- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Setiap usai libur Lebaran, kota-kota besar di Indonesia selalu "diserbu" para pendatang baru dari berbagai daerah, yang ingin meraup rezeki dan penghidupan yang lebih baik. Urbanisasi ini selalu dipandang sebagai momok yang mengkhawatirkan bagi para pemerintah kota-kota besar, terutama Ibu Kota.
Di Jakarta saja, sebanyak 50 ribu hingga 65 ribu masyarakat desa dipastikan akan masuk sebagai pedatang baru.
Proses urbanisasi itu terjadi karena masyarakat desa berbondong-bondong untuk mengadu nasib di ibu kota Jakarta, untuk memperbaiki taraf ekonominya, dan mencari lapangan pekerjaan di ibu kota, yang lebih menggiurkan ketimbang di desa.
Pada tahun-tahun sebelumnya, masyarakat sudah rutin mendengar seruan pemerintah kota-kota besar agar pendatang dari desa jangan datang bila tidak disertai keahlian untuk bekerja. Namun, seiring makin membaik dan berkembangnya transportasi di Tanah Air, seruan itu ibarat "pepesan kosong."
Pemerintah setempat tidak akan mampu mengendalikan arus urbanisasi tahunan itu. Orang akan selalu bergerak ke tempat yang punya pekerjaan dan menawarkan taraf hidup lebih baik, apalagi bila di tempat asal mereka tidak ada lahan penghidupan yang layak.
Ini yang harus dilakukan pemerintah pusat bersama kolega-kolega di daerah: ciptakan lapangan kerja dan infrastruktur yang layak serta taraf hidup yang membaik di desa-desa. Selama itu belum ada, urbanisasi tidak bisa dicegah. Kota-kota besar seperti Jakarta tetap jadi tumpuan harapan.
Pengamat Sosial ekonomi, Sonny Harry B Harmadi, kepada VIVA.co.id, Senin 20 Juli 2015 mengatakan masyarakat yang datang ke Jakarta sebanyak 90 persen adalah mencari lapangan kerja. Biasanya kedatangan mereka ke Jakarta karena terpengaruh oleh kerabat yang lebih dulu datang ke Jakarta dan dianggap berhasil di Jakarta.
"Mereka (kaum urban) itu diajak, karena dianggap saudaranya punya akses atau jaringan di tempat pekerjaan Jakarta. Dan, biasanya saudara yang sudah
kerja di Jakarta itu dianggap berhasil dari segi ekonomi. Jadi, mempengaruhi saudara lainnya di desa untuk ke Jakarta," katanya.
Kaum urban yang datang ke Jakarta, alasannya adalah memperbaiki taraf hidup dan mendapat penghasilan yang layak. Pendatang tersebut, kata Sonny, datang dari beberapa wilayah, misalnya Jawa Barat itu dari Kuningan, Indramayu, daerah Pakuan Cirebon. Kalau Jawa Tengah biasanya dari Karesidenan Banyumas, Cilacap, dan Purwokerto.
Dari wilayah Jawa Timur juga banyak hanya persentasenya tidak sebanyak pendatang dari wilayah Jabar dan Jateng. Pendatang baru, biasanya mereka akan berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
Sonny menambahkan, belum berkembangnya perekonomian didaerah dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai harapan di kampung halaman menjadi salah satu alasan masyarakat desa datang Jakarta.
"Karena mereka (masyarakat desa) anggap mencari lapangan pekerjaan di Jakarta bisa dilakukan dengan cara apapun," ujar Sonny yang juga Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas.
Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, Ahmad Erani. Menurut dia, insentif ekonomi yang bisa didapatkan di kota, khususnya Jakarta, sampai saat ini masih menggiurkan bagi masyarakat desa.
"Kalau di perkotaan seperti Jakarta itu pasti besar (kegiatan ekonominya). Banyak orang pasti akan melakukan aktivitas ke sana," kata Erani kepada
VIVA.co.id. Namun, kata Erani, ada beberapa faktor non dominan dan sederhana menjadi alasan mengapa masyarakat biasanya mengambil keputusan untuk pindah ke kota.
"Ada yang ikut teman dan keluarga. Atau alasan ingin pendidikan," katanya. Ia menuturkan, tidak menutup kemungkinan urbanisasi terjadi hanya fenomena sesaat. Karena pada akhirnya tidak semuanya proses yang diharapkan berjalan dengan mulus.
Pendatang Ilegal Naik
Jakarta Transportation Watch (JTW) memprediksi jumlah pendatang ilegal akan mengalami kenaikan dengan membonceng arus balik, yang mayoritas diperkirakan datang dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Prediksi pendatang ilegal tersebut adalah data jumlah pemudik yang meninggalkan Jakarta pada musim mudik tahun 2015 ini menurut Dishubtrans DKI Jakarta mencapai jumlah 6.532.403 orang.
JTW memprediksi biasanya para pemudik akan membawa para sanak saudaranya ketika arus balik ke Jakarta sekitar 10 persen saja, maka lebih kurang 600 ribu orang akan ke Jakarta sebagai pendatang ilegal. Sebagian besar datang dari berbagai tempat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Kedatangan para pendatang ilegal tersebut ditengerai akan menimbulkan berbagai masalah sosial, dana memberikan kontribusi yang besar bagi penambahan kemacetan di Jakarta.
Kebanyakan para pendatang ilegal tersebut akan berprofesi sebagai pekerja informal seperti pengemudi bajaj, tukang parkir, awak angkutan dan bus kota di Jakarta, yang biasanya berprofesi sebagai supir tembak, kernet dan pedagang asongan.
Para pendatang ilegal tersebut akan menimbulkan penyakit sosial seperti pengemis, gelandangan, prostitusi terselubung dan akan meningkatkan angka
kriminalitas di Jakarta.
JTW memprediksi bahwa penyebab para kaum urban tersebut masuk ke Jakarta adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Tahun ini saja Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana sekitar Rp2,3 Triliun untuk program KJP.
Sedangkan untuk Kartu Jakarta Sehat, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dan lebih kurang Rp1,3 Triliun. Selain itu Jakarta juga surga untuk mencari pekerjaan,karena biasanya pabrik – pabrik disekitar Cakung, Pulo Gadung dan Kalideres membuka lowongan setelah Lebaran usai.
Pembangunan di Daerah
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengingatkan agar masyarakat luar daerah yang berencana ke Jakarta wajib memiliki keahlian.
Pernyataannya ini berbeda dengan sikap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tidak mentolerir kehadiran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Ahok bahkan mengancam bakal memenjarakan mereka yang melakukan urbanisasi ke Jakarta, utamanya pasca Lebaran. Namun, Djarot juga sependapat bahwa arus urbanisasi harus bisa dicegah.
“Mereka, kan, juga bangsa dan saudara kita, ya, memang kita harus disiplin untuk bisa kita halau. Jangan sampai mereka menyerbu sini,” ujar Djarot di
Balai Kota, Jumat, 5 Juni 2015.
Djarot mengakui DKI Jakarta merupakan kota yang terbuka bagi siapapun yang berniat untuk datang dan menetap. Namun, mereka yang layak adalah warga
negara yang memiliki kemampuan khusus yang bermanfaat bagi ibu kota.
“Harus diingat, silakan datang kesini tetapi harus mempunyai suatu keahlian khusus, supaya tidak menjadi pengangguran disini,” ucap Djarot.
Proses urbaninasi dari masyarakat desa ke Ibu Kota terus terjadi setiap tahun. Biasanya, masyarakat desa hijrah ke kota guna memperbaiki taraf ekonomi dan mencari lapangan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan di desa.
Meski demikian, hal ini dinilai oleh sebagian orang bukanlah suatu kabar baik dikarenakan daya topang kota Jakarta saat ini sudah melebihi batas.
Pasalnya, proses perpindahan dari desa ke kota maupun sebaliknya sangat berbanding terbalik.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ahmad Erani mengatakan, guna mengantisipasi serta mengendalikan laju urbanisasi, pemerintah akan membangun keadilan ekonomi dari segi geografis.
"Sudah ada UU No 6 tahun 2014, dana desa, kementerian baru untuk mengurus desa. Kita harap ini bisa mengubah wadah kebijakan ekonomi kita," kata Erani kepada VIVA.co.id di Jakarta, Senin, 20 Juli 2015.
Dia mengatakan, daya topang kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya sudah tidak mampu menampung masyarakat desa yang melakukan
urbanisasi. Di antaranya adalah minimnya pembangunan infrastruktur, permukiman, serta lingkungan yang tidak memadai.
Pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah pulau Jawa dan Sumatera.
"Kita sudah cek semua. Hampir 81 persen sampai 82 persen pembangunan ke Jawa dan Sumatera," ujarnya.
Erani berharap, rencana pemerintah tahun ini untuk membangun infrastruktur di wilayah Indonesia Timur dapat segera direalisasikan. Pasalnya, hal ini mampu menekan laju urbanisasi ke kota-kota di pulau Jawa.
"Kalau ini selesai sesuai dengan rencana, mungkin tahun depan akan ada perubahan yang lumayan besar dengan penyebaran kegiatan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat."
Sementara itu Jakarta Transportation Watch (JTW) mengusulkan agar Pemprov segera mengantisipasi para pendatang illegal tersebut, dengan menyebar petugas di setiap terminal kedatangan bis maupun stasiun kereta api, seperti stasiun Senen dan stasiun Kota untuk mendata para pendatang illegal tersebut.
Selain itu pemprov bisa saja merekrut para pendatang ilegal tersebut untuk bekerja di dinas kebersihan dan pertamanan, atau bekerja untuk mendukung proyek infrastruktur jalan dan MRT di Jakarta.
Perbaikan lahan pertanian di pedesaan menjadi salah satu langkah baik jika ingin menekan laju urbanisasi ke kota besar. Apalagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor pertanian cukup tinggi.
Kepala BKPM, Franky Sibarani, mengatakan data BKPM mencatat pengajuan izin prinsip sektor pertanian periode Oktober 2014-Juni 2015 sebesar Rp56,74 triliun.
"Jumlah ini naik 134,8 persen dibandingkan dengan pengajuan izin prinsip sektor yang sama periode Oktober 2013-Juni 2014 sebesar Rp24,17 Triliun," kata Franky dalam keterangan persnya kepada VIVA.co.id, Selasa 21 Juli 2015.
Ia mengatakan, izin prinsip yang dicatat BKPM meliputi bidang usaha peternakan serta tanaman pangan dan perkebunan. Kenaikan nilai pengajuan izin prinsip ke BKPM menunjukkan potensi investasi di sektor pertanian cukup tinggi. (ren)
BKPM Gandeng Bank Mandiri untuk Tampung Dana Investor
Indonesia diyakini bakal terus kebanjiran investasi asing.
