- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengungkapkan adanya praktik jual beli pasal dalam undang-undang di DPR. Pernyataan itu pun membuat politisi di Gedung DPR gerah.
Kepada VIVAnews.com, Mahfud mengungkapkan pengalamannya selama duduk menjadi anggota Badan Legislatif DPR. Menurutnya, pernah ada seorang menteri yang rancangan undang-undangnya tidak masuk dalam prioritas, lalu menghubungi anggota DPR agar meminta DPR sebagai pengusul pembuatan UU.
Berikut petikan wawancara dengan Mahfud di Jakarta, Rabu, 16 November 2011.
Benarkah ada jual beli pasal Undang-undang di DPR?
Sejak tahun 2003 sampai dengan tanggal 9 November 2011, ada 406 kali pengujian Undang-undang ke MK, dan 97 dikabulkan karena ada kesalahan atau inkonstitusional. Kenapa itu bisa terjadi?
Undang-undang tidak baik seperti itu, karena ada jual beli. Jadi orang berkepentingan dengan suatu Undang-undang, itu bisa beli ke DPR.
Pasal tertentu yang mengancam eksistensi suatu perusahaan besar, itu bisa dibeli. Jadi lah undang-undang berdasar kehendak pesanan, bukan berdasar kehendak rakyat.
Saya dulu di DPR. Seorang anggota DPR berkata 'dulu kalau kami membahas Undang-undang, kalau ada satu permasalahan, kami bisa mendapat uang. Jadi pemerintah kadang-kadang bayar uang juga kalau ingin pasal ini'.
Dulu kan pernah ramai waktu Jamsostek, di mana pemerintah memborong anggota DPR dibawa ke sebuah hotel, lalu dibayar. Disuruh membuat pasal ini, sesudah itu di DPR.
Adalagi yang misalnya nyerobot. Menurut prosedur pembuatan Undang-undang itu kalau yang membuat itu pemerintah, maka menteri yang bersangkutan mengajukan ke Setneng (Sekretariat Negara). Lalu Setneg menyerahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disinkronisasi, kemudian pemerintah membuat daftar urut untuk masuk ke Prolegnas.
Waktu saya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg), tiba-tiba ada seorang menteri yang RUU-nya tidak masuk dalam prioritas pemerintah. Lalu dia menghubungi 13 anggota DPR suruh tandatangan sebagai usul pembuatan UU atas inisiatif DPR. Padahal yang buat menteri, karena tidak lolos di Presiden, maka masuk melalui DPR.
Anda punya bukti-bukti yang lain?
Kan sudah banyak yang masuk penjara karena menggunakan dana untuk menggoalkan satu UU. Untuk kasus penghilangan satu pasal tentang tembakau dalam UU Kesehatan, saya tahu kasusnya.
Sayangnya, kasus itu tidak sampai masuk ke pengadilan. Berhenti tidak diproses hukum.
DPR minta Anda melaporkan secara resmi pasal mana dan UU mana yang diperjualbelikan?
Kalau hanya untuk contoh tak usahlah saya laporkan karena sudah banyak dihukum oleh Pengadilan Tipikor. Masa Anda tak tahu?
Terkait soal ini, sebaiknya anggota DPR bersikap bagaimana?
Saya tak tahu apa yang harus mereka lakukan karena ini soal moral ya. Masing-masing oranglah yang bisa menyelesaikannya.
Solusinya bagaimana?
Masalah kita masalah etika dan moral. Sebab, meski ada hukum kalau moralitas pejabat dan aparat seburuk itu, maka ada saja cara mengakalinya.
Hukum kita terlalu banyak dimainkan. Kalau Anda punya kasus dengan saya, saya jadi hakim bisa saja saya mengatur Anda kalah atau menang. Tapi, untuk apa saya lakukan itu? Karena itu, lebih baik mari kita kembali apa tujuan hukum ditegakkan? Untuk keadilan!
Chandrika Chika Pernah Terlibat Urusan dengan Polisi Sebelum Jadi Tersangka Narkoba, Kasus Apa?
Selain Chandrika Chika, ada 5 orang lainnya yang merupakan teman dari selebgram tersebut, di antaranya adalah yang berinisial AT (24), MJ (22), AMO, BB dan AJ.
