SOROT 518

Lembaga Survei, antara Bisnis dan Politik

Lembaga Survei Indonesia
Sumber :
  • VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

Ia mengatakan, rakyat juga perlu diingatkan bahwa pemilu itu kedaulatan ada di tangan rakyat bukan ada di tangan lembaga survei. Oleh karenanya lembaga survei tidak boleh memposisikan diri sebagai pengambil kedaulatan rakyat.

img_title Bawaslu Surakarta Buka Suara soal Pencalonan Gibran di Pilkada: Tidak Ada Laporan Dokumen Pendidikan

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid

img_title KPU Surakarta Akui Verifikasi Ijazah Gibran saat Pilkada Tidak Sampai ke Singapura, Cuma Kemendikbud

Sebab, jika survei memposisikan sebagai pengambil kedaulatan rakyat seharusnya tidak perlu ada pemilu. Dengan demikian, negara jadi bisa sangat menghemat, rakyat tidak perlu repot. Partai-partai politik juga tidak perlu repot kampanye dan sebagainya.

"Jadi lembaga survei saya kira perlu menegaskan bahwa ini hanya survei. Bahwa ini adalah per hari ini, kalau dilakukan pemilu hari ini. Sementara hari ini tidak ada pemilu. Dan rakyat juga perlu diingatkan bahwa kedaulatan ada di tangan Anda rakyat Indonesia," katanya menambahkan.

img_title KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Pencalonan Gibran Jadi Wapres: Pakai Dokumen saat Pilkada Surakarta

Hidayat mengingatkan, konstitusi juga tidak memerintahkan lembaga survei melaksanakan kedaulatan rakyat. Tapi kepada partai politik yang nantinya mengusung capres-cawapres, atau calon anggota legislatif untuk mengisi pos eksekutif dan legislatif. "Jadi karenanya tetaplah Anda melakukan rasionalisasi. Partai politik tetap perlu bekerja keras, kandidat perlu bekerja ekstra, capres cawapres perlu bekerja," ujarnya.

Menurut dia, PKS memiliki lembaga survei sendiri. Mereka menjadikan hasil survei internal itu sebagai tolok ukur. Mana yang akan mereka maksimalkan atau kuatkan lagi. Tapi, Hidayat tetap mengakui kontribusi lembaga survei dalam proses demokratisasi di Indonesia. Bagaimana pun mereka bisa memberikan masukan, dan sebagai partai, PKS harus bisa menerima masukan tanpa harus alergi. Tanpa harus melebih-lebihkan karena sifatnya hanya survei.

"Tentu saja ini adalah satu masukan bagi partai politik, bagi kandidat, juga bagi rakyat Indonesia untuk sekali lagi mengingat bahwa ini hanya survei yang bisa salah bisa benar."

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, lembaga survei memainkan peran penting dalam industri demokrasi. Karena bisa menjadi barometer dinamika dan preferensi aspirasi publik.

Dia melihat, saat ini sudah ada perkembangan yang menggembirakan. Dimana spesialisasi kompetensi mulai terjadi di lembaga-lembaga survei. Misalnya, ada yang khusus melakukan survei aspirasi dan opini saja, seperti CSIS, Kompas. Ada yang memberi layanan lebih luas sebagai konsultan pemenangan dan operator lapangan, dan aktif membentuk opini publik, seperti LSI dan Charta Politika. "Silakan. Pasar memang membuka ruang layanan dari hulu ke hilir," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut