12 Jam Untuk Ahok

VIVA.co.id – Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Jakarta menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 12 April 2016.  Mereka menuntut Komisi Antirasuah untuk mengusut tuntas sejumlah kasus, di antaranya perkara Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Pada saat bersamaan, KPK tengah memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di dalam gedung.  Ahok, sapaan Basuki, diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras itu.

Dalam pemeriksaan, tim penyelidik mengonfrontasi keterangan DKI-1, sebutan untuk gubernur Jakarta, dengan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. "Penyelidikan dilakukan untuk mendalaminya (hasil audit investigasi)," ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 12 April 2016.

KPK mendalami semua aspek dalam perkara ini, termasuk soal nilai jual objek pajak (NJOP), dugaan terjadi kesalahan fatal hingga kerugian negara. “Itu semua yang sedang kami dalami,” ujar Agus.

Pemeriksaan Ahok berlangsung sejak pukul 09.30 WIB hingga 21.30 WIB. Selama sekitar 12 jam itu, dia dihujani 50 pertanyaan beragam. Usai diperiksa, Ahok  memastikan proses pembelian lahan RS Sumber Waras dilakukan dengan mekanisme yang benar dan transparan. Lahan Yayasan Sumber Waras yang dibeli pun bukan lahan sengketa.

Dalam hasil audit BPK, Pemprov DKI diminta membatalkan transaksi pembelian dengan cara menjual kembali lahan. Namun, Ahok mengungkapkan, penjualan kembali tidak mungkin dilakukan. Yayasan Sumber Waras dinilainya tidak akan mau membeli balik berdasarkan NJOP yang berlaku pada 2016.

Jika berkenan melakukan pembelian ulang pun, yayasan dipastikan lebih memilih untuk membeli dengan NJOP tahun 2014, ketika Pemprov DKI membeli lahan itu. "Kalau pakai harga lama, akan ada kerugian negara," ujar Ahok.

Atas dasar itu, Ahok menuduh BPK telah berlaku tendensius dalam hasil audit investigasi. Sebab, BPK menyarankan Pemprov DKI membatalkan transaksi pembelian lahan yang jelas tidak bisa dilakukan. “Dia (BPK) suruh kita batalkan transaksi pembelian (sebagian lahan) rumah sakit. Mana bisa?" ujar Ahok.

Audit yang dilakukan BPK, menurut Ahok, tak sesuai yang seharusnya. Dia pun sempat menuding BPK ngaco.

Tuduhan Ahok ditanggapi Ketua BPK Harry Azhar Aziz. Dia menantang balik Ahok untuk membuktikan semua ucapannya di meja hijau. "Ngomong di pengadilan, ajukan bukti-bukti bahwa BPK itu ngaco. Jadi jangan kita bertempur di koran dong," kata Harry.

Selanjutnya…Kerugian Negara…