Jejak Pemantau Pemilu di Tanah Air

sorot pemantau pemilu 2019
sorot pemantau pemilu 2019
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Jumlah itu merupakan terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. "Baru kali ini pemilu kita akan dipantau oleh lembaga pemantau sebanyak itu," ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin.

Ketentuan terkait pemantau pemilu diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 435-447 beleid tersebut, pemantau pemilu harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, independen, teregistrasi, memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten atau kota. 

Lembaga pemantau, terutama yang dari luar negeri pun harus mematuhi aturan di Indonesia. Aturan itu di antaranya, pemantau dari luar negeri dilarang membandingkan aturan Pemilu Indonesia dengan aturan di negara lain. 

Dengan kehadiran para pemantau dan delegasi luar negeri, KPU ingin menunjukan bahwa pemilu di Indonesia sangat terbuka, transparan, dan bisa diakses oleh semua orang.  

Akses tak hanya di TPS. Bahkan dari rumah, masyarakat juga bisa mengakses siapa pemilihnya, siapa peserta pemilu, hingga profilnya. Pada bagian akhir, mereka pun bisa mengakses hasil penghitungan suara. 

“Ini kita mau tunjukan kepada mereka,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman, Kamis, 18 April 2019.

Ketua KPU Arief Budiman