- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Bank Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun lalu, terungkap sedikitnya 62 persen rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali atau minat masyarakat dalam menabung di bank terbilang rendah.
Bahkan, hasil survei yang dilakukan Bank Dunia atau World Bank dengan judul Where Does Indonesia Stand In Financial Inclusion juga terungkap fakta bahwa 49 persen masyarakat Indonesia belum tersentuh pelayanan perbankan.
Deputi Gubernur BI, Muliaman Hadad, berpendapat, kedua fakta itu menunjukkan bahwa hanya separuh penduduk Indonesia yang memiliki akses ke sistem keuangan formal.
"Artinya, lebih dari setengah penduduk tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, sehingga membatasi kemampuan masyarakat untuk terhubung dengan kegiatan produktif lainnya," ujarnya, di Gedung BI, Jumat 25 November 2011.
Padahal, kata dia, perbankan menguasai sekitar 80 persen dari industri keuangan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat membangun layanan keuangan yang bisa dinikmati masyarakat.
Muliaman menambahkan, financial inclusion telah menjadi isu global di antara negara berkembang dan maju serta telah menjadi topik bahasan di berbagai forum internasional seperti G20, OECD, APEC, ASEAN, dan lembaga internasional lainnya. Financial inclusion adalah kemampuan individu untuk mengakses produk dan jasa keuangan. Termasuk, tabungan, kredit, dan asuransi.
"Jadi, jika masyarakat rajin menabung, itu dapat meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya.
Mengapa minat menabung masyarakat rendah? Menurut ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, ada dua faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Yaitu, kurangnya penetrasi perbankan dan minimnya infrastruktur.
"Harus diakui bahwa sebagian masyarakat menengah ke bawah itu masih under bank, di mana mereka masih kekurangan akses untuk mendapatkan layanan perbankan," kata Fauzi saat di hubungi VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 25 November 2011.
Saat ini, hal tersebut paling banyak terjadi pada masyarakat yang tinggal di pedesaan karena penetrasi perbankan masih rendah menjangkau kawasan terpencil. "Ini akibat pembangunan infratruktur yang belum merata," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, rata-rata pendapatan masyarakat masih belum mencukupi untuk menabung sehingga uang yang mereka peroleh hanya cukup digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. "Bagaimana mau nabung, sementara pendapatan mereka saja itu rendah dan lebih banyak dihabiskan untuk kebutuhan sandang dan pangan sehari-hari."
Fauzi menilai, salah satu solusi agar pola menabung di masyarakat menjadi meningkat adalah, pemerintah segera memperbaiki infrastruktur agar menyerap lapangan kerja. "Sehingga masyarakat memiliki dana untuk mengajukan kredit ke perbankan," ungkapnya.
Ketua Persatuan Bank Umum dan Nasional (Perbanas) Sigit Pramono juga sependapat. Ia menyatakan, banyak faktor yang menyebabkan pola menabung di masyarakat Indonesia masih rendah. Salah satunya adalah kurangnya kantor kas dan kantor layanan perbankan di daerah.
"Saya rasa faktornya banyak ya, tetapi salah satunya adalah saat ini kantor kas atau kantor layanan perbankan itu masih kurang di daerah, sehingga budaya menabung di masyarakat menjadi kurang," kata Sigit.
Menurut Sigit, untuk membangun budaya menabung ini diperlukan peran serta Bank Indonesia dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan akses layanan perbankan agar jangkauan ke masyarakat menjadi mudah. "Misalnya, kita lihat masyarakat Papua yang tinggalnya di gunung-gunung, bagaimana kita bisa mengakses mereka kalau infratrukturnya belum bagus," jelasnya.
Selain masalah infrastruktur, rendahnya minat menabung juga terkait dengan masih rendahnya penghasilan masyarakat. Seperti dikatakan Direktur Micro and Retail Banking PT Bank Mandiri Tbk., Budi G Sadikin.
Berdasarkan laporan Bank Dunia 2010 berjudul Where Does Indonesia Stand in Financial Inclusion, kata dia, terlihat bahwa alasan terkuat rendahnya minat menabung masyarakat Indonesia karena mereka belum mempunyai penghasilan lebih.
"79 persen masyarakat merasa tidak memiliki uang, sedangkan sembilan persen belum memiliki pekerjaan, dan empat persen di antaranya tidak merasa perlu membuat tabungan," kata dia, saat memberikan pemaparan di acara Finansial Inklusif di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat.
Financial inclusion adalah kemampuan individu untuk mengakses produk dan jasa keuangan. Termasuk, tabungan, kredit, dan asuransi.
"Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 49 persen masyarakat Indonesia belum tersentuh layanan finansial. Sedangkan di Malaysia hanya 35 persen dan Thailand sebanyak 40 persen," ujarnya.
Budi menambahkan, dari sektor pinjaman dan kredit, hampir 60 persen responden dinilai tidak layak mendapat kredit, 17 persennya merasa tidak membutuhkan pinjaman, serta 20 persen tidak tertarik untuk menerima kredit dari bank.
Survei dari sektor asuransi juga menunjukkan fenomena serupa, 45 persen masyarakat merasa tidak memiliki uang, 17 persen merasa tidak memerlukan asuransi, dan 29 persen tidak tahu atau kurang pengetahuan tentang asuransi.
Masih menurut data Bank Dunia tercatat, jumlah rekening simpanan di Indonesia sebanyak 504,7 per 1.000 orang. Sementara itu, rasio simpanan terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 36,9 persen. Bagaimana dengan rekening kredit? Rasionya jauh lebih kecil dibanding rekening simpanan, yaitu 196,9 per 1.000 orang. Rasio kredit terhadap PDB sendiri sebesar 26,9 persen.
Bank Indonesia mengungkapkan, tingkat menabung masyarakat Indonesia masih rendah. Saving Rate di Indonesia saat ini hanya sekitar 44,2 persen. Sebanyak 50 juta masyarakat belum tersentuh perbankan.
Sementara itu, di Malaysia tingkat menabung lebih tinggi dibanding Indonesia. Jumlah rekening simpanan di Malaysia sebanyak 2.063,3 untuk setiap 1.000 orang atau satu orang bisa memiliki dua rekening. Rasio simpanan terhadap PDB sebesar 105,5 persen.
Untuk jumlah rekening kredit sebanyak 963,6 per 1.000 orang. Rasio kredit terhadap PDB mencapai 113,2 persen dan kantor cabang tiap 1.000 penduduk sebanyak 11,44 buah.
Dibantu Pemerintah
Guna menambah akses masyarakat ke perbankan, BI melakukan kegiatan utama yaitu edukasi keuangan, pemetaan informasi keuangan, fasilitas intermediasi, saluran distribusi, dan regulasi yang mendukung.
Produk keuangan utama yang menjadi obyek yaitu tabungan, kredit, sistem pembayaran, asuransi yang terkait kredit, dan produk jasa keuangan lainnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Sedangkan pemerintah, terkait soal ini, programnya antara lain adalah mengajak masyarakat miskin untuk menyisihkan sebagian uangnya guna ditabung melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan melalui tabungan dengan syarat tertentu.
Seperti diungkapkan Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan, Bambang Widiyono, mereka akan mendapatkan pembiayaan mulai Rp1,6-2,4 juta per tahun per keluarga. Namun, dengan catatan anak mereka harus sekolah dengan absen kehadiran 80 persen. "Program PKH di Indonesia memang untuk masyarakat miskin. Dengan sasaran bantuan tunai bersyarat," ujarnya di Jakarta, Jumat.
Program ini dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan tabungan tanpa menggunakan KTP. Program ini memiliki jangka waktu enam bulan.
Bambang menjelaskan, saat ini setidaknya 1,1 juta masyarakat miskin sudah tergabung dalam program PKH. Tahun depan akan ditambah menjadi 500 ribu kepala keluarga. Pemerintah menargetkan hingga 2014 anggota PKH menjadi tiga juta.
