- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Aksi kebut-kebutan di Jalanan Jakarta kini tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Sebab, Selasa kemarin Polda Metro Jaya menyatakan berencana melegalkan ajang balap motor yang selama ini meresahkan warga. Bagi warga, hal tersebut aneh, sebab selain membahayakan pengemudi, aksi balap motor ini juga mengganggu aktivitas warga.
Polisi bahkan sudah membuat surat tembusan kepada penguasa Jakarta seperti Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan pemangku kebijakan lainnya. Sebelum surat keputusan itu dibuat, para penggagasnya melakukan rapat koordinasi.
Banyak pertimbangan positif yang diambil para pembuat ide ini hingga akhirnya melegalkan balapan motor tersebut. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Risyapudin Nursin yang juga menjadi ketua dari organisasi yang mewadahi balap liar mengatakan, dilakukan untuk mewadahi hobi para pebalap jalanan agar hobi balapan mereka diakomodir oleh pemerintah.
Adapun untuk sementara, kandidat lokasi yang ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan balap adalah Jalan Asia - Afrika, kawasan Monumen Nasional (Monas), atau jalan Lapangan Banteng di Jakarta Pusat, Kemayoran atau Jalan Benyamin Sueb di Jakarta Utara, dan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur.
Polisi dan pemerintah nantinya akan mengatur agar lokasi-lokasi itu menjadi tempat untuk diselenggarakannya acara semacam 'car free night' pada saat balapan akan digelar.
Tito menjelaskan, jika diskusi yang dilakukan jajarannya bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI, Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan pemangku kepentingan terkait disetujui, maka dia akan mewadahinya.
"Kalau kemarin dari hasil diskusi kita itu ada kecenderungan lebih baik dilegalkan di beberapa tempat di tiap wilayah, tapi nanti saya akan sampaikan ke Pak Gubernur, karena semuanya terserah Pak Gubernur, beliau yang punya kewenangan untuk mengiyakan atau tidak. Saya prinsipnya, kalau Pak Gubernur setuju, tentu kita akan realisasi. Kalau nggak setuju ya kita cari alternatif lain," ujar Tito kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu 13 Januari 2016.
Pembahasan mengenai wacana tersebut, kata Tito, masih terus dilakukan, terutama mengenai mekanisme pelegalan balap liar tersebut.
"Kalau memang ada, kita akan cari tempatnya setelah itu bagaimana mekanismenya. Paling tidak ada standar pengamanan dan masih akan dibicarakan. Setelah itu kita kumpulkan adik-adik yang sering ngebalap biar tidak ke mana-mana, lengkapi pakai helm, fasilitas kita siapkan, kita kumpulkan ini tempatnya, kita jaga kita tonton bareng-bareng," katanya
Selanjutnya, tak perlu mengumpat...
Tak perlu kucing-kucingan
Mantan Kapolda Papua ini berjanji akan memilik tempat pelaksanaan balap motor tersebut di tempat yang tak mengganggu kepentingan umum atau publik.
“Lihat dulu tempatnya, kalau tempatnya mengganggu kepentingan umum, publik banyak yang complain, akibatnya orang terganggu ya jangan dipilih tempat itu," ujar Tito.
Membuat tempat khusus untuk tempat pewadahan balap, menurut dia, akan membutuhkan waktu yang lama. "Tempat khusus lama lagi nanti. Pokoknya tempat yang ada sekarang, yang kira-kira tidak mengganggu pemerintah tempat itu disetujui banyak pihak, Polri, Pemda, teman kelompok balap ya sudah jadi," katanya.
Dia pun berharap, dengan adanya pewadahan balapan liar tersebut, dirinya berharap agar para remaja yang mempunyai hobi membalap bia disalurkan dengan baik.
"Daripada mereka liar terus kucing-kucingan, kemudian banyak korban lagi," ucapnya.
Tito pun belum terpikirkan apakah pewadahan balapan liar ini akan seperti event yang menarik sponsor atau tidak. "Belum terpikir sampai sana (adanya sponsor) yang penting kita berpikir positif saja daripada mereka liar ya jadi kita lokasir," ujarnya.
Dengan adanya pewadahan balapan liar ini juga dia berharap meminimalisir tingkat kejahatan yang selama ini identik seperti judi dan tindak kejahatan lainnya.
"Kalau memang ada tetap kami kan tangkep-tangkepin lah," katanya.
Bagaimana tanggapan Ahok...
Ahok merestui
Ahok sapaan Basuki, mengatakan dilegalkannya balapan motor di Jakarta justru membuat ajang balapan menjadi lebih aman. Menurutnya Ahok, dengan dilegalkan balapan motor, aspek keamanan akan diperhatikan. Dinas Bina Marga DKI akan memastikan jalanan yang digunakan untuk balap mulus. Sementara polisi akan memastikan lokasi yang dipakai balap steril dari kendaraan lain.
"Jadi justru kalau balap liar diresmikan, itu akan menjadi lebih baik," ujar Ahok.
Ahok mencontohkan, kegiatan balap terkendali yang diselenggarakan di sirkuit-sirkuit balap. Kegiatan balap resmi itu aman karena panitia telah memikirkan semua kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi, kemudian membuat upaya pencegahan.
Misalnya, membersihkan jalanan balap dari benda-benda seperti kerikil, paku, dan batu, hingga membuat standar operasi saat mobil mengalami kecelakaan.
"Di Singapura saja, tengah malam jalanannya diatur untuk bisa dipakai kebut-kebutan, balapan formula (Formula1)," ujar Ahok.
Apa efek domino kebijakan ini...
Ajang judi
Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai, wacana melegalkan balapan liar di wilayah DKI Jakarta adalah bentuk kegagalan dan kepanikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya dalam melakukan penegakan hukum.
Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, mengatakan, pernyataan pihak kepolisian yang melegalkan balap liar sebagai upaya mencari bibit pembalap merupakan hal yang aneh.
"Pembalap-pembalap liar itu adalah bentuk kenakalan remaja yang potensi mengancam keselamatan jiwanya, bukan merupakan hobi semata," ujar Edison dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Januari 2016.
Menurut ITW, seharusnya Dirlantas Polda Metro Jaya bertanggung jawab untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah ibukota Jakarta.
“Seharusnya polisi menegakkan hukum, bukan melegalkan, jangan aneh-aneh lah,” kata Edison.
Oleh karena itu, ITW meminta polisi tidak mengeluarkan wacana yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya, legalisasi balapan liar jelas akan menumbuhkan masalah sosial baru, seperti ajang taruhan dan judi, bahkan gengsi antarkelompok.
“Lebih baik pemprov DKI dan Polisi fokus mengatasi soal kenakalan para pembalap liar itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, ITW menyarankan, Pemprov DKI dan Polisi lebih baik meminta para produsen otomotif untuk mendirikan sekolah pengemudi yang di dalamnya juga terdapat sekolah khusus untuk balapan. Menurut ITW, balap liar mengancam keselamatan jiwa pengendara maupun orang lain dan bentuk pelanggaran hukum.
“Aneh kan, karena tidak mampu menegakkan hukum, lalu tiba-tiba muncul rasa peduli,” ujar Edison.
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
