Usai Meluluhlantakkan Kampung Pulo, Mana Lagi Target Ahok?

Kampung Pulo
Sumber :
  • ANTARA/Sigid Kurniawan

VIVA.co.id - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, nyata adanya. Tak pandang bulu, dia 'menyikat' habis semua yang ada di Kampung Pulo, Jantinegara, Jakarta Timur.

Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo

Kampung yang telah ditinggali puluhan tahun itu, diratakan dengan tanah pada Kamis pagi pada pekan lalu, 20 Agustus 2015.

Meski aksi itu diwarnai kericuhan, namun, upaya orang nomor satu di Jakarta tersebut, untuk merelokasi warga di bantaran kali Ciliwung, bisa dikatakan terbilang berhasil.

Semua warga, mau tidak mau harus ikut saran Ahok. Mereka dipindahkan ke rumah susun sewa (rusunawa) Jatinegara Barat. Tempat yang dianggap layak, daripada harus tinggal di atas air.

Kendaraan yang Lintasi Medan Merdeka Mulai Dialihkan

Baca juga:

Sebab, selain tak kebanjiran saat musim penghunan tiba, warga Kampung Pulo harus berbangga diri, karena rusunawa yang dibuat Ahok itu terbilang standar apartemen 'mewah'.

Memasuki hari ke kelima penggusuran di Kampung Pulo, petugas sudah mulai mengerjakan pembangunan inti, yakni pemasangan tiang-tiang pancang di tepian sungai itu.

Kepala Proyek Pelaksana Normalisasi SungaiĀ  Ciliwung, Asep Sopian, Senin 24 Agustus 2015, mengatakan tiang pancang dipasang sebagai langkah awal normalisasi Sungai Ciliwung. Tiang pancang itu merupakan penyangga utama sheet pile, alias turap beton yang akan dibangun nanti.

"Ini mulai pemasangan tiang pancang. Kita setting dulu untuk mengepaskan ukurannya," ujar Asep di Kampung Pulo.

Massa Demo dari Bekasi dan Tangerang Mulai Berdatangan

Menurut Asep, tiang pancang serupa, sebelumnya juga sudah dipasang di sepanjang bantaran Ciliwung mulai dari Jembatan Tongtek di Kampung Melayu hingga perbatasan RW 03 Kampung Pulo.

Asep menjelaskan, setiap satu tiang pancang itu, memiliki lebar 50 sentimeter. Dengan ukuran itu, dalam sehari bisa dipasang setidaknya 20 tiang pancang, dan
menargetkan dalam pembangunan turap akan rampung dalam 100 hari kerja.

Sementara itu, pemasangan tiang pancang ini akan dilakukan sepanjang 1,9 kilometer. "Perkiraan paling tidak sehari, kita bisa memasang tiang pancang sepanjang 600 meter," ucapnya.

Asep menuturkan, pihaknya juga akan membuka akses terlebih dulu untuk memudahkan masuknya material. Sebab, di wilayah Kampung Pulo masih ada bangunan yang belum dibongkar. "Kalau dari pihak ahli waris musala mau bongkar, baru bisa masukin material-material berat lainnya," katanya.

Baca juga:

Seperti diketahui, kawasan Kampung Pulo yang dahulunya dijejali ratusan bangunan liar, kini sudah kosong. Seluruh bangunan yang berdiri di bantaran sungai telah rata dengan tanah. Saat ini, yang tersisa dari Kampung Pulo hanya bangunan musala dan tiga kuburan.



Disediakan rusun mewah

Ahok berjanji pada warga Kampung Pulo yang terdampak penggusuran normalisasi Sungai Ciliwung, tidak akan dibebani biaya sewa jika mau menempati rusunawa di Jatinegara Barat, Jakarta Timur.

Ahok mengatakan, warga yang direlokasi sama sekali tidak akan dikenakan kewajiban untuk membayar uang sewa. Warga hanya diminta untuk membayar biaya perawatan, yang besarannya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10 ribu per hari.

"Kita enggak mewajibkan mereka untuk bayar biaya sewa," ujar Ahok, beberapa waktu lalu.

Mantan Bupati Belitung ini menambahkan, bila diakumulasikan, total biaya perawatan itu setiap bulannya hanya mencapai maksimal Rp300 ribu. Biaya sebesar itu pun, sebenarnya tidak cukup untuk menutup biaya perawatan berbagai fasilitas rusun, seperti pintu gerbang, pipa air, hingga bangunan rusun.

Ahok mengatakan, untuk biaya perawatan, Pemerintah Provinsi DKI memberikan subsidi hingga 80 persen.

Baca juga:

VIVA.co.id sempat menyambangi Rusunawa Jatinegara Barat yang berada tidak jauh dari lokasi penggusuran Kampung Pulo.

Tak seperti bangunan rumah susun yang ada di Jakarta lainnya, dari luar saja, terlihat bangunan rusanawa berbentuk dua tower (menara) menjulang berdiri dengan baik dan nyaris menyerupai bangunan sebuah apartemen berkelas.

Hal serupa, juga terlihat di bagian dalam rusunawa berlantai 16 itu, tembok bangunan diwarnai dengan warna anggun, lantainya pun dipasangi keramik putih mengkilap.

Rusunawa ini juga dilengkapi dengan beberapa lift berukuran sedang yang berfungsi normal. Ada empat unit lift orang dan dua lift barang di dua tower rusunawa ini.

Di setiap lantai juga terdapat tangga darurat yang terhubung dari lantai teratas hingga lantai dasar. Di setiap lantai juga tersedia berbagai sarana keamanan gedung, seperti hydrant kebakaran dan dilengkapi alat pendeteksi api.

Setiap unit diberi jatah aliran listrik sebesar 900 watt dengan sistem pembayaran prabayar menggunakan pulsa listrik.

Satu unit memiliki luas 6X5 meter yang terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur, dan tempat menjemur.

Selain itu, Pemprov DKI juga telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung kenyamanan penghuni, seperti masjid, koperasi, food court, posko kesehatan, area parkir, dan seluruh area rusunawa akan dijaga petugas keamanan khusus. Bahkan, Pemprov DKI berencana membangun tempat pendidikan anak usia dini (PAUD).

Kepala Pengelola Rusun Wilayah III, Said Ali, mengatakan, di rusunawa ini, Pemprov DKI menyediakan 518 unit khusus bagi warga yang direlokasi dari Kampung Pulo.

Namun, hingga saat ini, baru 427 warga yang telah mengisi dan bersedia menempati unit di rusunawa itu.

"Kami sediakan 518 unit sesuai jumlah tempat tinggal warga yang digusur di Kampung Pulo. Sampai dengan saat ini, sudah 336 warga yang sudah menempati dari 427 yang sudah mengambil undian," ujar Sayid.

Sayid menuturkan, sesuai perintah Gubernur DKI Jakarta Ahok, warga yang tinggal di Rusun Jatinegara digratiskan selama tiga bulan ke depan.

Setelah itu, warga dipungut biaya Rp300 ribu per bulan untuk iuran ā€ˇpengelolaan iingkungan (IPL). Sedangkan untuk air dan listrik, warga mengeluarkan biaya sendiri sesuai kebutuhan.

"Di bulan keempat dan seterusnya, tiap unit membayar Rp300 ribu. Itu juga untuk keperluan operasional, seperti lift, kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Itu di luar air dan listrik. Listriknya 900 watt pakai pulsa," ujarnya.

Ia menambahkan, rusunawa itu sengaja dibangun hanya diperuntukkan bagi warga Kampung Pulo yang terkena penggusuran. Mereka juga harus mempunyai tempat tinggal dan terdaftar sebagai warga Kampung Pulo.

"Kalau yang ngekos, atau ngontrak di situ, ya enggak bisa. Hanya khusus warga Kampung Pulo saja," ujarnya.

Septi (27 tahun), salah seorang warga Kampung Pulo yang sudah menempati salah satu unit di rusunawa itu mengaku lebih senang tinggal di rusun, karena fasilitasnya bagus dan cukup memadai. Ketimbang harus tinggal di bantaran Sungai Ciliwung yang setiap tahun selalu meluap membanjiri pemukiman warga.

"Iya senang lah, lebih bagus, tertata. Di sini juga bersih, enggak kayak di sana (Kampung Pulo)," kata Septi, saat berbincang dengan VIVA.co.id.

Septi juga mengaku tidak mengalami kesulitan, saat mendapatkan rusunawa yang ditempati saat ini. Dia juga mengatakan, tidak keberatan jika nantinya harus dimintai iuran Rp300 ribu per bulan

"Enggak dipersulit, ini kan masih gratis juga. Kalau nanti disuruh bayar segitu (Rp300 ribu) enggak masalah," ujarnya.



Sasaran selanjutnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum selesai melakukan pembongkaran bangunan liar di bantaran Sungai Ciliwung. Sebab, Ahok mengatakan, setelah sukses menghentikan perlawanan warga Kampung Pulo dan meratakan seluruh bangunan di sana, Pemprov DKI kini tengah membidik satu wilayah padat penduduk lagi untuk digusur.

Lokasinya berada di sepanjang aliran Sungai Ciliwung Lama. Jumlah bangunan di lokasi lebih banyak dari Kampung Pulo, yakni sekitar 900 bangunan liar.

"Target kami selanjutnya aliran Sungai Ciliwung Lama," ujar Ahok.

Selain bantaran Sungai Ciliwung Lama, Ahok juga berencana untuk menertibkan kawasan bangunan liar di wilayah Bukit Duri, setelah penertiban Kampung Pulo selesai.

Ahok mengatakan, penertiban kawasan bangunan liar di wilayah sepanjang bantaran aliran Sungai Ciliwung Lama akan dilakukan setelah Pemprov DKI menyelesaikan pembangunan rusun yang ditujukan sebagai tempat relokasi warga.

Ada pun beberapa wilayah yang direncanakan terdampak tindakan penertiban antara lain, bantaran Sungai Ciliwung di wilayah Jalan Gunung Sahari, Jalan Pangeran Jayakarta, wilayah Pinangsia, hingga wilayah Penjaringan sebelum Pintu Air Pasar Ikan.

Menurut Ahok, penertiban sebanyak 900 unit bangunan itu diperlukan untuk kembali menormalisasi aliran Sungai Ciliwung. Sehingga, memperlancar luapan arus sungai saat terjadi banjir ke Waduk Pluit dan Pintu Air Pasar Ikan yang kemudian akan membuang limpahan air itu ke laut.

"Normalisasi itu akan membantu banjir masuk ke Pompa Waduk Pluit dan Pintu Air Pasar Ikan," ujar Ahok.

Solusi dari DPRD

Langkah tegas sang gubernur menyingkirkan pemukiman liar diapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Salah satunya Ketua Fraksi NasDem, Bestari Barus.

Dia mengapresiasi tindakan nyata pemerintah, yang mampu merealisasikan setiap wacana yang disampaikan untuk membangun Jakarta ke depannya.

"Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Ahok, akhirnya berhasil menertibkan Kampung Pulo, dan memindahkan rusunawa yang sudah dibuat sebelumnya," kata Bestari saat dihubungi VIVA.co.id.

Meski demikian, dia juga meminta pemerintah untuk memperbaiki cara yang termasuk anarki dalam menyelesaikan proses relokasi itu.

"Ya, kalau mengenai cara (anarkis), makin hari kan makin diperbaiki saja, supaya caranya sesuai dan lebih bagus lagi, serta lebih memuaskan semua pihak. Yang paling penting kan, Jakarta mesti rapih, banjir bisa diatasi," kata dia.

Menurutnya, jika ada cara yang tidak baik, harusnya dikomunikasikan. Siapa pun, berhak memberikan masukan terhadap warga yang akan kehilangan tempat tinggal itu.

Bestari mengatakan, dia sudah berkoordinasi dengan kepala Dinas Perumahan DKI, serta seluruh wali kota untuk segera menyelesaikan semua pembangunan rusun, sehingga mempermudah relokasi semua warga yang tinggal di bantaran sungai.

"Intinya, harus ada komunikasi antara aparat setempat, dari RT hingga wali kota agar tidak timbul masalah baru lagi," ucapnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya