- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo sudah melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada 12 Agustus 2015 lalu. Lima menteri dan satu jabatan setingkat menteri (sekretaris kabinet) dia ganti.
Namun, perombakan tersebut ternyata bukanlah yang pertama dan terakhir. Sebab kini, isu reshuffle kabinet jilid II kembali mengemuka ke publik.
Masuknya Partai Amanat Nasional ke kabinet, kondisi ekonomi yang masih terpuruk dan ketidaksinkronan Jokowi dengan para menterinya di kabinet menjadi alasan. Bahkan, kasus hukum yang menimpa petinggi Partai Nasdem semakin mengencangkan rumor soal pergantian sejumlah jabatan tertentu.
Kabar mengenai reshuffle jilid II sebenarnya sudah mengemuka jauh-jauh hari. Beberapa waktu setelah reshuffle jilid pertama, politisi Partai Nasional Demokrat, Akbar Faisal, meyakini Jokowi akan melakukan reshuffle lagi.
"Katanya tahun ini (reshuffle jilid II)," ujar Akbar usai sebuah acara diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2015.
Meski demikian, Akbar yang merupakan bagian dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum tahu Menteri apa saja yang akan di-reshuffle oleh Jokowi di jilid ke-2. Namun, dia tahu bahwa Jokowi sudah mulai tegas soal Nawacita.
"(Menteri yang diganti) yang kira-kira tidak sejalan dengan Nawacita dan segala macam," kata anggota Komisi III DPR ini.
Akbar yang sempat masuk di Tim Transisi Jokowi-JK, mengaku sudah membaca turunan dari Nawacita tersebut.
Dia mengakui, Nawacita bukan saja milik PDI Perjuangan. Tapi Nawacita sudah harus lintas partai, dan dilaksanakan oleh seluruh Menteri dari partai manapun.
"Saya baca turunannya Nawacita. Bagus banget, (fokus ke) pemberdayaan pribumi," katanya.
Dengan tugas berat itu, Akbar menilai menteri kabinet harus bekerja keras mensukseskan Nawacita.
"Menteri-menteri yang gelisah, angkat tangan saja saya jika tidak bisa menerima tanggung jawab itu," dia menyarankan.
Pengamat Politik Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana, turut menguatkan kemungkinan adanya reshuffle jilid II. Tjipta mendasarkan analisanya pada fakta bahwa PAN yang merupakan salah satu anggota Koalisi Merah Putih (KMP) justru memilih mendukung pemerintah.
Dengan bergabungnya PAN, dia menilai peta komposisi kabinet Jokowi-JK tentu saja akan berubah. Tak lama-lama, reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK yang kedua akan terjadi.
"Dalam waktu dekat, dengan masuknya PAN, 1.000 persen sudah pasti akan ada reshuffle jilid II, Jokowi akan merombak kabinetnya kembali," ujar Tjipta dalam diskusi di Restoran Nyonya Dua, Cikini, Jakarta, Minggu, 13 September 2015.
Meski saat bergabung, PAN yang saat itu menyatakan tak menargetkan apa-apa, terutama jatah menteri, menurut Tjipta, hal tersebut hanya sebagai strategi politik saja. Karena, dengan bergabungnya PAN, nantinya akan mengubah peta kekuatan politik, baik di DPR, MPR maupun pemerintahan Jokowi-JK.
"PAN setidaknya nanti akan dapat jatah dua sampai tiga kursi. Reshuffle itu akan terjadi, kalau tidak, potong kuping saya," ujarnya.
Salah satu lingkar dalam kabinet, Sofyan Djalil, pun mengaku telah mendengar adanya wacana perombakan kabinet atau reshuffle dalam tubuh internal pemerintahan Jokowi yang baru memasuki umur satu tahun kerja.
Meski demikian, untuk saat ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas itu masih enggan untuk membeberkan lebih dalam mengenai isu perombakan tersebut. Sebab, hanya Presiden Jokowi sendiri yang berwenang untuk menyampaikan.
"Saya tidak tahu. Saya dengar ada. Tapi, itu hak prerogatif Presiden," ujar Sofyan, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2015.
Prerogatif Presiden
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria Dahlan, mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya kebijakan tata kelola pemerintahan negara kepada Presiden Jokowi selaku pemegang kekuasaan tertinggi sesuai Undang-undang. Ini termasuk hak presiden bongkar pasang susunan kabinetnya, alias reshuffle.
"Jadi reshuffle dan siapa yang akan menduduki kursi tersebut tidak menjadi permasalahan bagi kami. Itu hak prerogatif presiden. Kami diajarkan disiplin untuk itu," kata Arteria saat dihubungi, Selasa, 20 Oktober 2015.
Kepatuhan itu dia pandang sebagai aturan politik sekaligus kesadaran moral dan etika kader PDIP.
"Saya pribadi berharap keputusan reshuffle nanti murni keputusan Jokowi, yang dilaksanakan secara transparan, terukur dengan alasan yang rasional dan mudah dipahami oleh publik," kata Arteria.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini menambahkan seandainya ada reshuffle, maka harus dipertimbangkan secara cermat, bijak dan hati-hati. Ini demi membangun optimisme publik bahwa pemerintahan dapat berjalan ke arah yang lebih baik.
"Saya yakin dengan perspektif Jokowi terkait kinerja kabinet saat ini. Reshuffle kemarin lumayan sukses, pasar merespons positif. Beliau pendengar yang baik, tapi juga eksekutor yang mumpuni," kata Arteria.
Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK baru satu tahun, sehingga harus diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin negara ini. "Toh beliau sangat terbuka akan masukan dan saran. PDI Perjuangan selalu konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan hanya berharap sekaligus memastikan bagaimana kekuasaan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat," kata Arteria.
Setelah menyatakan resmi mendukung pemerintahan Jokowi-JK, PAN diprediksi banyak pihak mendapatkan jatah kursi kabinet. Apalagi isu perombakan kabinet jilid kedua belakangan ini kian kencang berhembus.
Di kalangan PAN, sudah beredar lima nama yang akan diusulkan sebagai calon menteri Jokowi. Mereka adalah Didik J. Rachbini, Asman Abnur, Taufik Kurniawan, Hanafi Rais dan Eddy Soeparno.
"Saya kira mereka itu qualified semua, " kata Wakil Ketua Umum PAN, Totok Daryanto, ketika dikonfirmasi, Selasa, 20 Oktober 2015.
Namun ia menegaskan bahwa semua tergantung oleh Jokowi nanti. Karena menurutnya itu merupakan hak prerogratifnya selaku Presiden.
Politisi PAN yang lain, Muslim Ayub, mengatakan telah mendengar kabar akan adanya reshuffle kabinet jilid kedua. Menurut dia, partai berlambang matahari terbit ini telah mempersiapkan nama calon menteri. "Infonya seperti itu," kata Muslim di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2015.
Ia menambahkan persiapan nama-nama itu berdasarkan permintaan dari istana. Dan bukan atas inisitaif internal PAN. "Tidak mungkin lah kita mengusulkan tanpa diminta, malulah. Karena diminta kami usulkan nama," kata Muslim.
Namun anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini belum bersedia mengungkap siapa nama-nama kader PAN yang akan diajukan sebagai menteri. Ia juga belum mengetahui posisi apa yang akan diisi kader PAN dalam kabinet kerja. "Belum tahu pastinya. Itu semua kita serahkan pada Presiden," kata Muslim.
Sementara itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan Jokowi pasti akan mempertimbangkan asas keadilan bagi koalisi partai pendukungnya yang telah mendukung pemerintahan sejak awal.
"Kalaupun PAN diberi portofolio Kementerian, maka PPP yakin Presiden akan memperhatikan asas keseimbangan atau keadilan bagi semua koalisi partai pendukungnya yang telah gabung sejak awal," kata Asrul.
Ketua Populi Center, Nico Harjanto, melihat bahwa dukungan PAN kepada pemerintah tidak sebatas kata-kata saja. Menurutnya, setelah dukungan disampaikan maka Jokowi akan melembagakannya.
"Memang perlu mendapat tempat di dalam pemerintah, supaya kerjasama lebih permanen tidak hanya sekadar ungkapan komitmen tapi benar-benar bisa menjadi aliansi untuk jadi kekuatan politik," kata Nico, disela-sela diskusi di Jakarta, Sabtu 19 September 2015.
Menurut dia, dengan masuknya PAN ke pemerintahan, setidaknya bisa memperkuat posisi pemerintah. Namun, Nico melihat, Jokowi tidak langsung memberikan porsi kursi yang banyak di kabinet kepada PAN. "Sebaiknya cukup mendapat satu tempat dulu di kabinet," kata dia.
Nico memprediksi PAN akan mengisi pos-pos pemerintah di luar kabinet. Seperti Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang akan diberikan ke Sutrisno Bachir selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN.
"Atau menjadi komisi-komisi pemerintah, atau lembaga nonkementerian," ujarnya.
Nico juga menilai dengan begitu maka akan terlihat komposisi siapa yang lebih berkompeten. Apakah kader PAN atau kader partai-partai lain yang sejak awal menjadi pendukung pemerintah.
Sedangkan posisi menteri, menurut Nico, karena PAN memiliki banyak kader yang berkualitas jadi bisa ditempatkan di posisi manapun.
"Tapi kalau kita lihat dari basis pendukung terutama dari Muhammadiyah, sangat kuat di bidang pendidikan, kesehatan maupun terkait dengan ekonomi juga," tuturnya Nico.
Ketua Umum PAN, Zulklifli Hasan, pun angkat suara mengenai isu mendapat jatah kursi di pemerintahan Jokowi.
"PAN mengutamakan politik kebangsaan. Sama sekali kami tidak bicara soal apakah kabinet dan seterusnya," kata Zulkifli, di Istana Merdeka, Rabu 2 September 2015.
Zulkifli lebih menekankan pada persoalan ekonomi, sehingga menurutnya perlu untuk konsolidasi semua unsur.
Sementara itu, mediator masuknya PAN ke pemerintahan yakni Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, mengaku diskusi agar PAN masuk kabinet tidak dilakukan dengan tiba-tiba.
"Cukup lama, dalam arti nggak sesaat. Sehingga ada suatu pemahaman bersama menyikapi kondisi seperti ini," kata Wiranto.
Walau begitu, dia mengaku tidak ada komitmen untuk masalah kursi menteri. "Enggak ada, enggak ada," kilah Wiranto.
Zulkifli mengakui partainya bergabung dan mendukung pemerintahan Jokowi tanpa seizin dan sepengetahuan KMP. Dia hanya berjanji akan segera menyampaikan kepada mereka.
"Waktu dekat kami sampaikan (kepada KMP)," kata Zulkifli dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Rabu, 2 September 2015.
Dia menolak pengelompokan kekuatan partai politik, KMP dan KIH. Bagi PAN, dalam situasi saat ini tidak perlu lagi ada oposisi, tapi kebersamaan membangun bangsa.
"PAN menilai tidak tepat lagi bicara KMP-KIH menghadapi situasi ekonomi yang melambat. Kita harus pikirkan kepentingan yang lebih besar, bangsa negara masyarakat dan NKRI dukung sama-sama. Tidak tepat ngomong soal kelompok," kata Zulkifli yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.
Siapa Terlempar?
Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo, pada Senin, 19 Oktober 2015, menghadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, kedatangan Prasetyo tidak biasa.
Ia datang sembunyi-sembunyi. Kontras dengan yang biasa dilakukan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.
Prasetyo, yang kini dikait-kaitkan dengan kasus yang menimpa mantan Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capella, di KPK, datang ke Istana Negara melalui pintu depan, sehingga tidak terpantau media.
"Kan kadang lewat sana supaya jalannya lebih lancar atau gimana. Kalau di sini kan ada wartawan, kalau di sana lebih lancar kan," kata Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, di Istana Negara.
Ari mengatakan, sudah biasa kalau Presiden memanggil para menteri, termasuk Jaksa Agung. Walau tidak ada dalam agenda resmi Presiden. Menurut Ari, tidak ada bicara spesifik masalah kasus. Hanya persoalan umum saja.
"Kan secara umum bicara hal penegakan hukum supaya ada kepastian, keadilan dan pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Walau begitu, kedatangan Prasetyo memang menimbulkan kecurigaan. Ari menolak itu sengaja dilakukan agar tidak terpantau media.
"Beliau saja kebetulan lewat jalan itu. Enggak ada hal khusus yang dibicarakan selain yang tadi itu," elaknya.
Lalu, apakah kedatangan yang sembunyi-sembunyi itu dikarenakan ada rumor Prasetyo akan di-reshuffle?
"Enggak ada itu. Yang dibicarakan dengan Presiden yang tadi saya sampaikan. Lebih pada bagaimana proses penegakan hukum berjalan dengan baik di daerah dan kemudian mendukung percepatan perkembangan ekonomi," katanya.
Usai dari Presiden Jokowi, Prasetyo juga diketahui menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sama saat menghadap Jokowi, kedatangan Prasetyo juga secara diam-diam.
Dia masuk ke Kantor Wapres melalui pintu belakang. Padahal, lazimnya, setiap tamu melalui pintu depan.
"Beliau hanya melaporkan perkembangan-perkembangan yang ada setelah dari Presiden. Biasa-biasa saja," kata Kalla di Kantornya.
Kalla mengatakan, Prasetyo menceritakan berbagai hal seperti penanganan kasus korupsi yang kini dilaksanakan Kejaksaan Agung. Dia membantah, kehadiran Prasetyo karena memang diputuskan akan direshuffle. "Ya enggaklah," kata Kalla.
Kinerja Kejaksaan Agung kini tengah disorot dalam menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Fokus perhatian publik yaitu karena kalahnya Korps Adhyaksa itu dalam menghadapi dua gugatan praperadilan.
Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan dia tidak terlalu memikirkan isu pergantian kabit tersebut.
"Ya silakan sajalah (di-reshuffle), yang penting saya kerja untuk bangsa ini ya. Saya bekerja untuk bangsa ini tidak ada urusan lain," ujar Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2015.
Kekalahan Korps Adhyaksa dalam menghadapi gugatan Praperadilan yang pertama yaitu saat menghadapi gugatan terkait penetapan tersangka mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pada kasus ini, Dahlan diduga korupsi dalam pembangunan 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013.
Selain itu, Korps Adhyaksa juga kalah dalam menghadapi gugatan praperadilan terkait keabsahan penggeledahan di Kantor PT Victoria Sekuritas Indonesia. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi pembelian hak tagih (cessie) pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Bagaimana tanggapan Nasdem?
"Ambil saja posisi itu bila mau," kata Ketua DPP Nasdem, Akbar Faisal, ketika dimintai tanggapan, Selasa 20 Oktober 2015.
Namun menurut Anggota Komisi III DPR itu, orang-orang tak perlu menyerang Nasdem karena hal itu. Sebab menurutnya penunjukan Jaksa Agung adalah wewenang Presiden Jokowi.
"Minta ke Presiden, jangan ke Nasdem-nya dong," ujar Akbar.
Lantas, sebenarnya seberapa penting atau mendesak reshuffle kabinet jilid II ini harus dilakukan? Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, memberikan pandangannya.
"Saya kira memang diperlukan. Karena pertama, reshuffle jilid I terbatas, khusunya pada menko belum masuk menteri-menteri teknis dibawahnya para Menko," kata Qodari saat bernincang dengan VIVA.co.id, Selasa, 20 Oktober 2015.
Kedua, lanjut Qodari, capaian kinerja pemerintah yang belum memuaskan. Ketiga, karena menteri-menteri itu datang dari macam-macam kalangan sehingga tentu kinerja mereka ada yang sesuai harapan dan ada yang tidak.
"Presiden sudah punya penilaian cukup definitif karena sudah setahun," ujar dia.
Menurut Qodari, menilai pemerintahan pada enam bulan mungkin terlalu cepat karena variabel, nomenklatur yang berubah. Namun, untuk satu tahun bisa disimpulkan mana yang betul-betul bekerja dan tidak. Lalu, kementerian mana saja yang pantas dirombak?
"Saya tidak bilang kementerian mana tapi prioritas evaluasi mesti kepada bidang-bidang ekonomi. Kondisi sekarang yang oleh masyarakat dianggap urgen adalah soal ekonomi. Juga bagaimana empat paket ekonomi segera diimplementasikan," tuturnya.
Qodari menegaskan, kunci keberhasilan pemerintah saat ini adalah implementasi kebijakan di bidang ekonomi. Dia mengaku sering berdiskusi dengan para praktisi, pengusaha hingga pengamat ekonomi mengenai itu. "Pelaksananya harus bagus. Menteri dan birokrasinya sendiri."
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
Tugas besar tim ekonomi baru adalah mengurangi impor untuk produksi.
