Jerat Hukum Pasal Karet

Peserta aksi menunjukkan poster dan kotak donasi pada aksi Tolak Eksekusi Baiq Nuril Maknun di Taman Kamabang Iwak Palembang
Peserta aksi menunjukkan poster dan kotak donasi pada aksi Tolak Eksekusi Baiq Nuril Maknun di Taman Kamabang Iwak Palembang
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Feny Selly

Baiq Nuril saat menunjukkan surat permohonan penundaan eksekusi.

Baiq Nuril meminta penundaan eksekusi

Tak terima, Jaksa mengajukan kasasi. Mahkamah Agung yang menyidangkan kasasi menjatuhkan vonis bersalah terhadap Nuril lantaran dianggap mendistribusikan informasi elektronik yang memuat konten asusila. Ibu tiga anak itu divonis enam bulan penjara dan denda 500 juta. Bila denda tak bisa dibayar, ia akan dipidana kurungan selama tiga bulan. Upayanya mendapatkan keadilan mentok ketika MA menolak upaya Peninjauan Kembali (PK). Nuril tetap divonis bersalah karena telah merekam percakapan secara ilegal.

Pasal Karet

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sejak awal disahkan memang sudah menjadi perdebatan. UU ini dianggap memuat banyak pasal karet yang bisa digunakan sesuai selera pelapor.

Nuril bukan satu-satunya korban UU ITE. Muhammad Arsyad seorang pria asal Makassar juga menjadi korban UU tersebut. Saat itu menjelang pemilihan Wali Kota Makassar, salah satu calonnya adalah Khaidir Halid, adik kandung Nurdin Halid. Arsyad menulis status di BlackBerry Messenger (BBM), bahwa  Nurdin Halid tersangkut masalah korupsi. 

"Kemudian saya dilaporkan oleh orang yang merasa tersinggung dengan status saya yaitu adik kandung Nurdin Halid, Khadir Halid. Dia menganggap karena postingan saya itu dia jadi kalah di Pilwalkot Makassar," ujar Arsyad kepada VIVA. 

Pada 9 Juli 2013 Arsyad dilaporkan oleh anggota DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir ke Kepolisian. Pria yang masih kerabat dekat Nurdin Halid ini menganggap Arsyad telah menghina dan mencemarkan nama baik Nurdin Halid. Koordinator Paguyuban Korban UU ITE ini akhirnya mendekam di rumah tahanan Polda Sulselbar sejak 9 September 2013 dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 310 sub Pasal 335 KUHP.

Daftar aktivis yang terjerat UU ITE