VIVA.co.id – Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 yang berlangsung di Jawa Barat (Jabar) , cukup menyita perhatian banyak pihak. Sayangnya, kontroversi di pesta olahraga tersebut yang menjadi pusat dari perhatian tersebut.
Sejak dimulai, PON 2016 memang sudah menimbulkan beberapa masalah di beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan. Kondisi itu juga yang membuat netizen merasa Jabar telah gagal sebagai tuan rumah, hingga tagar #PONJabarKacau menjadi trending topic di jejaring sosial Twitter.
Bila mempermasalahkan kekurangan venue atau fasilitas PON XIXI, pihak Kemenpora sendiri masih bisa memaklumi. Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, menilai dana yang dikucurkan pemerintah memang tidak terlalu besar.
"Di tengah berbagai kendala yang ada. Kami apresiasi, Jabar sudah berusaha dengan maksimal. Mereka harus hati-hati, sehingga pembangunan venue terlambat," ujar Gatot kepada wartawan, Sabtu 17 September 2016.
"Bantuan kami hanya Rp100 miliar, sedangkan dana dari APBD Rp2 triliun lebih. Tak elok, kalau kami meminta banyak," ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Komunikasi Publik Kemenpora tersebut.
Sayangnya, di beberapa pertandingan cabang olahraga terjadi insiden yang cukup memalukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemukulan atlet polo air dari DKI Jakarta oleh oknum aparat keamanan.
Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Raja Sapta Ervian, mengecam tindakan brutal yang dilakukan aparat keamanan berseragam TNI. Dia juga menyatakan akan mengambil langkah hukum atas apa yang terjadi pada atletnya.
"Kita akan memproses keras ke penyelenggara PON. Sistem keamanan mereka seperti apa? Kalau sudah berani menyelenggarakan dan menyambut masyarakat dari seluruh Indonesia dan diperlakukan seperti ini, kan tidak baik," kata Eyi.
Ironisnya, salah satu wartawan yang meliput PON 2016 ini pun mendapat intimidasi dan ancaman. Tribun Jawa Barat, M Zezen Zaenal Muttaqin, mendapat pesan singkat dari sebuah ormas untuk tidak memberikan hal-hal yang sensitif soal PB PON.
Evaluasi Total Penyelenggaraan PON
Ketua Kontingen DKI Jakarta, Djamhuron P Widodo mengungkapkan, segala masalah yang terjadi di PON XIX jangan sampai menjadi konflik yang besar. Dia mendorong segala pihak untuk melakukan evaluasi agar tidak terulang hal-hal yang menodai pesta olahraga ini.
Salah satu permasalahan yang harus dibenahi yaitu integritas wasit. Menurutnya, keberpihakan sangat mencolok pada cabang olahraga yang mempunyai subyektifitas yang kuat seperti senam indah.
"Jangan cederai itu (kemajuan olahraga) dengan menentukan SDM dalam bidang tertentu oleh orang orang yang tidak profesional. Yang merugikan, saya lihat merata khususnya olahraga yang subjektivitasnya tinggi," ujar Djamhuron, Kamis 22 September 2016.
"Jangan sampai pemilihan wasit, pemilihan juri menggunakan sertifikat yang tidak up to date," sambungnya.
Namun, Djamhuron enggan menyebutkan cabang olahraga mana saja yang diisi wasit dan juri yang kurang profesional. "Ya adalah cabor cabor tertentu. Harusnya semua sertifikat mengacu kepada perkembangan. Bila perlu, kita belajar ke pelatih atau juri dari asing yang profesional," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua Pengurus Besar PON XIX, Ahmad Heryawan, meminta masyarat untuk bersikap bijak atas apa yang terjadi. Pria yang akrab disapa Aher ini juga merasa kegaduhan di PON kali ini tak lepas dari prestasi yang ditorehkan tuan rumah.
"Masyarakat terpengaruh, bahkan tak tahu apa yang terjadi. Saya ingin semua bertindak arif, dorong semua atlet untuk sportif, dorong semua wasit bertindak adil," ujar Ahmad Heryawan, Kamis 22 September 2016.
"Saya enggak tahu, Jawa Barat ini jadi subyektif ya. Mungkin Jawa Barat melejit perolehannya, maka jadi perhatian," ujar Aher.
Deretan Kontroversi PON 2016:
1. Ricuh di Pertandingan Wushu
Berlangsung di GOR Pajajaran, Bandung pada Selasa 21 September 2016, pertandingan sanda wushu antara tuan rumah Jawa Barat melawan Jawa Timur menimbulkan kericuhan. Alasannya karena wasit dianggap tidak bekerja dengan baik.
Alhasil, tim ofisial kedua tim tampak saling emosi, dan memancing emosi penonton yang memadati GOR Pajajaran juga. Pertandingan sempat dihentikan sekitar 40 menit karena hal tersebut.
2. Pemukulan Atlet Polo Air
Atlet cabang olahraga polo air asal DKI Jakarta, menjadi korban pemukulan oleh oknum aparat keamanan yang berasal dari TNI. Padahal, saat itu mereka hanya menjadi penonton dalam pertandingan semifinal polo air.
Insiden terjadi pada pertandingan yang mempertemukan Jawa Barat dan Sumatera Selatan di Jalak Harupat, Bandung, Senin 19 September 2016. Kepala polo air DKI, Calvin, menjelaskan saat itu penonton yang sebagian mengenakan seragam melempar botol minuman pertandingan dihentikan.
Karena posisi duduk berada di bawah suporter, atlet DKI sempat meminta kepada mereka agar berhenti melempar botol. Namun, oknum TNI justru terus melakukan lemparan sehingga berujung kepada adu mulut dan serta baku hantam.
3. Ketua umum PB FORKI Tolak Mengalungkan Medali
Keberpihakan wasit/juri cabang olahraga karate PON 2016, amat tampak sejak hari pertama. Bahkan, Ketua umum PB FORKI, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo gerah dengan sikap wasit.
Sikapnya itu ditunjukkan dengan mengurungkan niat mengalungkan medali kepada pemenang. Bahkan, Gatot Nurmantyo memberikan gestur yang memperlihatkan kekecewaannya atas keputusan wasit.
"Ketum PB FORKI kemarin, waktu mau pulang, harusnya dia mengalungkan medali emas pertama lho, tetapi tidak.mau. Dia berdiri, dia beginiin wasit (acungkan jempol), terus begini (jempol ke bawah) lho. Sampai sekarang, tidak datang lagi," kata Ketua Umum Pengprov FORKI DKI, Dody Rahmadi Amar di Hotel Patra Jasa, Senin 19 September 2016.
"Atlet kata putra kita, Stanley jelas menang kok. Itu kenapa Pak Gatot kecewa, karena menonton. Yang jadi juara yang mengalahkan Stanley. Dia tidak pernah juara di level apapun. Dia bisa ngalahin juara SEA Games (Faisal Makassar)," sambungnya.
4. Aksi Boikot di Cabang Olahraga Judo
Lagi-lagi wasit dianggap tidak adil dalam memimpin sebuah pertandingan. Ini yang terjadi pada pertandingan cabang olahraga Judo, hingga membuat kontingen DKI Jakarta dan Jawa Timur melakukan aksi boikot.
Ketua Bidang Hukum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur, Amir Burhanuddin, mengatakan, aksi ini merupakan kelanjutan dari protes yang diajukan pihaknya di pertandingan nomor kata (seni) yang berlangsung kemarin. Mereka juga akan melayangkan surat protes kepada Dewan Hakim PB PON.
"Kami berharap, akan segera ada keputusan yang baik dari protes yang kami utarakan seperti saat kami memprotes hasil yang ada di gantole. Proses setelah protes resmi, paling lama dua hari," kata Amir kepada wartawan, Senin 19 September 2016.
5. Kecurangan di Cabor Berkuda
Ada 9 kontingen yang merasa ada banyak terjadi kecurangan di cabang olahraga berkuda. Kecurangan pertama yang menuai banyak protes yakni diberinya fasilitas wild card kepada 2 ekor kuda milik Jabar. Kebijakan tersebut dianggap memberikan keuntungan terhadap tuan rumah.
"Di Pordasi tidak ada fasilitas wild card, dan ini tidak tanggung-tanggung bisa sampai 2 ekor kuda sekaligus," kata manajer berkuda DKI Jakarta, Alex Asmasoebrata, saat konferensi pers di Hotel Patra Jasa, Bandung, Senin 19 September 2016.
Selain itu, Alex membeberkan kecurangan lain yang dialaminya. Dia mengatakan panitia pelaksana sengaja memberikan kandang yang tidak sepatutnya untuk kuda-kuda kontingen lain.
6. Tim Biliar DKI Merasa Dijegal
Kontingen biliar DKI Jakarta merasa dijegal sebelum Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat. Panitia pelaksana dan PB POBSI dianggap terlalu mudah mengganti peraturan.
Tudingan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, menurut pelatih biliar DKI, M Azhari Tanjung, ada kejanggalan ketika ada beberapa nomor yang dihapus dalam PON 2016.
Padahal, ketika di Pra PON nomor-nomor seperti 9 ball dan 8 ball putri tetap dipertandingkan. Dan tim Ibukota ketika itu meloloskan 3 atletnya, salah satunya Angeline Magdalena Ticoalu.
Akan tetapi, Panpel cabang olahraga biliar di PON dan PB POBSI mengeluarkan kebijakan lain. Di mana, DKI hanya boleh memainkan 2 atlet di nomor tersebut.
