Menguji Gagasan Dua Pasangan Capres, Siapa Unggul?

Koalisi ini terdiri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Indonesia Parliamentary Center (IPC), dan Transparency International Indonesia (TII).

Mereka melakukan penilaian visi, misi, dan program tersebut. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor satu untuk setiap substansi visi, misi, dan program kerja yang sesuai dengan lima isu utama yang diukur, yakni tata pemerintahan, demokrasi dan kebebasan sipil, pembentukan hukum, dan pelayanan dasar.

Pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa, unggul dalam bidang pelayanan dasar. Visi misi Prabowo-Hatta dinilai lebih detail memperhatikan pendidikan, jaminan sosial, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

"Pasangan Prabowo-Hatta unggul pada isu pelayanan dasar," ujar Hendrik Rosdinar dari Yappika.

Sedangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla, unggul dalam isu tata pemerintahan, demokrasi dan kebebasan sipil, pembentukan hukum, serta penegakan hukum.

Dari paparan visi misi, kata Hendrik, pasangan nomor urut satu tidak rinci memaparkan program yang akan dikerjakan dalam di visi misinya, sedangkan pasangan nomor urut dua relatif lebih detail.

"Padahal, dari detail visi misi itu kita bisa menguji kemampuan daya visi misi terhadap masalah ke depan," jelasnya.

Menurut Hendrik, dari dokumen visi misi di KPU, kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak memberikan perhatian signifikan terhadap isu pembentukan dan pembaruan hukum. Hal ini, nampak dari visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan sangat minim.

"Kedua pasangan tidak mempunyai program pengelolaan inisiatif dan sumber strategis bagi pembentukan dan pembaruan hukum." 

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sonny Harry Harmadi, mengatakan bahwa ada empat isu ekonomi yang bisa memecah belah presiden dan wakil presiden.

Pertama, isu pembangunan Jembatan Selat Sunda. Kedua, isu tentang besarnya impor.

"Kita tahu, kebutuhan pangan tidak akan cukup dan tak akan bisa diatasi dalam waktu lima tahun. Kalau ada perbedaan masalah impor, ini mungkin akan menjadi potensi ribut," kata Sonny dalam diskusi 'Mencegah Presiden Disandera Wapres' di Jakarta, Minggu, 8 Juni 2014.

Isu ketiga adalah masalah bonus demografi (pertumbuhan penduduk). Keempat, isu middle income trap (jebakan pendapatan menengah).

"Apakah presiden dan wakil presiden setuju pertumbuhan ekonomi standar tapi ketimpangan penduduk turun, atau ekonomi tumbuh tapi ketimpangan penduduk tinggi. Itu masalah sederhana, tetapi bisa buat berantem," kata dia.

Sebab itu, presiden ke depan harus kuat secara mental. Kabinet yang dibangun juga harus kabinet profesional. Hal ini penting untuk mengurangi penyanderaan partai kepada presiden.

Tak hanya itu, keduanya juga harus membangun chemistry karena mereka dipasangkan secara paksa, dan tidak punya waktu lama untuk saling mengenal.

"Tersandera partai lebih berat, daripada tersandera wapres. Saya tidak tahu visi misi yang dibangun oleh capres-cawapres atau oleh pendukungnya," kata dia.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Irman Putrasidin, mengatakan bahwa presiden ke depan harus berkarakter kuat dan percaya diri. Sebab, banyak yang bisa mengancam pengambilalihan posisi secara politik.

Calon presiden, kata dia, juga harus mengakhiri loyalitas kepada partai ketika terpilih. "Karena beban begitu besar, yang terpilih menjadi presiden bisa disandera kiri kanan, karena semua kendali kekuasaan ada di dia," ujarnya.

Alumni Institut Tekhnologi Bandung, Rohmahurmuzy,  menilai Prabowo-Hatta merupakan pasangan pemimpin yang sesuai dengan filosofi Jawa. Filosofi yang dimaksud adalah Asta Brata. Asta Brata terdiri dari delapan simbol. 

Pertama, bumi, yang melambangkan konsistensinya. Kedua, matahari. Secara mutlak, pemimpin harus memberikan pencerahan kepada rakyatnya. Ketiga, bulan. Pemimpin yang sebenarnya, dituntut untuk dapat menyinari rakyat dari kegelapan. 

Keempat, bintang, yakni dapat diartikan bahwa pemimpin harus memposisikan diri sebagai penunjuk arah. Kelima, angin, yang mana pemimpin harus berada di manapun ketika rakyat membutuhkan. 

Keenam, air. Pemimpin harus bisa menjadi air, atau bersifat adaptif. Baik itu kepada masyarakat miskin atau kaya. Ketujuh, laut, yang merupakan muara semua sungai. Pemimpin harus menerima semua kekurangan rakyat tanpa tebang pilih dalam menyejahterakan. 

Kedelapan, api. Pemimpin tak boleh lemah. Ketegasan dituntut untuk dimiliki, agar rakyat tidak terombang-ambing oleh intervensi asing.

"Prabowo-Hatta ialah pasangan yang sangat pas dan sesuai dengan filosofi tersebut. Saling melengkapi dan sama-sama berintegritas tinggi," kata Romi.

Sementara itu, Joko Widodo juga mengambil filosofi Jawa sebagai filsafat kepemimpinannya selama ini. Dalam sebuah kesempatan, Joko mengungkapkan bahwa dengan landasan itu, dia berhasil menyelesaikan masalah krusial yang melibatkan masyarakat.

"Kalau saya menjalankan filosofi mangku, maksudnya masyarakat harus dipangku," ujar Joko.

Mangku adalah menaruh sesuatu di atas paha antara pangkal paha dan lutut atau di atas lengan antara lengan atas dan siku dipatahkan (hampir seperti memeluk).

Maksud filosofi itu ialah memanusiakan warga yang akan terdampak oleh sebuah kebijakan. Cara ini dapat mengurangi ketegangan antara pemerintah dengan warga. (asp)