- Dok Kementerian PUPR
“Mudah - mudahan embung cepat selesai karena bisa mengurangi banjir hingga 30 persen menurut teorinya begitu,” ujarnya berharap.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memperketat ijin pembangunan rumah atau villa di kawasan Puncak, Bogor yang seharusnya menjadi wilayah serapan air hujan. “Itu untuk mengantisipasinya, khususnya di Puncak untuk memperketat dalam pembangunan rumah tinggal, villa. Karena kalau semakin banyak bangunan di kawasan itu air semakin susah terserap tanah yang kemudian turun ke Jakarta,” ujarnya.
Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi menyatakan, solusi membebaskan Jakarta dari banjir tidak hanya dapat diselesaikan hanya dengan perdebatan siapa yang bertanggungjawab dalam melakukan normalisasi sungai, dan siapa yang bertanggung jawab dalam membangun waduk atau bendungan semata.
Bagus berpendapat, penyebab terjadinya banjir di Ibu Kota dikarenakan kerusakan ekologis yang terjadi di Jakarta. Rusaknya ekologis di Jakarta disebabkan beberapa faktor, hilangnya wilayah terbuka hijau akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, dan penurunan tanah yang disebabkan oleh pemberian izin pemerintah kepada bisnis, seperti pembangunan hotel-hotel, mal dan gedung-gedung perkantoran secara besar-besaran. “Inilah yang kemudian menyebabkan Jakarta selalu mengalami banjir,” ujarnya.
Sehingga, Bagus berpandangan, ada empat cara yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan Jakarta dari bahaya laten banjir. Pertama, menghentikan pemberian izin eksploitasi air tanah untuk kepentingan bisnis. Kedua, menambah wilayah terbuka hijau yang berfungsi sebagai resapan air. Ketiga, memperbaiki seluruh sistem drainase yang ada, dan keempat, melakukan kerja sama dan koordinasi antarpemerintah daerah yang dilalui sungai-sungai yang mengalir ke Jakarta.
“Kalau itu tidak dilakukan, maka mustahil Jakarta akan terbebas dari banjir,” ujarnya.