VIVAnews - Sebelum terbang dari Lapangan Udara Halim Perdanakusumah menuju Pontianak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendadak menggelar jumpa pers pada Senin pagi, 30 Mei 2011. Ada yang genting rupanya. Presiden berbicara menanggapi kabar yang beredar luas, yang menurut dia adalah fitnah.
"Saudara-saudara, selama dua hari libur, saya menerima tamu dan bertemu dengan banyak sahabat. Kami bicarakan banyak hal termasuk yang beredar di masyarakat, berkaitan dengan pemberitaan yang tidak jelas sumbernya, mengandung fitnah yang sangat keterlaluan," kata SBY. "Selama ini saya memilih diam. Satu kali dua kali manakala fitnah itu keterlaluan, maka demi nama baik dan merupakan hak saya, saya perlu memberi penjelasan."
Fitnah itu, demikian dinyatakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, beredar melalui SMS, Twitter, BlackBerry Messenger dan media online. "Fitnah yang dilemparkan oleh seseorang dari tempat gelap, sangat luar biasa. Saya katakan dengan bahasa terang, mereka tidak bertanggung jawab, tidak ksatria, pengecut karena tidak menampakkan diri," kata Presiden.
Tidak jelas apa yang dimaksud dengan “dari tempat gelap” itu. Yang terang, sejak Sabtu 28 Mei kemarin, beredar pesan yang sumbernya mengaku sebagai M. Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat yang baru dipecat pekan lalu karena diduga tersangkut kasus korupsi. Dalam pesan singkat yang juga diterima VIVAnews, dari sebuah nomor di Singapura itu, terdapat beberapa hal yang isinya mendiskreditkan SBY.
Isi pesan itu antara lain menyerang SBY secara personal, menyebut nama Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga, keterkaitan kasus Bank Century dengan Partai Demokrat, menuding keterlibatan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games, termasuk kasus proyek pengadaan teknologi informasi di Komisi Pemilihan Umum.
Nazaruddin, melalui sejumlah petinggi Demokrat, sudah membantah mengirimkan pesan ini.
"Ada lagi dikatakan Partai Demokrat punya tabungan Rp47 triliun dan Demokrat harus menjelaskan. Terbalik logikanya. Dia yang menuduh, dia yang harus membuktikan," kata SBY. "Saya juga imbau media massa, yang punya peran sangat luhur juga, arif lah. Bayangkan kalau sebuah sumber yang sangat tidak jelas diangkat menjadi sumber berita," kata SBY. "Rakyat kita ini dapat apa?”
Hoax
Politisi Demokrat yang juga pengamat telematika, Roy Suryo, mengatakan SMS tersebut palsu. "SMS dari +6584393907 itu adalah hoax alias kabar bohong. Jadi tidak perlu dicek isinya karena akurasi prefix +65nya pun diragukan," kata Roy dalam keterangan tertulisnya.
Roy menjelaskan, prefix atau kode negara Singapura +65 itu bisa saja dibuat dengan misalnya menggunakan fasilitas WAP2SMS. Meski demikian, Roy mengimbau bagi mereka yang mendapat pesan langsung dari nomor “Nazaruddin” itu membantu kepolisian menyusurinya.
Roy mengimbau agar mereka yang bukan merupakan penerima pertama untuk tidak menyebarkan pesan yang akurasinya diragukan itu dan memberikan keterangan kepada polisi. "Diimbau agar masyarakat tidak ikut menyebarkan hoax karena justru bisa dianggap meneruskan informasi yang tidak benar," ujarnya.
Roy mengatakan dengan tidak menyebarkan informasi itu berarti sudah mematuhi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, khususnya pasal 27.
Saat mendapat pesan langsung dari nomor +6584393907 itu, wartawan VIVAnews.com mencoba mengecek dan menghubungi balik nomor itu. Tetapi, nomor itu tidak aktif dan tak pernah dapat dihubungi.
Kepolisian sudah membentuk tim dan turun mengusut SMS itu. Penyelidik sedang memburu orang yang pertama kali menerima pesan itu.
Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Inspektur Jenderal Pol. Mathius Salempang mengatakan, SMS ini akan sulit diselidiki jika sudah menjadi SMS berantai. "Yang kami inginkan yang asli, awalnya," kata Mathius di Mabes Polri, Senin, 30 Mei 2011.
Dia mengakui polisi kemungkinan bakal sulit menyelidiki langsung sang pengirim karena berasal dari nomor Singapura. "Masak kami sidik di negeri orang, nggak bisa itu," kata dia. (kd)
Prabowo: Kita Harus Bersatu di Dalam atau Luar Pemerintahan
Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
