- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1436 Hijriah jatuh pada 15 September 2015. Dengan penetapan ini, Hari Raya Idul Adha di Tanah Air secara resmi jatuh pada 24 September 2015.
Namun, tidak semua umat Muslim mengikuti keputusan Pemerintah. Berbeda dengan kebijakan dari Kementerian Agama, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Idul Adha jatuh pada Rabu, 23 September 2015. Satu hari lebih cepat. Penentuan tersebut dilakukan melalui metode hisab.
Terkait perbedaan ini, masyarakat dipersilakan memilih mengikuti ketetapan Kementerian Agama atau Muhammadiyah. Semua pihak harus saling menghormati pilihan masing-masing sehingga masyarakat merayakan Hari Raya Kurban dengan damai dan khidmat.
Mensikapi perbedaan tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyampaikan maklumat sekaligus penegasan dan penjelasan terkait hal ini. Maklumat ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Isinya menegaskan kepada jajaran pimpinan wilayah, daerah, cabang dan ranting Muhammadiyah untuk menyelenggarakan salat Idul Adha pada tanggal 23 September 2015.
Namun begitu, dalam pelaksanaan salat Idul Adha hendaknya berkoordinasi dengan pihak yang berwenang, menjaga ketertiban, membina ukhuwah islamiah dan toleransi dengan sesama umat Islam yang merayakan Idul Adha pada hari yang berbeda.
Maklumat ini didasarkan kepada hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketetapan tersebut sama dengan tanggal dalam kalender resmi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Kalender Ummul Qura) yang didasarkan pada hisab.
Baca:
Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiah, Ma'rifat Iman, menepis anggapan bahwa Muhammadiyah berbeda metode penentuan Hari Raya Kurban itu karena sudah ditentukan jauh hari. Menurutnya, Muhammadiyah maupun Kementerian Agama dan NU serta sejumlah ormas Islam sama-sama menerapkan metode hisab atau perhitungan astronomis.
Berdasarkan metode hisab itu memang diketahui 1 Zulhijah 1436 Hijriah jatuh pada 23 September 2015. Namun, Ma'rifat menjelaskan, Kementerian Agama juga mewajibkan penggunaan metode hisab didukung rukyatul hilal atau pengamatan terhadap bulan sabit yang menandai awal bulan baru.
Sementara Muhammadiyah cukup menggunakan hisab, tanpa rukyatul hilal. Selain itu ada perbedaan parameter ketinggian hilal dalam penerapan metode hisab.
Kementerian Agama berpatokan pada keputusan Majelis Brunei Indonesia Malaysia (Mabim) yang menetapkan ketinggian minimum hilal 2 derajat di atas ufuk untuk menetapkan bulan baru. Sedangkan Muhammadiyah tak berpatokan pada keputusan itu.
"Muhammadiyah tidak memperhatikan berapa derajat, yang terpenting sudah di atas ufuk atau horizon atau nol derajat lebih," katanya.
Seruan Saling Menghormati
Perbedaan tanggal dalam penetapan Idul Adha harus disikapi dengan saling menghormati dan menghargai. Masyarakat juga mendapat hikmahnya secara langsung dari sikap saling menghormati ini.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, M. Machasin berharap, tidak ada penistaan karena perbedaan ini. Termasuk juga hari libur perayaan Idul Adha yang telah ditetapkan pada 24 September 2015.
"Jangan sampai ada penistaan karena adanya perbedaan seperti ini," kata M. Machasin.
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Nusron Wahid, menginstruksikan agar Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menghormati dan mengamankan Sholat Idul Adha warga Muhammadiyah, di daerah yang dianggap rawan perbedaan.
"Perbedaan itu rahmat dan hak warga negara dalam menyakini sebuah keyakinan agama. Kita wajib hormati dan junjung tinggi," kata Nusron Wahid.
Nusron menegaskan, Banser harus bahu membahu dengan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Hari Raya Qurban atau Idul Adha tahun ini.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM RI, Maneger Nasution, memahami adanya permintaan agar pemerintah memberikan perhatian secara proporsional untuk warga negara yang akan menjalankan Salat Idul Adha lebih dulu.
Manager Nasution mengapresiasi beberapa daerah yang memberikan hari libur dua hari pada Rabu dan Kamis. Menurutnya, bila tidak diliburkan, kantor-kantor hendaknya memberi dispensasi kepada karyawannya. Ini penting mengingat salat Idul Adha sebagai dari pengamalan keagamaan yang dijamin konstitusi.
"Komnas HAM kembali mengingatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara. Karena itu Negara sebaiknya berlaku adil," katanya.
Sementara itu, meski tidak sama dengan Pemerintah ataupun Muhammadiyah, ratusan jemaah An Nadzir di Desa Mawang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tetap khusyuk merayakan hari raya Idul Adha pada Selasa 22 September 2015. Salat Id digelar di pemukiman khusus warga An Nadzir.
"Kami menetapkan hari raya Idul Adha berdasarkan penghitungan kami sendiri. Kami mengandalkan perhitungan bulan hijriah serta hasil pemantauan jemaah tentang tanda-tanda alam," ujar Pimpinan Jemaah An Nadzir Gowa Lukman usai salat ied.
Menurutnya, penetapan itu bukan dimaksudkan untuk memperkuat perbedaan antar sesama muslim. Namun hal ini semata sebagai bentuk keyakinan yang telah lama meraka anut.
"Jadi bukan soal siapa yang benar atau salah. Kami cuma percaya dengan penghitungan kami. Karena itu kami menyembelih hewan kurban di hari ini," kata Lukman.
Perayaan Idul Adha lebih awal juga dilakukan oleh Jemaah Tarekat Naqsabandiyah di sejumlah wilayah Indonesia. Meski minoritas, jemaah ini juga telah menggelar salat Idul Adha mereka pada Selasa 22 September 2015, di beberapa wilayah Indonesia. Pelaksanaan solat Id berjalan dengan lancar dan aman.
Kalender Internasional Global
Seperti juga Hari Raya Idul Fitri, penetapan 1 Dzulhijjah penting dilakukan karena keduanya adalah tanggal yang tinggi kedudukannya di mata umat Islam. Pada bulan kalender Dzulhijjah terdapat ibadah yang menjadi bagian Rukun Islam, yakni haji. Dan momen menentukan bagi ibadah haji terjadi setiap tanggal 9 Dzulhijjah dalam prosesi wukuf di padang Arafah.
