- ANTARA/ HO-Indra
“Berdasarkan evaluasi kami, pasangan nomor urut 2, 4, 5, dan 6 masih dalam lingkup margin of error. Hanya pasangan Foke dan Nara, juga pasangan Jokowi dan Ahok yang anomali,” kata Direktur Riset JSI, Eka Kusmayadi, kepada VIVAnews, Kamis 12 Juli 2012. Margin of error survei JSI ketika itu adalah 2,9 persen.
Anomali itu, begitu Eka menduga, karena warga mengubah pilihan. Saat survei mereka pilih Foke. Saat coblos memilih Jokowi. “Jadi ada suara dukungan untuk Foke yang bergeser ke Jokowi. Ini yang membingungkan,” kata Eka.
Mengapa berubah?
Eka meragukan perubahan itu lantaran kampanye. Sebab pengaruh kampanye mestinya sudah terekam dalam survei. Perolehan Jokowi melonjak, katanya, juga bukan karena swing voters. Massa mengambang yang belum menentukan pilihan. Sebab, “Swing voters yang sudah terbagi ke pasangan non-incumbent juga sudah terlihat di survei,” katanya.
Lalu mengapa berubah? JSI menduga ada faktor psikologis. Dan inilah sumber anomali itu. Warga Jakarta, katanya, cenderung tertutup saat diwawancarai untuk survei. Takut mengaku mendukung non-incumbent. “Jadilah mereka main aman saja,” kata Eka.
Sampel Rusak?
Tapi dengarlah Hasan Nasbi. Hasan adalah Direktur Eksekutif Cyrus Network. Ini lembaga konsultan politik pasangan Jokowi dan Ahok. Survei dan fakta itu beda, katanya, lantaran salah mengambil sampel. “Jangan gampang salahkan pemilih dengan menyebut anomali,” kata Hasan kepada VIVAnews, Kamis 19 Juli 2012.
Tapi dia melanjutkan bahwa salah juga jika menghakimi riset kuantitatif dengan menyatakan metodologi harus diperbaiki. Sebab bukan di situ soalnya.
Secara metodologi, Hasan menegaskan, standar sejumlah lembaga survei sudah benar. Mereka sudah mengelompokan responden, lalu kemudian dipilih secara acak. Dipilah-pilah secara bertingkat. Teknik ini, katanya, bisa berupa stratified random sampling atau multistage random sampling.
Lalu apa masalahnya? Khusus untuk pilkada Jakarta, kata Hasan, ada masalah dalam mengambil sampel survei. Minimnya database kependudukan, membuat hampir semua lembaga survei mengandalkan pencatatan di tingkat rukun tetangga (RT). Sementara, lanjut Hasan, begitu pilkada hendak dimulai, para ketua RT sudah terpengaruh incumbent.
Dalam keadaan normal dan tidak ada kontestasi keras, data di tingkat RT ini bisa diakses. Namun setelah April, kata Hasan, mereka mulai paranoid ketika surveyor datang. Berhadapan dengan RT yang paranoid, tidak bisa mendapat responden dengan mudah. “Kalau pun dapat mereka ditekan. Jadi ada bias ketua RT,” kata Hasan.
Jika sudah bias, repotlah hasilnya. Responden yang didapat bisa lebih banyak pro-incumbent. Dan meski dengan sampling rusak dan diarahkan, lanjut Hasan, tidak satu pun lembaga survei yang bilang pilkada satu putaran.
Tim Jokowi dan Ahok memastikan tidak ada anomali pemilih. Yang ada adalah kesalahan pengambilan sampel responden. Hasan mengajurkan agar para pelaku survei cek dari hulu ke hilir. Jangan hanya menunggu di hilir. “Kalau sampling tak memadai, sampel kita akan jauh dari kenyataan,” kata Hasan.
Namun Anggota Dewan Etik Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) Saiful Mujani membantah tuduhan itu. “Saya kira tidak ada kesalahan survei. Kalau metode salah, sampling salah, quick count juga pasti salah,” kata pendiri Lembaga Survei Indonesia dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRS) itu.
Lalu mengapa survei meleset?
Selisih yang mencolok antara survei dengan pemilihan, kata Saiful, lantaran dinamika pemilih. Dinamika itu terjadi sebab gencarnya kampanye Jokowi dan Ahok.
Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif IndoBarometer, juga berpendapat senada. Tidak ada masalah sampel. Metodologi juga tak masalah. Sebab model yang sama sudah berulang dipakai. Baik pilkada maupun pemilu nasional. “Saya kira perubahan terjadi karena perubahan opini masyarakat,” kata Qodari.
Dalam Pilkada Jakarta, kata Qodari, pergeseran yang paling signifikan terjadi pada Jokowi. Foke kena dampaknya. Empat kandidat lain tak ada perubahan signifikan.
Bantahan juga datang dari Denny JA, Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia. Tak ada kesalahan pengambilan responden. Sebab, kata Denny, hampir semua lembaga survei menemukan fenomena yang sama sebelum pemilihan digelar.
Survei meleset, kata Denny, karena ada dinamika sejak H-7. Tujuh hari sebelum pemungutan. Dan ini yang tak bisa dijangkau lembaga survei. Dinamika ini terjadi di jagat jejaring sosial. Seperti Facebook dan Twitter. ()
Perang tujuh hari terakhir dalam media sosial, kata Denny, sudah tidak terpantau lembaga survei. Dan itu fenomena khas Jakarta. KPUD melarang kampanye H-3. “Di Twitter justru menggebu-gebu,” kata Denny kepada VIVAnews.com
Tapi menurut Andrinof Chaniago, Direktur Eksekutif Cirus Surveyor Group, metodologi yang benar seharusnya tidak menghasilkan penyimpangan yang jauh. Apalagi kalau jarak waktunya dekat.
Jarang sekali, kata Adrinof, ada penyimpangan survei dengan hasil riil yang jauh seperti itu. Dan seperti penjelasan Hasan, bisa jadi problemnya, kata Andrinof, di tingkat lapangan. Pada tahap pengambilan sampel.
Apapun alasan perbedaan survei dan hasil pilkada itu, Jokowi kini bersiap melaju ke putaran kedua. Dan dia siap dengan jurusnya sendiri. Keluar masuk kampung. Di lapangan, katanya, perubahan itu terjadi dari menit ke menit. “Dan itu yang tidak dilihat lembaga survei.”
KPK Ungkap Ada Dugaan Yayat Sudrajat Terima Puluhan Miliar di Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Anggota Polisi aktif Yayat Sudrajat menjadi sorotan usai diduga menerima uang dalam kasus suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi yang menyeret Bupati nonaktif Ade Kuswara.
