Sumber :
- tvOne
VIVA.co.id -
Presiden Joko Widodo belum lama ini merombak kabinetnya. Jokowi mencopot lima menteri dan satu jabatan setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 12 Agustus 2015.
Sebagai ganti, Jokowi lantas melantik nama-nama baru untuk menggantikan mereka. Semuanya punya latar belakang dan pengalaman yang mentereng. Salah satunya, Rizal Ramli.
Bekas Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan masa Presiden Abdurrahman Wahid itu ditunjuk oleh Jokowi menggantikan Indroyono Soesilo sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Dia diharapkan bisa membuat kinerja pemerintah menjadi baik sekaligus bisa mengatasi serangkaian masalah yang belum diselesaikan pendahulunya, termasuk soal carut marut urusan bongkar muat di pelabuhan.
Namun, belum juga menunjukkan kinerja, Rizal justru bikin heboh dengan sejumlah pernyataan kontroversial. Secara mengejutkan, dia mengkritik program andalan bosnya, Jokowi, yakni target membangun pembangkit listrik 35.000 mega watt.
Rizal juga mengusulkan agar maskapai Garuda Indonesia membatalkan rencana membeli pesawat baru, khususnya jenis Airbus tipe 350. Sebab, pembelian tersebut hanya akan menambah utang perusahaan pelat merah tersebut sebesar US$44,5 miliar dari China Aviation Bank.
Memang, dari sisi rekam jejak, sosok satu ini sudah dikenal sebagai tukang kritik Jokowi. Tercatat, dia pernah mengkritik kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang ditempuh Jokowi, menuding pemerintahan Jokowi dipenuhi menteri-menteri KW3 dan menganggap kebijakan-kebijakan Jokowi tak sesuai dengan visi Nawacita.
Tak lama, Jokowi kemudian melayangkan teguran atas kelancangan Rizal tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun tak ketinggalan. Dia meminta Rizal untuk banyak-banyak belajar dulu khususnya mengenai program pembangunan pembangkit listrik itu sebelum berkomentar.
Tapi Rizal tak terima. Dia malah mengajak tokoh senior tersebut berdiskusi di depan umum. Situasi tersebut pun membuat publik menjadi gaduh karena menangkap bahwa Rizal manantang JK untuk berdebat. Padahal, reshuffle kabinet masih seumur jagung.
Lantas, bagaimanakah sebetulnya tugas seorang menteri khususnya di kabinet Jokowi itu?
Usai pelantikan, Jokowi memang tidak memberikan sambutan atau pesan kepada para menteri barunya. Namun, dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR dan DPD, Jumat, 14 Agustus 2015, Jokowi menjelaskan alasan mengapa dia melakukan perombakan kabinet.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Sebagai ganti, Jokowi lantas melantik nama-nama baru untuk menggantikan mereka. Semuanya punya latar belakang dan pengalaman yang mentereng. Salah satunya, Rizal Ramli.
Baca Juga :
Rizal Ramli Tutup Mulut Ditanya Pilkada Jakarta
Bekas Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan masa Presiden Abdurrahman Wahid itu ditunjuk oleh Jokowi menggantikan Indroyono Soesilo sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Dia diharapkan bisa membuat kinerja pemerintah menjadi baik sekaligus bisa mengatasi serangkaian masalah yang belum diselesaikan pendahulunya, termasuk soal carut marut urusan bongkar muat di pelabuhan.
Namun, belum juga menunjukkan kinerja, Rizal justru bikin heboh dengan sejumlah pernyataan kontroversial. Secara mengejutkan, dia mengkritik program andalan bosnya, Jokowi, yakni target membangun pembangkit listrik 35.000 mega watt.
Rizal juga mengusulkan agar maskapai Garuda Indonesia membatalkan rencana membeli pesawat baru, khususnya jenis Airbus tipe 350. Sebab, pembelian tersebut hanya akan menambah utang perusahaan pelat merah tersebut sebesar US$44,5 miliar dari China Aviation Bank.
Memang, dari sisi rekam jejak, sosok satu ini sudah dikenal sebagai tukang kritik Jokowi. Tercatat, dia pernah mengkritik kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang ditempuh Jokowi, menuding pemerintahan Jokowi dipenuhi menteri-menteri KW3 dan menganggap kebijakan-kebijakan Jokowi tak sesuai dengan visi Nawacita.
Tak lama, Jokowi kemudian melayangkan teguran atas kelancangan Rizal tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun tak ketinggalan. Dia meminta Rizal untuk banyak-banyak belajar dulu khususnya mengenai program pembangunan pembangkit listrik itu sebelum berkomentar.
Tapi Rizal tak terima. Dia malah mengajak tokoh senior tersebut berdiskusi di depan umum. Situasi tersebut pun membuat publik menjadi gaduh karena menangkap bahwa Rizal manantang JK untuk berdebat. Padahal, reshuffle kabinet masih seumur jagung.
Lantas, bagaimanakah sebetulnya tugas seorang menteri khususnya di kabinet Jokowi itu?
Usai pelantikan, Jokowi memang tidak memberikan sambutan atau pesan kepada para menteri barunya. Namun, dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR dan DPD, Jumat, 14 Agustus 2015, Jokowi menjelaskan alasan mengapa dia melakukan perombakan kabinet.
"Perombakan kabinet kerja yang saya lakukan pada dasarnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, perombakan adalah jembatan terbaik mewujudkan janjinya pada rakyat yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka. Saat ini, lanjut dia, pemerintah secara bertahap menjalankan program pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawacita.
"Pemerintah melakukan transformasi fundamental ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif," ujarnya.
Langkah ini dilakukan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi. Selain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik.
Pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Bahkan, kini pemerintah sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat.
Garis Jokowi
Jauh hari sebelum itu, pada waktu mengumumkan jajaran kabinetnya untuk pertama kali, Minggu, 26 Oktober 2014, Jokowi sudah menggariskan arah dari kabinetnya. Secara tegas, dia menamakan kabinet tersebut sebagai Kabinet Kerja.
Menurut Jokowi, Kabinet Kerja itu memiliki filosofi bahwa apapun yang menjadi dasar dan acuan, tetap saja tugas dari suatu kabinet adalah bekerja.
"Untuk memberikan kesan bahwa kabinet ya harus kerja," ujar dia.
Namun, dia meminta kerja itu harus sesuai dan mengimplementasikan konsep Trisakti dan Nawacita yang dia dengung-dengungkan ketika kampanye Pemilihan Presiden 2014.
"Yang penting implementasinya kerja Trisakti, kerja Nawacita," ujarnya.
Pada sidang kabinet perdana, Senin, 27 Oktober 2014, Jokowi memberikan arahan kepada para menterinya agar mereka bekerja dalam satu garis, yaitu visi dan misi Presiden. Jokowi mengarahkan fokus pembangunan secepatnya di sektor pangan, maritim dan energi.
Mantan Wali Kota Solo itu menekankan kepada para menterinya untuk tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus menjalankan visi dan misi presidennya.
"Tidak ada lagi visi dan misi menteri. Yang ada hanya program operasional menteri," kata Jokowi saat itu.
Dia mengatakan, semua menterinya harus bekerja berdasarkan garis lurus. Ego masing-masing sektoral harus dihentikan.
"Itu harus dihentikan dan kita harus mulai semuanya dengan tradisi baru dengan lintas sektor dan lintas kementerian. Oleh karena itu, sinergi tidak hanya di Kemenko tetapi bisa lintas Kemenko," ujarnya.
Jokowi meminta agar menterinya mencari titik-titik kebuntuan yang ada di masing-masing kementerian dan harus menemukan solusinya.
"Lakukan totok nadinya agar darahnya mengalir deras. Lihat secara detail identifikasi agar vitamin bisa dirasakan seluruh rakyat," ujar dia lagi.
Jokowi mengingatkan hasil kerja tim transisi yang memberikan beberapa rekomendasi. Rekomendasi itu menurutnya perlu segera dipelajari dan dikerjakan. Dia minta kepada seluruh menteri koordinator untuk mengkoordinasi rapat dan mengidentifikasi apa yang harus dilakukan.
"Satu atau dua hari ke depan saya akan mengundang menko untuk melaporkan pada saya. Sehinga kerja bisa dilakukan secepat-cepatnya," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta kepada seluruh menterinya untuk langsung bekerja setelah dilantik. Para menteri harus melihat bagaimana anggaran dan organisasi di setiap kementerian.
"Bagi menteri yang kementeriannya tidak berubah, saya rasa langsung bisa bekerja dan tancap gas. Tidak usah nunggu apa-apa lagi," ujar Jokowi.
Lalu bagi menteri yang mengalami perubahan -misalnya pemisahan atau penggabungan- Jokowi menginstruksikan agar segera dikoordinasikan dengan unit yang ada.
"Misalnya, pendidikan tinggi dan ristek langsung gunakan perangkatnya misalnya dirjen dan deputinya," ujar tokoh kelahiran Solo itu.
Sementara, bagi kementerian yang baru dan belum memiliki kantor dan staf diperintahkan Jokowi agar segera berkoordinasi dengan Sekretaris Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
"Bagi menteri yang baru, belum ada ruang kantor dan staf yaitu kementerian kemaritiman segera koordinasi dengan setneg dan menpan," katanya.
Jokowi kembali menegaskan semua menterinya harus mulai bekerja secepat-cepatnya.
Tak Elok
Polemik yang melibatkan Rizal Ramli dan Jusuf Kalla cukup menyedot perhatian publik. Sebab, suasana konflik di internal kabinet Jokowi bukan hanya kali ini saja terjadi.
Persoalannya, kabinet Jokowi baru saja ditambal sulam. Tak berlebihan jika masyarakat meminta mereka menciptakan kondisi yang baru dan lebih baik dari yang lama. Apalagi masalah ada di depan mata.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Akbar Faisal, meminta tantangan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut dia, masalah tersebut pasti akan selesai.
"Pak Rizal Ramli masih cari formulasi untuk komunikasi dengan anggota kabinet. Saya yakin ini akan selesai dan fokus," kata Akbar, Rabu, 19 Agstus 2015.
Anggota Komisi III DPR itu bahkan mengaku sudah berkomunikasi dengan Rizal Ramli.
"Saya sudah hubungi beliau. Saya minta
cooling down
untuk fokus pada rencana kerja," katanya lagi.
Akbar mengakui silang pendapat antara Rizal Ramli dan Jusuf Kalla bukanlah hal yang baik. Apalagi, Rizal merupakan pendatang baru di pemerintahan Jokowi.
"Memang tak elok Menko yang baru dilantik lalu minta berdebat. Saya tidak yakin begitu bahasanya," ujar Akbar.
Akbar yakin, keduanya akan berkomunikasi dengan baik. Mereka masing masing sedang cari formulasi komunikasi.
"Orang baru masuk kabinet, sedang mencoba untuk
tune in,
" tuturnya.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, juga turut mendesak Jokowi untuk menengahi perbedaan pendapat antara Jusuf Kalla dan Rizal Ramli. Menurutnya, perseteruan ini tidak boleh terlihat di publik.
"Pasar tidak boleh membaca pemerintah tidak solid. Ini akan mengganggu banyak sektor seperti investasi. Jadi tantangan Pak Jokowi adalah menunjukkan, dia memimpin dan dia bisa mengoordinasi semua pejabat," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2015.
Fahri menjelaskan setelah
reshuffle
para menteri yang dipilih Jokowi masuk kategori kelas berat. Seharusnya kemampuan para menteri ini dimanfaatkan untuk membangun ekonomi yang sedang melemah.
"Jangan Pak Jokowi seperti melihat raksasa berkelahi karena bagaimana pun Presiden Indonesia adalah Joko Widodo. Dia yang membagi tugas menteri," ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini berpendapat, dengan kekuatan para menteri yang baru saat ini, Jokowi seharusnya lebih mampu menjalankan program dan koordinasi. Jokowi harus memanfaatkan kekuatan para menteri yang baru.
"Tolong pembagian tugas ini dibicarakan, jangan tampakkan perbedaan di depan umum. Berdebat sampai gebrak meja enggak masalah di rapat kabinet. Kalau gebrak meja di muka publik itu hanya di DPR," ucapnya.
Cari Solusi
Atas polemik yang muncul antar dua elite pemerintah itu, Jokowi menanggapi dengan santai. Dia tidak ingin masalah antara JK dan Rizal Ramli, menghambat proyek listrik 35 ribu mega watt.
"Urusan saya bekerja. Kamu (wartawan) senangnya pasti begitu. Urusan seperti itu pasti nggak akan saya jawab. Urusan saya, bekerja, selesaikan masalah," kata Jokowi di JCC, Rabu, 19 Agustus 2015.
Meski ada yang pesimis termasuk Sang Menko, Jokowi enggan menurunkan target dari rencana tersebut. Masalah yang muncul tidak akan mempengaruhi keinginan pemerintah membangun listrik di Indonesia.
"Sudah saya sampaikan, itu target kebutuhan, tugas menteri mencarikan solusi," kata Jokowi.
Dia meminta seluruh jajarannya untuk bekerja. Kalau ada masalah, maka tugas menteri yang mencari solusinya.
"Yang itu sudah saya sampaikan, tugasnya adalah mencarikan solusi dari setiap problem, dari target dan kebutuhan yang ada," tutur Jokowi.
Jokowi beralasan, jika ingin target mudah, cukup dengan 5.000 mega watt. Dan dia memastikan pasti tercapai. Tapi jelas, dia menolak.
Oleh karena itu, tugas para menteri dan menko untuk mensukseskannya. Karena Jokowi tidak ingin ada keluhan dari rakyat soal aliran listrik yang sering mati. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Perombakan kabinet kerja yang saya lakukan pada dasarnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah," kata Jokowi.
