- VIVAnews/ Anhari Lubis
VIVAnews – Nama kios kecil itu, FaizCell. Berukuran 3x3 meter. Beberapa merek telepon seluler bekas dan aksesorisnya terpajang di etalase. Ada juga voucher perdana dan isi ulang.
Di depan kios terpampang daftar harga voucher dengan deretan angka dua digit. Di antaranya 21 dan 51. Tak ada embel-embel lain. Kecuali logo sejumlah operator. Salah seorang pembeli yang datang menanyakan harga pulsa yang tertera angka “21”. Faiz, pemilik kios menjawab, ”Itu.. Rp21.000 untuk pulsa Rp20.000.”
Penyingkatan jumlah angka itu memang disengaja. “Agar praktis saja."
Bukan hanya kios pulsa, kedai kopi Starbucks di sudut lobi gedung Bursa Efek Indonesia juga menyajikan angka-angka dua digit di daftar menu. Sebut saja, menu Grande 43 dan Venti 49. Penyebutan harga tanpa embel-embel Rp (rupiah) atau US$ (dolar AS).
Retno, salah satu pramusaji mengatakan, harga 43 merupakan penyederhanaan dari Rp43.000, sedangkan 49 untuk Rp49.000. Starbucks sudah menggunakan penyederhanaan harga sejak pertama kali dibuka. "Supaya lebih mudah saja."
Fenomena yang sama juga terlihat pada restoran cepat saji, Burger King, di Skyline Building, Jakarta. Namun, konsumen di restoran itu tidak pernah bingung. "Selama ini belum ada yang menanyakan soal itu," kata Iwan Kurniawan, Asisten Manager Burger King.
Pencantuman harga tanpa menyertakan tiga digit angka nol di belakang, ujar dia, sudah menjadi aturan pusat. Aturan itu berlaku untuk kawaan Asia Pasifik sejak 1997.
Penghapusan tiga angka nol, seperti yang dilakukan Faiz, Starbucks dan Burger King, itu ‘mirip’ dengan wacana yang dilontarkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, pada 3 Agustus 2010 lalu.
Darmin menyatakan Bank Indonesia akan menyederhanakan penyebutan satuan harga atau nilai mata uang rupiah atau redenominasi.
Redenominasi adalah penyederhanaan penyebutan satuan harga maupun nilai mata uang. Maksudnya, pecahan mata uang disederhanakan tanpa mengurangi nilai dari uang tersebut. Nilai mata uang tetap sama meski angka nolnya berkurang. Misalnya, Rp1.000 menjadi Rp1, sedangkan Rp1 juta menjadi Rp1.000.
Secara sederhana, dia menjelaskan bahwa jika seseorang membeli barang dengan harga Rp300.000 menggunakan pecahan uang lama, nilainya akan sama dengan Rp300 dengan pecahan uang baru. “Jumlah barang yang diperoleh juga sama.”
Wacana tersebut dimunculkan karena harus dibicarakan sejak sekarang. Bank sentral, kata Darmin, mengaca pada kebijakan serupa yang sukses dilakukan beberapa negara. "Karena prosesnya perlu waktu 5-10 tahun."
Contoh sukses redenominasi memang pernah terjadi di Turki, Rumania dan Zimbabwe. Pada 2005, Turki memotong enam digit pada nominal mata uangnya. Saat itu, satu juta lira (uang Turki lama) sama dengan satu lira uang baru (YTL). Turki menyiapkan kebijakan ini sampai 10 tahun.
Tahun yang sama, Rumania meniru kesuksesan Turki. Pada 1 Juli 2005, Rumania memperkenalkan lei baru (RON) yang senilai 10 ribu lei lama (ROL). Negara itu mengeluarkan pecahan 100 lei baru yang menggantikan 1 juta lei, pecahan terbesar saat itu.
Setelah redenominasi, nilai tukar mereka terhadap dolar AS menjadi 2,98 lei baru. Gubernur Bank Nasional Rumania Mugur Isrescu terpaksa memotong lei karena tingginya inflasi di negara itu.
Di Zimbabwe, pada pertengahan 2008, bank sentral Zimbabwe juga memangkas nominal uang dari 10 miliar Zimbabwe menjadi satu dolar Zimbabwe. Pemotongan ini menyusul hiperinflasi hingga 2,2 juta persen. Namun, gara-gara itu, harga barang malah naik drastis. Setahun kemudian dilakukan penyederhanaan lagi. Pemotongan nominal lebih banyak hingga 12 digit. Satu triliun Zimbabwe menjadi satu dolar Zimbabwe.
Bagaimanapun wacana yang dilontarkan Darmin telah memicu kontroversi, sejumlah pengamat dan praktisi di industri keuangan menilai kajian redenominasi muncul dalam situasi yang tidak tepat.
Usai darmin menyatakan rencana tersebut, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia terhempas. Pelaku pasar sempat panik. IHSG terpuruk hingga 85,32 poin atau 2,79 persen ke level 2.973,65. Di pasar reguler, nilai penjualan bersih (net selling) pemodal asing mencapai Rp588,23 miliar.
Arief Budisatria, pengamat pasar modal berpendapat, wacana redenominasi membuat investor pasar modal panik dan melepas kepemilikan sahamnya. Nilai tukar rupiah juga melemah ke level 8.941 per dolar AS dibandingkan perdagangan Senin 2 Agustus 2010 di posisi 8.938 per dolar AS. Analis valas PT Harvest International Futures, Tony Mariano menilai, rencana Bank Indonesia soal redenominasi bisa mengganggu psikologi pasar mata uang yang sebetulnya cukup kondusif.
Saat ini, kata Kepala Ekonom Grup Bank Mandiri, Mirza Adityaswara, bukan waktu yang tepat membahas redenominasi. "Redenominasi tidak perlu dilakukan. Tidak ada gunanya."
Bank sentral semestinya memikirkan bagaimana mengendalikan laju inflasi yang tinggi, pendanaan infrastruktur, dan banyaknya undisbursed loan atau kredit yang tidak dicairkan.
Pada Juli, inflasi mencapai 1,57 persen atau tertinggi sepanjang 2010. Sementara itu, inflasi Januari-Juli juga sudah mencapai 4,02 persen. "Jadi, jangan cuma bikin masyarakat resah, ada yang lebih penting dibahas.”
Tak hanya Mirza, Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, juga bertanya-tanya mengapa bank sentral memunculkan wacana itu di tengah masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus dibereskan. "Yang lebih penting adalah membereskan turunnya suku bunga kredit atau memperbaiki intermediasi bank."
Apa sebetulnya motif Darmin melontarkan wacana tersebut? Seorang pejabat bank sentral mengungkapkan bahwa semua pegawai di bank Indonesia juga kaget dengan pernyataan Darmin.
“Kami semua di Bank Indonesia terkaget-kaget. Itu sebenarnya baru kajian internal. Bukan domain Bank Indonesia untuk memutuskan redenominasi rupiah.”
Bank Indonesia nantinya hanya sebatas mengusulkan dan pemerintah yang berhak memutuskan. Lantas apa maksud Darmin melontarkan wacana itu? Pejabat itu menjelaskan, “Tidak ada maksud apa-apa. Ini mungkin hanya ‘gaya’ berkomunikasi Pak Darmin saja yang memang terbuka.”
Sejauh ini, dia melanjutkan, wacana itu baru beredar di lingkungan bank sentral. Bank Indonesia belum mengirimkan kajian atau usulan ini ke pemerintah.
Dan memang, petinggi ekonomi pemerintah belum mengetahui rencana besar bank sentral tersebut. Seperti ditegaskan Wakil Presiden Boediono, dalam situasi saat ini yang paling penting dijaga adalah ketenangan dan kestabilan ekonomi. "Jangan terpengaruh hasil studi BI. Yang perlu sekarang adalah memperlancar arus suplai barang-barang kebutuhan pokok agar harganya stabil," ujar Wapres.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga mengkonfirmasikan hal senada. "Itu belum pernah disampaikan kepada pemerintah. Jadi, kajian internal dari BI itu masih belum final.”
Komentar lebih keras terlontar dari Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan, wacana mengenai penyederhanaan mata uang itu. "Sebenarnya, ini terus terang agak mengganggu.”
Bahkan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, melarang wacana itu dipolemikkan menjadi isu nasional. "Sebab, masyarakat sudah berpikir sanering (pemotongan uang). Itu banyak yang berpikir salah."
Sanering atau pemotongan nilai mata uang rupiah yang disebut Hatta itu memang pernah terjadi pada 1959 dan 1965. Jumlah uang beredar diturunkan dengan cara memotong dua uang kertas yang memiliki nilai pecahan terbesar saat itu, yaitu Rp500 yang bergambar macan dan Rp1.000 bergambar gajah. Nilai masing-masing diturunkan hingga tinggal 10 persennya. Selanjutnya, pada 13 Desember 1965, Soekarno juga melakukan kebijakan yang sama. Tiga nol di belakang angka rupiah dihilangkan.
Meski banyak kritik, tak sedikit yang merespons positif. Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Swasta Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, mengaku malu bila mata uang rupiah dijajarkan dengan mata uang asing lainnya. Rupiah terlihat sangat rendah dan paling banyak angkanya. "Coba saja lihat di papan-papan kurs mata uang, US$1 sama dengan Rp9.000, sementara yang lain tidak pakai angka nol tiga."
Profesor ekonomi di Australia National University, Dr Ross McLeod, melihat dari perspektif yang lain. Dia mengaku kerap dibingungkan oleh kecenderungan banyak penulis yang mencatatkan nilai uang dalam rupiah secara terperinci sampai ke digit paling kecil. Padahal, mereka bisa membulatkannya dalam jutaan, miliaran, atau bahkan triliunan.
Dia berpendapat, akan jauh lebih mudah bagi mata, jika nilai uang itu hanya terdiri atas tiga atau empat digit ketimbang belasan digit atau bahkan lebih. Dan tentu saja akan lebih banyak angka yang bisa dicatatkan di satu tabel jika mereka dibulatkan. Untuk alasan yang sama pula, akan sangat tidak nyaman jika harus melakukan transaksi bernilai rendah dalam bilangan nominal yang sangat besar.
Terlepas dari manfaat dan kerugian penyederhanaan rupiah, wacana tersebut telah menghebohkan masyarakat. Dan tampaknya bank sentral kini lebih memilih untuk cooling down. Seperti dikatakan Difi Johansyah, Kepala Biro Humas BI, Sabtu siang, bahwa redenominasi rupiah bukan prioritas bank sentral.
Prioritas kebijakan bank sentral ke depan, kata Difi, adalah efektifitas kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi, kebijakan perbankan untuk mendorong penyaluran kredit, penguatan kantor regional Bank Indonesia dan upaya membuat peringkat Indonesia masuk investment grade. “Arahan Pak Darmin pada acara forum strategis kemarin, redenominasi rupiah hanya pelengkap prioritas.”
