- Adib Ahsani/Madiun
VIVA.co.id - Seremoni pengangkatan Presiden Joko Widodo sebagai Warga Kehormatan Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinodai insiden kecelakaan kecil pesawat tempur TNI Angkatan Udara.
Sebuah jet tempur jenis F-16 terbakar setelah gagal lepas landas di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma di Jakarta pada Kamis pagi, 16 April 2015.
Tak ada korban jiwa. Sang pilot, Letnan Kolonel Penerbang Firman Dwi Cahyono, pun selamat dan hanya mengalami luka ringan. Tapi dia tetap dirawat di Rumah Sakit Esnawan Antariksa Lanud Halim Perdanakusuma. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Agus Supriatna, memastikan kondisi sang pilot baik-baik saja.
Agus Supriatna bahkan memuji pilot Firman Dwi Cahyono yang, menurutnya, telah menyelamatkan banyak nyawa. Soalnya sang pilot dengan cepat memutuskan mengerem dengan kekuatan penuh setelah mengetahui ada masalah pada mesin pesawat. Jika dia tetap melepaslandaskan jet tempur itu, hampir dipastikan tak lama kemudian jatuh di permukiman padat penduduk.
Pesawat hibah
Pesawat itu sesungguhnya adalah satu dari 24 jet tempur jenis F-16 hasil hibah dari Amerika Serikat berdasar kontrak yang diteken dengan pemerintah Indonesia pada 17 Januari 2012. TNI Angkatan Udara bakal menerima enam pesawat. Dua unit sudah tiba di Indonesia, dan satu di antaranya yang terbakar di Lanud Halim Perdanakusuma itu.
Pemerintah Amerika Serikat menghibahkan kepada Indonesia karena pesawat buatan tahun 1980 itu bekas dipakai untuk perang di Irak. Namun pesawat itu tak bekas-bekas amat. Soalnya Amerika telah meningkatkan kapasitas (upgrade) pesawat itu yang disesuaikan dengan persenjataan terkini. Pemerintah Indonesia mengeluarkan dana 400 juta dolar Amerika Serikat untuk peningkatan kapasitas itu.
Pada pokoknya, pesawat tempur sergap yang tergolong paling canggih di zamannya itu sudah dimutakhirkan. Meski tidak seperti pesawat tempur generasi terbaru, tetapi teknologi dan persenjataannya telah disesuaikan dengan perkembangan terkini.
Agus Supriatna mengaku tak menyangka pesawat tipe F-16 mengalami insiden seperti itu. Soalnya sepengetahuan dia sebagai penerbang F-16 sejak tahun 1990, insiden serupa itu tak pernah terjadi. “Ini insiden yang baru terjadi.”
Dia pun memastikan bahwa F-16 yang celaka itu dalam kondisi layak pakai. Modifikasi atau peningkatan kapasitas diklaim sudah memenuhi standar keamanan. Dia juga menepis kabar bahwa suku cadang untuk pesawat bekas itu ilegal.
Agus Supriatna hanya menyesalkan keputusan pemerintah Indonesia yang lebih memilih pesawat bekas -meski telah dimutakhirkan- ketimbang jet tempur baru. Menurutnya, insiden itu adalah pelajaran berharga bagi TNI. Upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) ialah sebuah keniscayaan namun penggunaan peralatan bekas tetap saja berisiko. “Jadi kalau beli pesawat lebih baik yang baru," katanya.
Skenario modernisasi
Pesawat F-16 itu sesungguhnya bukan satu-satunya alutsista TNI yang bekas pakai militer negara lain. Sejumlah kapal perang (KRI) pun ada yang eks Angkatan Laut negara-negara besar. Misalnya, KRI Slamet Riyadi dan lima kapal tipe fregat sejenis adalah bekas pakai Angkatan Laut Kerajaan Belanda, yang telah dimutakhirkan.
KRI Kapitan Pattimura dan 14 kapal jenis korvet kelas Parchim serupa pun bekas milik Angkatan Laut Jerman Timur yang dibeli pemerintah Indonesia pada 1990-an. Begitu juga dengan KRI Pulau Romang dan sembilan kapal kelas kondor sejenis yang merupakan bekas militer Jerman Timur.
Sebanyak 104 tank Leopard 2 untuk TNI Angkatan Darat pun merupakan tank tempur utama bekas pakai Angkatan Darat Jerman.
Panglima TNI, Jenderal Moeldoko pernah mengatakan, bahwa penggunaan peralataan persenjataan utama bekas yang telah lebih dahulu dimutakhirkan merupakan bagian dari skenario besar modernisasi alutsista TNI tahun 2015 sampai 2030. Kala itu dia mengungkapkan, dalam konteks pemutakhiran kapal-kapal milik TNI Angkatan Laut yang akan menjalani pembaruan yang disebut mid-life update pada 2015 hingga 2019.
Mid-life update adalah pemeliharaan atau renovasi yang dirancang untuk memperluas kegunaan dan kemampuan alat utama sistem persenjataan militer. Biasanya hampir semua instrumen kapal perang digantikan, CMS (command management system) maupun sistem pendorong.
Biasanya dalam program mid-life update di banyak Angkatan Laut dunia, kapal yang menjalani fase itu akan mendapatkan teknologi CMS yang setara dengan kapal perang yang lebih baru. Pertimbangannya adalah agar lebih menguntungkan dari sisi logistik dalam hal pemeliharaan, juga lebih memudahkan dalam interoperabilitas.
Sebagaimana dikutip dari siaran pers Pusat Penerangan TNI pada 6 Januari 2015, Panglima menegaskan bahwa mid-life update adalah sebagian dari skenario modernisasi alutsista. “Yang bentangnya dari sekarang (tahun 2015) hingga 15 tahun mendatang,” tuturnya.
Menurut dia, awal 2015 hingga 2019 adalah babak baru keberlanjutan pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan TNI. Hal itu sudah disusun dalam kerangka kebijakan Minimum Essential Force, yang ditujukan guna mengamankan kepentingan nasional.
“Implementasinya harus melalui tahapan fiscal and program guidance, yang merupakan salah satu tahapan krusial dalam pembangunan kekuatan, karena merupakan penghubung antara ends dan means untuk mendapatkan available forces,” kata Panglima.
Tentu tidak semua alutsista TNI adalah barang bekas. Banyak pula yang dibeli baru maupun persenjataan generasi terbaru. Bahkan ada pula alutsista yang diproduksi Indonesia atau dialihteknologikan dari negara tertentu kepada Indonesia.
Misalnya, 26 pesawat tempur keluarga Sukhoi buatan Rusia yang, di antaranya, jenis Su-27 dan Su-30. Ada kapal buatan dalam negeri, misalnya, KRI Tombak yang merupakan kapal cepat rudal. Kapal itu diproduksi atau dibangun oleh PT PAL. KRI Clurit, yang juga kapal cepat rudal, dibuat oleh galangan lokal PT Palindo.
Panser Anoa yang merupakan salah satu alutsista andalan militer Indonesia adalah kendaraan militer lapis baja buatan PT Pindad (persero). Tiga negara, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Oman, bahkan telah memiliki panser Anoa yang dibeli dari Indonesia.
Tersandung Anggaran
Pemerintah maupun TNI tentu menginginkan alutsista yang baru tetapi terkendala keterbatasan anggaran. Sejak dibelit krisis moneter tahun 1997, kekuatan TNI hampir compang-camping. Sistem persenjataan Indonesia tertinggal semenjak 15 tahun terakhir sehingga kalah bersaing dengan sistem persenjataan negara-negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia.
Kondisi itu juga tak terlepas dari prioritas lain yang lebih diperhatikan pemerintah, terutama sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di samping itu, dipengaruhi juga sumber daya manusia yang masih terbatas, finansial yang cekak, dan industri pertahanan domestik yang belum berkembang.
Masalah-masalah itu telah disiasati dengan meningkatkan anggaran pertahanan nasional. Namun itu pun belum memadai. Pada 2015, Kementerian Pertahanan menerima anggaran Rp95 triliun; naik 11,4 persen atau Rp11,6 triliun dari anggaran tahun 2014 yang sebesar Rp83,4 triliun.
Dalam sepuluh tahun terakhir, anggaran pertahanan Indonesia meningkat 400 persen; dari Rp21,42 triliun pada 2004 menjadi Rp84,47 triliun pada 2013.
Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah dihitung angka ideal untuk anggaran pertahanan, termasuk modernisasi alutsista, yakni sekitar Rp170 triliun per tahun atau setara dengan 1,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka itu diharapkan tercapai pada tahun 2024, sesuai target pencapaian Minimum Essential Force (Kekuatan Pertahanan Minimal).
Tetapi angka itu pun masih lebih rendah dibanding total belanja alutsista Singapura dan Malaysia yang berkisar 2-3 persen dari total produk domestik bruto.
Malaysia dan Singapura disebut telah memenuhi standar minimum dalam hal anggaran pertahanan yang mencakup kepentingan nasional di sektor ekonomi, perdagangan, dan diplomasi. Rata-rata negara yang berkekuatan pertahanan andal memang memiliki anggaran pertahanan sebesar 2-3 persen.
Sedangkan anggaran pertahanan Indonesia yang disebut mencapai angka ideal Rp170 triliun per tahun itu hanya 1,5 persen dari APBN. Ditambah wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan laut.
Contoh paling nyata tentang kebutuhan mendesak Indonesia pada alutsista yang memadai ialah kapal patroli untuk menjaga laut. Kementerian Perikanan mencatat potensi kehilangan atau kerugian pendapatan negara hingga Rp30 triliun per tahun dari kasus pencurian ikan di laut perbatasan saja. Soalnya sampai 2012 Indonesia baru punya 24 kapal patroli yang memadai.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Ade Supandi, mengeluhkan keterbatasan alutsista, terutama untuk mendukung program poros maritim pemerintahan Presiden Joko Widodo.
TNI akan mengkaji ulang seberapa besar kecukupan yang dimiliki Angkatan Laut sekarang, seperti kebutuhan kapal patroli, kebutuhan bahan bakar, serta alat-alat pendukung kegiatan pengawasan yang tidak bisa dilakukan melalui satelit.
Ade Supandi menambahkan bahwa kapal patroli yang ada pun banyak yang tak bisa beroperasi karena terkendala kurang stok bahan bakar minyak (BBM) akibat keterbatasan anggaran. Banyak kapal asing leluasa berlayar memasuki wilayah laut dan yurisdiksi Indonesia untuk mencuri ikan.
Menurutnya, anggaran BBM untuk TNI Angkatan Laut selama setahun tidak cukup untuk mengoperasikan kapal patroli. Pada 2014, TNI Angkatan Laut membutuhkan anggaran Rp5,6 triliun untuk BBM bagi kapal-kapal patroli.
"Tapi cuma 28 persen sampai 29 persen yang dipenuhi. Idealnya Rp6,01 triliun (anggaran BBM TNI AL), baru semua kapal bisa bergerak," katanya di Jakarta, Rabu, 24 Desember 2014.
Masalah-masalah itu baru untuk kepentingan nasional. Padahal kekuatan militer sebuah negara juga dituntut juga untuk berperan atau terlibat aktif dalam menjaga stabilitas kawasan dan misi perdamaian dunia. Kawasan Asia Tenggara sangat strategis sekaligus berpotensi besar terjadi perselisihan atau puun gangguan keamanan. (umi)
