- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kembali menunjukkan taring kepada para mafia-mafia yang bergentayangan di wilayah kekuasannya.
Kali ini, pria yang akrab dengan sapaan Ahok itu membidik para mafia yang bermain pulau di gugusan Kepulauan Seribu.
Ahok mengawali aksi melawan mafia pulau, dengan melakukan penyegelan di Pulau Kali Age pada Rabu 28 Oktober 2015.
Pulau milik petinggi Partai Nasdem, Surya Paloh itu disegel, karena melanggar izin mendirikan bangunan (IMB) dan mereklamasi pulau tanpa izin dari pemerintah setempat.
"Itu enggak ada IMB dia, nanti kita beresin," kata Ahok, Jumat 30 Oktober 2015.
Tindakan reklamasi itu, dilakukan untuk membangun area pendaratan helikopter, atau helipad.
Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo selaku orang yang berwenang langsung atas tindakan penyegelana pulau milik Surya Paloh itu, mengatakan tindakan reklamasi yang dilakukan di pulau itu memang berbeda dengan reklamasi pulau pada umumnya.
Karena, pemilik pulau itu tidak melakukan reklamasi untuk menambah luas daratan pada pulau, melainkan hanya membuat bangunan berupa dam, atau benteng yang dialibikan dibangun untuk mencegah abrasi dan menjaga kelestarian alam.
"Jadi, dia membuat semacam dam di sekitar pulaunya," ujar Budi.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai tindakan penyegelan yang dilakukan di pulau milik Surya Paloh sudah tepat.
"Kalau ada bangunan yang membangun apa pun bentuknya, sepanjang wilayah Jakarta, kalau tanpa izin dari Pemda, maka melanggar, jadi sudah benar disegel," kata Ketua Komisi D DPRD DKI, Muhamad Sanusi.
Selanjutnya... Pulau habis dijual...
Pulau dijual mafia
Dengan penyegelan Pulau Pulau Kali Age itu, terungkap bahwa tak sedikit pulau di gugusan Kepuluan Seribu yang telah berstatus sebagai milik pribadi.
Jauh sebelumnya, peralihan status pulau dari milik pemerintah menjadi milik pribadi pernah diungkapkan Presiden Joko Widodo, saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Saat itu, Jokowi menyampaikan pesan pada Asep Syarifudin yang sedang dilantik menjadi Bupati Kepulauan Seribu, agar tidak menjual pulau-pulau yang tersisa.
Karena, saat itu Jokowi heran, dari 115 pulau yang tercatat masuk dalam penguasaan Pemprov DKI, ternyata kini hanya tersisa 104 pulau.
Jokowi mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersilakan apabila ada pihak swasta yang ingin berinvestasi di bidang pariwisata di Kepulauan Seribu. Tetapi, dia mewanti-wanti, agar pulau itu tidak sampai dimiliki oleh swasta, apalagi pihak asing.
"Tadi, saya titip ke Bapak Bupati jangan sampai pulau-pulau dijual lagi. Dikerja samakan silakan, tetapi jangan dijual," ucap Jokowi, usai melantil Asep di Pantai Pasir Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu.
Jokowi mengungkapkan, banyak sudah laporan yang masuk ke mejanya bahwa di Kepulauan Seribu sudah banyak pulau yang dijual dan dimiliki oleh pihak swasta, atau perorangan.
"Saya belum cek mana yang dijual mana yang tidak, belum tahu. Tetapi, saya dengar sudah banyak. Tetapi, belum tahu yang mana saja," kata dia.
Selanjutnya... Pulau tempat buang uang...
Tempat mafia buang uang
Letaknya yang terpisah dari daratan Pulau Jawa, membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kesulitan memantau aktivitas di Kepulauan Seribu.
Bahkan, Pemprov DKI di bawah pimpinan Ahok, tidak pernah tahu menahu bahwa sebenarnya banyak uang rakyat yang terbuang sia-sia di gugusan pulau itu.
Aksi buang buang para mafia itu terungkap, saat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu pada 6 Februari 2015.
Djarot menemukan miliaran anggaran DKI terbuang sia-sia di sana. Salah satu aktivitas buang uang yang ditemukan Djarot, adalah pemborosan anggaran yang terlihat pada proyek pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) di Pulau Untung Jawa.
Pembangunan Pujasera itu, pertama kali dilakukan pada 2008. Kemudian, dilanjutkan kembali pada 2010, dengan total anggaran Rp6 miliar.
"Ini pelajaran bagus. Inilah kita ingin tunjukan amburadulnya perencanaan masa lalu. Tahun depan, tidak boleh lagi perencanaan yang tidak jelas seperti ini. Namanya pemborosan luar biasa," kata Djarot.
Proyek lain yang dianggap Djarot sebagai pemborosan adalah pemecah ombak di Pulau Karya. Dia melihat, yang dibuat bukanlah pemecah ombak melainkan tanggul. Padahal, di lokasi itu ombak tidak terlalu tinggi karena posisinya dangkal.
"Kalau pemecah ombak itu bentuknya menjorok ke laut atau vertikal, bukan horizontal seperti itu. Kalau itu seperti tanggul," ujarnya.
Masih di lokasi yang sama Djarot menemukan sebanyak 33 sepeda pemadam kebakaran. Jumlah tersebut dianggap terlalu banyak. Sebab, hanya beberapa pulau saja yang padat penduduknya, seperti Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau Pramuka, dan Pulau Tidung.
"Satu pulau satu saja, karena kan banyak air di sini. Jadi, tidak terlalu memerlukan ini (sepeda pemadam). Justru yang membutuhkan yang ada di daratan, seperti Tambora yang penduduknya padat. Nanti dikembalikan ini," ucapnya.
Selanjutnya.. Transit narkoba dan senjata...
Transit mafia narkoba dan senjata
Selama berada di Kepulauan Seribu, banyak hal yang ditemukan Djarot selain pembuangan uang, Djarot juga menemukan indikasi kuat tentang penyalahgunaan pulau oleh mafia penyelundup narkoba dan penyelundup senjata api.
Sebab, Kepulauan Seribu memiliki banyak sekali pulau dengan berbagai ukuran, tercatat secara keseluruhan ada 115 pulau yang tersusun di gugusan pulau itu. Namun, lima pulau di antaranya hilang karena tenggelam.
Dari jumlah tersebut, hanya 11 pulau yang dihuni, sedangkan sisanya kosong. Dan, sebagian besar pulau yang ada di gugusan kepulauan itu belum memiliki nama dan identitas yang jelas.
Kondisi itu membuat Kepulauan Seribu menjadi lokasi potensial bagi para mafia narkoba dan penyelundup senjata api. Karena pihak berwenang kesulitan melacak aktivitas di pulau-pulau tanpa nama dan sulit menentukan titik koordinatnya.
"Yang perlu diwaspadai adalah penyelundupan dari luar. Seperti narkoba bisa saja datang dari laut, darat dan udara. Makanya, dari laut harus dijaga ketat juga. Kemudian penyelundupan senjata, itu harus hati-hari betul, kita harus bentengi. Saya minta, satu pulau itu ada namanya. Sehingga, titik koordinatnya bisa dicari, dan ada dipeta. Tidak jadi pulau kosong," ujar kata Djarot. (asp)
Syarat Pulau Privat Surya Paloh Bebas dari Segel
Yang dapat digunakan adalah hak guna bangunan, bukan hak milik.
