuk legowo mundur dari bursa pencalonan Ketua Umum PSSI.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wiryantoro menegaskan TNI tidak menutup diri atas laporan semacam ini, apalagi bila ditemukan fakta dan bukti yang mendukungnya. "Mohon dikirim ke kami (TNI) bila ada faktanya, dan segera kami akan cari tahu dan proses," katanya.
Dia menegaskan Jenderal George dicalonkan sebagai ketua umum PSSI tidak dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. "Jadi, tuduhan ada upaya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi tidak benar, apalagi sampai mengintimidasi," kata Wiryantoro, sembari membantah bahwa tak ada aparat teritorial TNI AD yang terlibat dalam "Operasi PSSI" sebagaimana dilansir Agum.
Tua dan muda
Mengacu pada keputusan CAS di atas, tampaknya daftar 18 nama di bursa ketua umum tak akan berubah. Sejauh ini, nama-nama itu bisa dikerucutkan menjadi kandidat lima besar—tiga dari generasi tua, sisanya dari golongan muda.
Pembina Persija Jakarta Sutiyoso masuk dalam kelompok yang banyak dijagokan ini. Selain dia, ada Adhan Dambea, Ketua Persigo Gorontalo, yang disebut-sebut telah melakukan roadshow guna merangkul para pemilik suara di beberapa daerah. Satu nama lagi, adalah pengusaha Agusman Efendi.
Dari golongan muda, muncul nama Iman Arif dan Erwin Aksa. Nama Iman mulai meroket setelah menjadi Deputi Bidang Teknis Badan Tim Nasional. Dengan jabatan ini, dia memegang posisi sentral dalam membentuk Tim Nasional Indonesia di Piala AFF 2010 yang sempat dielu-elukan itu. Iman juga aktif membina pesepak bola cilik lewat SSB Arsenal Indonesia. Sedangkan Erwin lama aktif di PSM Makassar.
Siapapun yang akan terpilih nanti, publik sedang melihat: apakah Kongres PSSI akan mampu menjadi awal kebangkitan sepakbola nasional, ataukah sebaliknya, menjadi monumen kebangkitan kembali praktik-praktik lama ala Orde Baru. (kd)
