Pilpres 2019 di Bawah Bayangan Politik Identitas

"Politik identitas sepertinya masih akan mewarnai kampanye ke depan. Tidak boleh tetapi tetap menjadi isu seksi," ujarnya menambahkan.

Ujang menilai, proses kampanye capres–cawapres saat ini masih belum mencerahkan dan mencerdaskan. Masih diisi oleh narasi saling serang dan nyinyir. Oleh karena itu, dia berharap ke depan kampanye harus lebih kreatif, inovatif, dan substantif sehingga masyarakat mendapat pendidikan politik yang baik.

Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar, juga tidak memungkiri bahwa politik identitas tak bisa hilang begitu saja dan akan tetap ada. Namun, bagaimana kualitas kampanye, bergantung pada sejauh mana masing-masing kubu menjual pasangannya, apakah pendekatan yang programatik atau tidak.

Selain itu, dia memprediksi persaingan akan eskalatif (meningkat). Semua timses akan benar-benar menggerakkan roda timsesnya memacu lebih giat, intensif, untuk menarik suara masyarakat Indonesia. "Pertarungan akan lebih memanas, lebih asyik," kata dia saat dihubungi VIVA.

Untuk situasi kampanye saat ini, Idil menilai kedua kubu hanya memanasi mesin, tidak kampanye terprogram, atau memberikan solusi terhadap masalah bangsa. Tapi proses yang biasa saja. Dia sepakat kampanye-kampanye yang terprogram, yang mengandung solusi atas masalah bangsa akan terlihat pada Januari nanti.

"Saya prediksi Januari akan betul-betul terlihat tiap calon mulai arahkan pada program-program yang mereka susun, terus problem identitas dan istilah-istilah kayak sontoloyo dan sebagainya hanya di tingkat bawah. Itu dinamika. Substansinya akan lebih mengemuka 3 bulan ke depan." 

Kesiapan KPU

Bicara mengenai Pilpres juga Pileg 2019, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari peran Komisi Pemilihan Pemilu. Apalagi, masalah pemilu tidak cuma urusan pertarungan dua kubu yang berkompetisi. 

Penyelenggaraan pemilu tahun ini juga berkaitan dengan masalah teknis seperti Daftar Pemilih Tetap, logistik yang antara lain adalah masalah kotak suara, e-KTP yang tercecer, sampai pada bencana alam yang terus terjadi di tanah air dan tentu saja bisa menjadi ancaman tersendiri. 

Halaman Selanjutnya

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, bahwa adanya bencana alam cukup menghambat persiapan mereka. Misalnya saja, tiga kabupaten/kota yaitu Palu, Donggala, dan Sigi, terpaksa belum bisa melakukan pembaruan data menyangkut pemilih. Daerah-daerah tersebut pun meminta kepada institusinya untuk melakukan pemutakhiran pada bulan Januari.