- Vivanews/Amal
VIVA.co.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan proyek pengembangan perusahaan rintisan (startup) lokal. Kementerian yang dipimpin oleh Rudiantara berambisi melahirkan seribu startup berkualitas nanti pada 2020 atau lima tahun ke depan.
Ambisi itu dilandasi dengan perkembangan jumlah minat untuk melahirkan startup di Tanah Air. Data dari Tech in Asia bisa berbicara, 95 persen bisnis di Tanah Air merupakan startup di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Data itu sudah menunjukkan potensi startup di Tanah Air.
Belum lagi kata Dirjen Aplikasi Informatika, Kominfo, Bambang Heru Tjahjono, yang mengatakan startup lokal diperkirakan mampu menyumbang satu persen Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu juga, bergelimangnya startup dapat menciptakan dua persen dari total jumlah penduduk Indonesia untuk menjadi wirausahawan .
Maka melihat potensi itu, proyek seribu startup diharapkan bisa membantu merangsang matangnya ekosistem startup di dalam negeri.
Pertimbangan lainnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara ingin Indonesia tidak hanya menjadi pasar dan konsumen bagi pemain global saja.
Dia mengatakan dengan munculnya ribuan startup, maka setidaknya sedikit demi sedikit, Indonesia bisa lepas dari dari kategori konsumen global.
Gagasan seribu startup makin menggelinding setelah Rudiantara pulang kunjungan dari Silicon Valley, markas perusahaan teknologi dunia di Amerika Serikat akhir Oktober lalu. Dari sana, Rudiantara bersama delegasi startup mengaku belajar bagaimana memperkuat ekosistem startup.
Ambisi itu memang tak mudah. Apalagi kalau soal sumber dana untuk melahirkan seribu startup tersebut. Rudiantara sudah melontarkan ia ingin mencari dana US$1 miliar untuk melahirkan proyek seribu startup tersebut.
Untuk menciptakan seribu teknoprenur itu, Kominfo berencana untuk menyediakan dana. Alokasi dana untuk startup itu diharapkan dapat menjadi pemicu semangat pertumbuhan startup di Indonesia.
"Pemerintah akan menyiapkan dana. Tentu dana tersebut bukan sepenuhnya dana pemerintah," ungkap Chief RA, begitu ia akrab disapa, Selasa 10 November di Jakarta.
Soal dana ini tak mudah. Menteri kelahiran Bogor ini sudah menyadari sulit untuk mengharapkan guyuran dana dari APBN. Persoalannya adalah soal efektivitas pengguliran dana dari negara tersebut.
Rudiantara mengatakan dana yang digulirkan dari pemerintah harus jelas pertanggungjawabannya. Jika dana sudah dicairkan untuk startup, namun akhirnya startup tersebut tidak berhasil, maka hal ini akan menjadi masalah besar. Dana pemerintah bisa rummit pertanggungjawabannya dan bisa terbelit kasus hukum nantinya.
"Kalau saya sediakan 100 startup, misalnya hanya lima yang berhasil, sisanya yang 95 gagal. Lantas siapa yang akan bertanggung jawab. Inilah yang dinilai merugikan negara," keluh Rudiantara.
Seribu jalan cari dana
Buntu dari APBN. Rudiantara tak putus asa. Dia terus mencari jalan dalam menumbuhkan startup di Indonesia. Salah satunya adalah gagasan pembentukan modal ventura (VC) untuk mengguyur dana ke startup. Wacana ini sebenarnya sudah bergulir sejak awal tahun ini, bersamaan dengan ide melahirkan seribu startup. Namun sayangnya ide ini juga membentur 'tembok' lagi.
Kehendak dari Kominfo tersebut harus terhadang di tengah jalan. Masalah utamanya datang dari Kementerian Keuangan. Skema modal ventura sudah dibicarakan dengan Menkeu, tapi mentah di hadapan Menkeu.
"Konsep ini dinilai merugikan negara," kata dia, 2 Oktober 2015.
Dia menyebutkan bahwa jika negara memiliki venture capital maka dana yang diambil berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, hal ini terkendala oleh sistem administrasi keuangan negara. Tak mudah pertanggungjawabannya.
Menkominfo pun memutar otak. Ia sempat melirik dana Universal Service Obligation (USO) sebagai jalan lain dalam membesarkan startup di Tanah Air. USO merupakan dana yang disisihkan dari penghasilan para operator telelkomunikasi di Indonesia. Salah satu yang terlintas dan memungkinkan, yakni melalui jalur pendanaan dari Badan Layanan Umum (BLU). Untuk memanfaatkan dana dari USO ini, Rudiantara merasa tak ada problem dalam regulasi.
"Cantolannya Undang-Undang Telekomunikasi," kata dia.
Namun skema dari USO ini sejauh ini belum ada perkembangnnya. Apakah jadi atau tidak.
Dia juga mengatakan penggalangan dana untuk seribu startup sudah digaungkan sejak awal 2015. Rudiantara mengaku harus 'ketok pintu' kepada beberapa pengusaha yang ia kenal untuk mau menyumbangkan dananya untuk mengembangkan startup.
Namun, karena persoalan ekonomi Indonesia yang simpang siur pada pertengahan tahun, membuat Rudiantara untuk mengundurkan rencananya berkeliling ke konglomeret Tanah Air. Dana sebesar US$1 miliar, ia cari dari para konglomerat untuk mau mengalokasikan dananya kepada para startup.
"Para konglomerat yang punya dana untuk investasi. Waktu saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dana yang cukup besar. Hanya, awal tahun tidak ada masalah ekonomi, setelah ada masalah ekonomi kan para konglomerat fokusnya agak berbeda," ujar Rudiantara di Jakarta, Rabu 11 November 2015.
Meski terkendala soal ekonomi, tapi usaha sang menteri itu sudah cukup membuahkan hasil. Sudah ada beberapa konglomerat yang bersedia menyumbangkan dananya.
Rudiantara mengaku sudah menghubungi sekitar tujuh konglomerat. Namun, ia enggan disebutkan secara spesifikasi pihak yang sudah dihubunginya itu. Dan ia menegaskan konglomerat tersebut semuanya dari dalam negeri.
"Pastinya Indonesia dong, masa dari luar negeri," kata dia, Rabu 11 November 2015.
Belakangan Rudiantara memastikan bahwa dana US$1 miliar tidak sepeserpun berasal dari pemerintah. Namun ia juga menginginkan tak lantas membuka lebar-lebar dana dari pihak asing.
Dia mengakui memang nantinya akan ada peluang dana asing yang masuk untuk membantu melahirkan seribu startup tersebut. Namun dana dari pihak asing ini diperuntukkan untuk startup tertentu.
"Ada tiga sektor, yaitu startup, UKM, dan establish (mapan). Untuk startup dan UKM jangan dimasuki asing dulu, biarkan dia tumbuh kalau sudah, boleh. Sekarang, sedang diusahakan untuk melonggarkan DNI (Daftar Negatif Indonesia), agar asing bisa masuk tapi tidak sembarangan, hanya beberapa saja," tuturnya.
Selain itu tak menutup kemungkinan para startup itu akan berkolaborasi dengan perusahaan teknologi di Silicon Valley.
Tapi Chief RA menegaskan kunjungan ke Silicon Valley beberapa waktu lalu tak membawa agenda mencari penyumbang dana ke startup di Tanah Air.
Dalam konteks kolaborasi dengan pihak Silicon Valley, dia mengatakan bisa saja dalam penguatan sumber daya manusia, monitoring, akselerator dan lainnya. Sebab hal tersebut sangat dibutuhkan untuk melahirkan ambisi seribu startup tersebut.
Syarat dari pemodal
Proyek seribu startup pemerintah itu mendapat sambutan positif dari salah satu perusahan pemodal ventura dalam negeri, Ideosource.
Namun Managing Partner Ideosource VC, Andi Boediman mengaku belum melihat langkah konkret dicanangkan dan dilakukan oleh Kominfo dalam melahirkan seribu startup tersebut. Tapi, perusahaanya siap membantu proyek tersebut.
"Kita open, kalau pemerintah memang mengajak, kita tertarik. Tapi kalau tidak pun kita akan tetap jalan," kata Andi.
Mengenai pencapaian seribu startup berkualitas lima tahun mendatang, Andi menilai bahwa hal itu bisa dilakukan tapi dengan syarat. Kata dia, ada yang perlu diperhatikan dalam melahirkan seribu teknopreneur itu.
"Logis, tapi untuk mendapatkan yang berkualitas seribu, maka harus punya yang tidak berkualitas sepuluh kali lipatnya. Kenapa?, karena arah bisnisnya sudah ke sana. Seperti UKM, 10 yang dibikin maka yang satu berhasil. Jadi yang digarap pemerintah bukan seribu, melainkan 10 ribu, supaya muncul seribu startup berkualitas," kata dia.
Enam Startup Indonesia Kembali Berguru ke Markas Google
Ini merupakan gelombang kedua startup Indonesia yang digembleng Google
