- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Kekawatiran FIFA akan memberikan sanksi ke sepak bola Indonesia belum terbukti. Meski dua kali gagal menggelar Kongres PSSI, Indonesia tidak dijatuhi sanksi oleh FIFA. Otoritas sepakbola dunia itu bahkan memberi satu kesempatan lagi untuk menggelar pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan exco PSSI periode 2011-2015.
Senin, 30 Mei 2011, Komite Eksekutif FIFA menggelar rapat di kantornya, Zurich, Swiss. Rapat yang dipimpin langsung Presiden FIFA, Joseph S Blatter tersebut membahas berbagai masalah yang menimpa anggota-anggotanya, termasuk Indonesia.
Setelah rapat, FIFA menggelar jumpa pers. Kepada wartawan, Blatter lebih dulu menyampaikan keputusan FIFA mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Bosnia-Herzegovina dan Brunei Darussalam.
Selanjutnya, Blatter mengumumkan sikap FIFA terhadap Indonesia. Tanpa basa-basi, Blatter mengatakan Kongres PSSI harus digelar paling lambat 30 Juni 2011. Bila gagal, FIFA akan langsung menjatuhkan sanksi berupa suspended (pembekuan) bagi sepakbola Indonesia, 1 Juli 2011.
Selain itu, Blatter juga berpesan, agar Kongres nanti tetap mengacu pada aturan yang ada dan keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan FIFA. FIFA juga melarang empat kandidat yang telah dianggap tidak memenuhi persyaratan pencalonan.
Mereka adalah Nurdin Halid, Nirwan D Bakrie, Arifin Panigoro, dan George Toisutta. FIFA juga meminta agar PSSI segera mengontrol penyelenggaraan Liga Primer Indonesia yang dianggap sebagai breakaway league atau liga yang di luar sistem.
Keputusan ini melegakan publik sepakbola tanah air. Pasalnya, Indonesia sempat dihantui sanksi FIFA setelah dua kali gagal menggelar Kongres PSSI, yakni pada 26 Maret dan 20 Mei 2011. Kongres pertama digelar di Pekanbaru, Riau, sedangkan kongres kedua digelar di Jakarta.
Ketua Komite Normalisasi, Agum Gumelar berharap kesempatan terakhir yang diberika FIFA jangan disia-siakan. Karena itu, Agum ingin merangkul seluruh elemen termasuk kubu George Toisutta dan Arifin Panigoro. Agum juga berharap pemerintah ikut mendukung agar Kongres nanti bisa berjalan lancar.
"Masa iya kita sudah diberi peluang, tapi masih mengesampingkannya. Kami berharap peran aktif pemerintah untuk mendukung agar Kongres nanti bisa berlangsung dengan baik," kata Agum dalam wawancara dengan tvOne, Senin, 30 Mei 2011.
Agum adalah perpanjangan tangan FIFA dalam menyelesaikan kisruh yang melanda PSSI. Mantan menteri perhubungan ini sempat resah karena terpaksa menghentikan Kongres PSSI, 20 Mei lalu. Agum menutup Kongres setelah melihat situasi tak kondusif untuk mencapai kesepakatan.
Pasca kegagalan kongres, Agum sempat menyatakan kalau peluang Indonesia untuk lepas dari sanksi sangat tipis. Apalagi Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) justru merekomendasikan agar Indonesia dijatuhi sanksi suspended (pembekuan) oleh FIFA.
Meski demikian, Agum tak ingin lepas tangan. Mantan ketua PSSI dan KONI ini memutuskan bertolak ke markas FIFA, Zurich, Swiss, 28 Mei 2011. Tujuannya adalah 'merayu' Presiden FIFA, Sepp Blatter agar tidak buru-buru menjatuhkan sanksi bagi Indonesia.
Agum bertolak dari Jakarta. Setelah menunggu sehari, Agum akhirnya bertemu dengan Direktur Keanggotaan dan Pengembangan Asosiasi FIFA, Thierry Regenass yang menjadi salah satu wakil FIFA pada Kongres PSSI, 20 Mei lalu. Regenass hadir bersama Frank Van Hattum.
Agum memang tidak sempat bertemu dengan Blatter. Namun jenderal bintang empat itu bisa bernafas lega karena melalui Regenass, Agum mengetahui FIFA belum menjatuhkan sanksi bagi Indonesia. Sebaliknya, PSSI justru diberi kesempatan untuk menggelar Kongres PSSI paling lambat 30 Juni 2011.
Rekomendasi inilah yang kemudian di bawah ke sidang exco FIFA, Senin, 30 Mei 2011. Hasilnya tidak berubah lagi seperti yang telah diutarakan Blatter.
Disambut Gembira
"Keputusan ini di luar dugaan dan luar biasa. Jika keputusan ini adalah hasil lobi maka kami harus memberi apresiasi, tapi kalau berdasarkan rekomendasi, maka kita harus bersyukur," ujar salah satu kandidat ketua umum PSSI, Sutiyoso.
Sutiyoso mengimbau semua pihak, termasuk Kelompok 78, untuk menghormati keputusan tersebut. Mantan Ketua Umum Perbasi dan Perbakin ini menilai terlalu bodoh jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan.
"Diperlukan kesadaran semua pihak, termasuk Kelompok 78. Ini Kongres ketiga, jika gagal lagi, kita kok kayaknya bodoh banget," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Hal senada juga diutarakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng. Mantan juru bicara presiden RI itu berharap agar Kongres PSSI 2011 yang ketiga kalinya nanti tidak gagal lagi.
"Jadi kami bersyukur bahwa FIFA tidak jadi memberikan sanksi kepada Indonesia dan karena itu memang yang kami harapkan," kata Andi usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2011.
Salah satu suporter terbesar di Indonesia, Persib Bandung, Viking juga menginginkan kesempatan terakhir ini bisa berjalan mulus. Ketua Viking, Heru Joko bahkan dengan tegas meminta agar Kelompok 78 yang selama ini menjadi pendukung Arifin Panigoro dan George Toisutta tidak ngotot.
"Sudah jelas kan aturannya, keempat orang itu (Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, Arifin Panigoro, dan George Toisutta) tidak bisa dicalonkan. Kelompok 78 harus mematuhi atura itu demi kemajuan sepakbola Bangsa. Jangan paksakan kehendak," tegas Heru.
Pemerintah harus bisa tindak tegas siapapun yang akan mengganggu jalannya kongres nanti. Harus berani mengusir dan mengeluarkan para pengganggu," ujar pelatih Persija Jakarta, Rahmad Darmawan.
"Warning sekarang lebih jelas. Kita telah diberi kesempatan sekali lagi jadi semua harus membuka mata dan pikiran untuk kepentingan yang lebih baik. Jangan sampai terjadi deadlock lagi," kata RD.
Kelompok 78 Kembali Ngotot
Sementara itu, Kelompok 78 tetap ngotot mencalonkan Arifin Panigoro dan George Toistutta. Menurut mereka tak ada calon ketua dan wakil ketua umum PSSI yang layak selain kedua jagoannya tersebut.
"Melihat 19 figur calon ketua umum yang ada, nyaris tidak ada satupun yang dapat melaksanakan tujuan itu," ujar Saleh Mukadar, pentolan Kelompok 78, Selasa, 31 Mei 2011.
Menurut Saleh, latar belakang para calon yang yang ada saat ini tidak punya pengalaman dalam hal pembiayaan klub sepakbola. Padahal aturan pelarangan penggunaan APBD sudah di depan mata.
"Tidak ada yang punya pengalaman dalam mengelola satu klub profesional tanpa APBD. Megang satu klub saja enggak pernah, apalagi memegang keseluruhan klub," kata Saleh.
"Kita percaya karena ada bukti (Arifin mampu membiayai LPI). Jadi mau tidak mau, kami menaruh harapan kepada AP. Jadi kami ngotot, karena harapan pemegang suara hanya kepada GT-AP," lanjutnya.
Berbagai manuver dilakukan K-78 untuk meloloskan AP dan GT. Salah satunya adalah dengan menemui langsung Presiden FIFA, Sepp Blatter, Selasa, 31 Mei 2011. Selain itu, K-78 juga kembali mengadukan FIFA ke Court Arbitration of Sport (CAS).
Gugatan tersebut diantaranya, meminta CAS untuk melarang FIFA memberi sanksi kepada PSSI dan para anggotanya sesuai dengan aturan yang berlaku.Mereka juga meminta FIFA membentuk Komite Normalisasi baru dengan tugas melaksanakan pemilihan melalui Kongres hanya untuk memilih sembilan anggota Exco PSSI.
Sedangkan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua PSSI dilaksanakan setelah keputusan CAS terbit. Jika FIFA memberikan sanksi, Kelompok 78 minta ganti rugi sebesar 500 ribu Swiss Frank per-harinya.
Ini merupakan kali kedua Kelompok 78 melaporkan FIFA kepada CAS. Sebelum Kongres PSSI digelar 20 Mei lalu, K-78 juga menggungat FIFA ke CAS melalui kuasa hukumnya, Patrick Mbaya. Gugatan ditandatangani oleh 12 perwakilan Kelompok 78.
Gugatan ini telah ditolak CAS. Pengadilan arbitrase olahraga itu beralasan tidak memiliki kompetensi dalam menangani kasus tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal R37 dari Peraturan Arbitrase Olahraga, kasus bernomor TAS 2011/A/2438 antara Usman Fakaubun dan kawan-kawan melawan FIFA dihentikan dan dihapus dari daftar gugatan. (sj)
Proyek Ini jadi 'Game Changer'
Game changer merupakan istilah yang mengacu pada perubahan atau inovasi yang mendasar dalam industri atau pasar yang mengubah dinamika yang ada dan ciptakan standar baru.
