Balikpapan, Kota Bebas Debu

Pemandangan Kota Balikpapan malam hari.
Pemandangan Kota Balikpapan malam hari.
Sumber :
  • www.balikpapan.go.id

VIVAnews - Balikpapan bebas debu. Ini mungkin salah satu penilaian kunci sehingga kota yang berjarak 3 jam perjalanan dari Samarinda itu masuk daftar atas kota layak huni di Indonesia.

Penilaian itu diambil dari survei yang dilaksanakan Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAPI). Kota dengan slogan Beriman itu mengalahkan Yogyakarta untuk urusan kenyamanan.

Perang terhadap debu ini menjadi kebijakan pemerintah setempat. Caranya, melarang galian di wilayah yang berbatasan dengan Kutai Kartanegara. Peraturan lainnya adalah, mengharamkan segala bentuk pertambangan yang tentu saja kurang populer bagi kalangan pengusaha. Mahfum, pertambangan selain menambah pendapatan daerah, namun di sisi lain, ada efek negatifnya. Masalah lingkungan.

Dampak larangan aktivitas penggalian di wilayah berpenduduk 600 ribu jiwa itu adalah kawasan bebas debu di hampir seluruh sudut kota. Tanpa debu, aktivitas akan terasa menyenangkan.

Tentu, ini bukan satu-satunya indikator bahwa Balikpapan layak huni. Hal yang menonjol lain adalah adalah tempat wisata yang berserakan di beberapa titik tak jauh dari kota.  Sebut saja kawasan pantai Manggar yang terdapat di kecamatan Balikpapan Timur.

Tempat lainnya adalah Kemala Beach. Kawasan pantai yang berada di belakang kompleks rumah perwira Polda Kaltim itu juga relatif nyaman untuk dikunjungi. Ada warung-warung di pinggir pantai ala Bali tetapi menawarkan jajanan khas Kaltim.

Tak terlalu jauh dari pantai, ada juga kawasan wisata yang berdekatan dengan pelabuhan. Ini kawasan wisata yang menawarkan view kapal-kapal minyak yang sandar di pelabuhan. Kawasan Melawai ini hanya buka malam hari. Terletak di pinggir jalan dan bersebelahan dengan pelabuhan.

Selain itu kota dengan ikon Beruang Madu itu berjejal kawasan teduh yang berfungsi sebagai hutan kota. Tepat di jantung kota Balikpapan terdapat kawasan hutan kota yang dianggap sakral untuk didirikan bangunan di atas lahannya. Hutan kota Telagasari mulai diresmikan sejak 1996.

Ketika awal diresmikan hutan kota tersebut memiliki luas 29,4 hektare. Namun karena dikelilingi kawasan penduduk, hutan kota penyangga udara warganya itu kini tersisa 8 hektare saja. Pemkot Balikpapan terus berupaya mempertahankan luas wilayah hutan kota tersebut.

Selain Telagasari, Balikpapan juga memiliki hutan lindung yang namanya sudah mendunia, Hutan Lindung Sungai Wain atau HLSW. Kawasan HLSW yang luasnya mencapai 10 ribu hektare itu masih terdapat binatang langka yang menjadi ikon Balikpapan, Beruang Madu. 

Namun, sayangnya, keberadaan lahan tambang di kawasan hutan yang berbatasan dengan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara itu menjadi masalah yang tak terpecahkan hingga kini. Keberadaan tambang yang mengepung kawasan hutan yang menyebabkan kerusakan yang mencapai 40 persen.

Jangan Terlena

Direktur Eksekutif LSM Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL), Jufriansyah mengapresiasi Pemkot Balikpapan atas komitmen mempertahankan kenyamanan di Kota Balikpapan. Namun dia mengingatkan agar jangan terlena dengan hasil survei itu.

Sebab ada beberapa masalah yang mengintai kenyamanan kota ini. "Saya kira indikator utama penilaian tersebut adalah faktor keamanan di Balikpapan, selain tentunya udara yang bersih dan bebas debu," katanya.

Jufri menyebutkan, Balikpapan adalah kota jasa dan transit. Untuk menjaga kenyamanan para pendatang yang melintas atau berkunjung, faktor keamanan mesti menjadi perhatian serius. Untuk urusan itu, Balikpapan unggul karena terdapat Kodam VI Mulawarman dan Polda Kaltim yang keduanya bermarkas di Kota Minyak.

Dia juga mengapresiasi para pemimpin kota ini yang berkomitmen tinggi mempertahankan Balikpapan dari tambang. Yah, Balikpapan memiliki aturan melarang kegiatan pertambangan di wilayahnya.

"Setahu saya, larangan tambang itu tak tertulis. Itu hanya komitmen para kepala daerah yang memimpin kota. Jadi setiap kepala daerah meneruskan komitmen dari kepala daerah terdahulu. Ini benar-benar layak diapresiasi," kata dia.

Jufri menggarisbawahi, pemerintah kota juga mesti memperhatikan pertumbuhan kendaraab yang terus meningkat. Kalau tak ada solusi yang cepat, dia yakin 4 sampai 5 tahun ke depan Balikpapan juga akan mengalami kemacetan seperti kota besar lain di Indonesia.

"Sekarang mungkin belum terlalu terlihat. Karena jumlah kendaraan dengan lebar jalannya masih seimbang," ucapnya.

Saran Jufri, agar pemerintah kota menjaga konsep tata ruang yang telah berjalan. Dengan konsep tata ruang yang pro ruang terbuka hijau (RTH), dia yakin Balikpapan akan bisa menjaga kenyamanannya lebih lama lagi.