- Istimewa
VIVA – Wajah Tito Karnavian mengerut. Menteri Dalam Negeri itu lalu menatap tajam kepada wartawan yang bertanya. Dengan suara tegas Tito lalu berkata, “Saya tak pernah bilang saya tak setuju pilkada langsung. Wartawan jangan salah kutip."
Seolah belum puas, mantan Kepala Kepolisian RI itu kembali meneruskan ucapannya. "Saya tidak pernah sekali pun mengatakan bahwa evaluasi akan kembali kepada pilkada DPRD. Tidak pernah sekalipun saya menyatakan tidak setuju pilkada langsung. Tapi yang ditulis macam-macam, Tito tidak demokratis, kemudian Tito ingin kembali ke pilkada DPRD. Kapan saya mengatakan itu? Saya ingin klarifikasi itu," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Meski membantah dan menyatakan ucapannya dikutip secara salah, Tito mengakui bahwa ia memang menyampaikan adanya dampak negatif dari pilkada dan pemilu langsung. Di antaranya adalah kuatnya potensi konflik. Ia menceritakan saat menjadi Kapolda Papua, konflik antardaerah kerap terjadi.
Korban luka mencapai ratusan, dan puluhan meninggal dunia. Pilkada sempat tertunda hingga dua tahun karena butuh negosiasi terus menerus. Sebagai mantan Kapolda, Tito mengaku bisa merasakan, konflik tajam yang terjadi sering kali karena politik terkait pilkada.
Selain potensi konflik yang tinggi, Tito juga menyampaikan pilkada langsung juga menghabiskan biaya sangat banyak, dan itu menjadi beban negara. Pengeluaran negara untuk pilpres mencapai triliunan, belum lagi pengeluaran APBD untuk pilkada. "Pemilihan langsung melibatkan mobilisasi masyarakat, dan itu membutuhkan biaya, logistik, pengawas penyelenggara, dan semuanya melibatkan jutaan orang," ujar Tito kepada VIVAnews.
Tak hanya negara yang mengeluarkan biaya, para calon kepala daerah yang berlaga juga keluarkan biaya. Untuk saksi, kampanye, dan lain lain, juga dengan nominal yang tidak sedikit. Memang, menurut Tito, masih ada calon kepala daerah yang tak mengeluarkan biaya besar, tapi jumlah mereka tak banyak. Dan ia mengaku menaruh hormat pada mereka yang mampu bertarung tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
Atas dasar itulah, Tito menjelaskan, ia menyampaikan perlu ada evaluasi akademik soal pemilihan langsung. Dan menurutnya, evaluasi akademik bukan sesuatu yang haram.
"Setiap kebijakan publik yang menyangkut masyarakat banyak, kalau ada ekses yang negatif, engga ada salahnya dievaluasi. Tapi bukan evaluasi empirik, tapi akademik. Karena akan reliable, dengan metodologi saintifik dengan data akurat," tuturnya.
Kerusuhan pasca Pilkada di Papua
Salah satu hal yang disampaikan Tito adalah pilkada asimetris. Bisa asimetris dalam pemilihan, bisa juga dalam sistem pembangunan, sesuai desentralisasi. Ini bisa saja di daerah-daerah, meskipun disebutkan ini indeks demokrasi, sosiologi antropologi wilayah tersebut, dan seterusnya. Jadi, menurut Tito, situasi yang ia tawarkan adalah pilkada yang bisa dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah. "Jadi bisa saja simetris di wilayah lain, bisa juga asimetris sesuai wilayahnya," ujarnya menambahkan.
Pilkada Asimetris, Sudah Berjalan
Usulan Mendagri Tito Karnavian ternyata bukan hal baru. Karena, di beberapa daerah pilkada asimetris ini sudah dijalankan.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni. Menurut Titi, pilkada asimetris sudah dilakukan di Aceh dengan partai lokal dan persyaratan bisa membaca Al Qur'annya, lalu di DKI Jakarta yang hanya pilkada provinsi, kemudian Yogyakarta tidak ada Pilgub. Serta Papua dengan persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur yang harus orang asli Papua. Termasuk juga praktik pemungutan suara ala Noken.
Elite Gerindra Blak-blakan Akui Lirik Kaesang Jadi Calon Wakil Gubernur Jakarta
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan duet Budi Djiwandono dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta masih dinamis.
