- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Maraknya penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, membuat pemerintah gerah. Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun akhirnya turun tangan menelusuri distribusi bensin dan solar bersubsidi. Hasilnya, ditemukan sejumlah penyelewengan, seperti pembelian bensin menggunakan puluhan jerigen, dan selanjutnya dijual lagi.
Pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tergabung dengan Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) mendukung kebijakan pemerintah untuk mengawasi penjualan BBM. "Tapi, sanksinya jangan penutupan tempat bisnis (SPBU)," kata Ketua Umum Hiswana Migas, Eri Purnomohadi saat dihubungi VIVAnews.com, Kamis 26 Mei 2011.
Menurut Eri, yang perlu ditindak adalah manajemen operasi yang nakal, bukan tempat usahanya."Apalagi, SPBU dibangun untuk membantu program pemerintah dalam menyalurkan BBM," tuturnya. Kecuali, kalau SPBU melanggar perizinan, baru boleh ditutup.
Eri mengakui, dari 15 ribu SPBU yang tersebar di Indonesia, ada beberapa pengelola SPBU yang nakal. Mereka menjual BBM bersubsidi tidak sesuai peruntukan, seperti menjual dengan drum atau jerigen, dan kemudian dijual lagi ke perusahaan. Tindakan ini tidak dibenarkan, karena BBM bersubsidi tidak boleh dikonsumsi industri.
Hiswana Migas juga berharap BPH Migas tegas menindak penjual BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan. "Jadi, jangan hanya pengelola SPBU saja, tapi para pengusaha eceran BBM juga musti ditindak," kata Eri.
Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan, penyelundupan akan terus terjadi sepanjang selisih harga BBM bersubsidi dan harga BBM nonsubsidi sangat tinggi.
Saat harga minyak melonjak tinggi seperti kali ini, harga bensin nonsubsidi bisa melonjak Rp8.700 per liter. Sedangkan bensin bersubsidi tetap Rp4.500. "Susah mengendalikan penyelundupan," kata Direktur Reforminer Institute itu, saat berbincang dengan VIVAnews.com, Kamis.
Penyelundupan bahan bakar justru paling riskan dilakukan para pelaku industri, khususnya pertambangan di daerah-daerah. "Ini susah dibuktikan, cuma secara ilmiah bisa diketahui." Selain itu, tidak menutup kemungkinan penyelundupan juga terjadi ke luar negeri. Sebab harga BBM di luar negeri juga lebih mahal.
Terendusnya kasus ini bermula saat BPH Migas mendapat laporan banyak terjadi penyelewengan penjualan bahan bakar di sejumlah SPBU di Lampung. Setelah mendapat laporan itu, BPH akhirnya menyisir SPBU-SPBU dan menemukan pelanggaran.
"Tim mendapatkan SPBU Pertamina Pasti Pas No. 2434112 yang berlokasi di Jalan Negara No.10 Lampung Tengah," kata Kepala BPH-Migas, Tubagus Haryono.
Pemilik SPBU, PT Megasindo Pratama, diduga menjual Solar dan Premium secara ilegal. Saat itu, Tim BPH-Migas mendapati kendaraan bak terbuka yang membeli bensin sebanyak 60 jerigen dengan kapasitas 30 liter per jerigen. Minyak-minyak yang dibeli Rp4.500 per liter ini, kemudian dijual ke pengecer dengan harga Rp6.500 per liter.
Kepala BPH Migas juga langsung berkoordinasi dengan Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah menahan kendaraan beserta jerigen yang telah berisi BBM bersubsidi tersebut. "Saat ini SPBU sudah diberi garis polisi dan ditutup oleh Pertamina," katanya.
Menanggapi langkah BPH Migas, PT Pertamina (Persero) menyatakan akan menindak tegas SPBU yang kedapatan menjual BBM bersubsidi tidak sesuai peruntukan. Namun, perseroan tak bisa menutup usaha penjualan BBM tersebut.
"Kami akan tindak tegas, tapi kami tidak bisa menutup SPBU yang curang itu," kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina M Harun, saat dihubungi VIVAnews.com. Sebab, penutupan SPBU bisa menghambat tugas perseroan dalam mendukung terealisasinya distribusi program BBM bersubsidi.
Penindakan tegas, kata dia, antara lain mengambil alih operasi SPBU dari pemiliknya yang bermasalah. "Tentunya melalui tahapan verifikasi dulu," katanya.
Pertamina saat ini menyebar unit-unit pemasaran Pertamina ke SPBU-SPBU di seluruh wilayah untuk menindaklanjuti temuan BPH-Migas mengenai maraknya penjualan BBM mengenai kecurangan ini. "Jadi, unit-unit ini yang akan melakukan verifikasi apakah ada tindakan melanggar hukum atau tidak," tutur Harun. (eh)
2.000 Hewan Ternak Dilakukan Vaksinasi Antisipasi Wabah PMK Secara Gratis
Wabah PMK atau Penyakit Mulut dan Kuku masih menjadi momok menakutkan bagi para peternak. Adanya hal ini, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang terus memasifkan pem
