Jerat Hukum Pasal Karet

Peserta aksi menunjukkan poster dan kotak donasi pada aksi Tolak Eksekusi Baiq Nuril Maknun di Taman Kamabang Iwak Palembang
Peserta aksi menunjukkan poster dan kotak donasi pada aksi Tolak Eksekusi Baiq Nuril Maknun di Taman Kamabang Iwak Palembang
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Feny Selly

Mudzakir menduga, hal ini menjadi bermasalah bisa jadi dimulai dari penyelidikan, proses penyidikan, dan seterusnya. Saat proses penyidikan, penyelidik harus melalui proses seleksi yang ketat dalam konteks ini. Sebab, imbangan dari UU ITE adalah terjadi perubahan konstitusi. Beberapa konstitusi yang melahirkan simpul-simpul kebebasan, dikunci mati oleh UU ITE. Ia menganggap ada hal yang tidak sinkron antara perkembangan konstitusi dengan adanya UU ITE. 

Menurut Mudzakir, dalam kasus UU ITE hakim memiliki peran penting. Jika hakim mengikuti irama penyidik, atau mengikuti irama penuntut umum dan tidak memberikan penegasan terhadap adanya perluasan interpretasi, bisa menjadi masalah hukum terus menerus. 

"Antara hakim yang satu dan hakim yang satu lainnya tidak sama, antara hakim di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Tinggi enggak sama, antara hakim Mahkamah Agung juga gak sama. Tapi kalaupun itu sama, sama-sama yang tidak sesuai dengan prinsip UU ITE," ujarnya. 

Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril ajukan perlindungan ke LPSK

Baiq Nuril meminta perlindungan ke LPSK

Mudzakir memberi saran agar Mahkamah Agung membuat semacam surat edaran yang tujuannya adalah memberi pedoman bagaimana menafsirkan UU ITE. Juga pedoman bagaimana menetapkan siapa yang bertanggungjawab dalam UU ITE kalau persoalan masuk pada ranah sistem UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebab, selama ini yang dipidana adalah orang yang mengunduh, tetapi orang yang meng-upload-nya tidak. 

"Ini Kan bingung juga kita melihatnya ini. Seharusnya kan yang bertanggung jawab pertama adalah yang meng-upload nya dulu, karena dia punya maksud ingin mempublikasi, kira-kira seperti itu gambarannya," ujar Mudzakir. 

Tapi, Jaksa Agung M Prasetyo memastikan, Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Baiq Nuril sudah melakukan semua proses dengan sesuai. M. Prasetyo menolak anggapan yang menyatakan Jaksa salah menginterpretasikan pasal-pasal yang mengatur tentang ancaman pidana dalam UU ITE, terutama  ketentuan Pasal 27 ayat 1 yang menjerat Baiq Nuril. 

"Tidak ada itu. Semua berawal dari proses hukum yang memang semestinya, sama dengan hakim juga begitu, tidak mungkin dia menolak perkara yang tidak dia kuasai," ujarnya di kantor Kejaksaan Agung jalan Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2019.