- VIVA
Sebelumnya, Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly (UNGA) telah melakukan pemungutan suara tentang “resolusi tidak terikat yang tidak menghasilkan apapun dalam upaya mengatasi konflik antara Palestina dan Israel atau dalam mendekatkan pada perdamaian keduanya” Pemungutan suara ini mendapat dukungan dari 128 negara, 7 negara menolak, dan 35 negara lain memilih tidak memberikan suara.
Pernyataan Trump yang mengatakan bahwa negara yang tak mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel dianggap pernyataan musuhan AS terhadap 128 negara yang mendukung resolusi PBB. Tak hanya protes dari 128 negara, Muslim di berbagai negara melakukan aksi turun ke jalan menentang keputusan AS yang dianggap tak menghormati resolusi PBB dan keputusan 128 negara lainnya.
Suasana persetujuan resolusi PBB soal Yerusalem
Permusuhan dengan Imigran Meksiko
Sikap Trump yang sangat anti pada imigran dari Meksiko juga menuai kecaman. Cara Trump menghalangi pengungsi asal Meksiko yang ingin memasuki AS dianggap intoleran dan melanggar HAM. Sejak awal kampanye, ia kerap mengatakan akan membangun tembok tinggi untuk membatasi hubungan AS dan Meksiko. Ia memastikan, orang keturunan Meksiko tak akan diizinkan memasuki AS.
Presiden AS itu meyakini bahwa seluruh imigran Meksiko yang menyebarang ke AS adalah pelaku kriminal. Aksi penutupan perbatasan AS-Meksiko mendapat perlawanan dari warga Meksiko. Mereka melakukan protes dan demonstrasi. Aksi unjuk rasa ditanggapi represif oleh pemerintah AS. Mereka membubarkan kerumunan dengan menembakkan gas airmata. Akibatnya terjadi bentrokan antara pemerintah AS dengan wartawan di sana.
Trump bahkan sudah berencana mengerahkan sekitar 5.200 tentara militer AS ke wilayah tersebut. Pada 29 Oktober 2018, Trump kembali mengatakan akan mengetatkan wilayah tersbeut. Hingga Oktober, tentara sudah 2.100-an. Jika hal tersebut terus dilakukan oleh Trump, maka angka tersebut akan mengalahkan jumlah personel AS yang ditugaskan ke Irak dan Suriah.
Indonesia dan Sikap Politik Trump
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa dari Kementerian Luar Negeri RI, Muhammad Anshor, mengakui beratnya proses Indonesia menjaga hubungan dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pada awalnya, elemen unpredictability yang tinggi merupakan tantangan dalam membina hubungan dengan AS. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai kebijakan AS di bawah Pemerintahan Donald Trump ternyata semakin inkonsisten.
