- Antara/ Noveradika
VIVAnews – Siapa tak kenal Jalan Malioboro? Kawasan di jantung kota Yogyakarta itu menawarkan sensasi kuliner dan belanja.
Di sepanjang jalan, tak sulit menemukan penjaja batik hingga gudeg, makanan khas Yogya. Malioboro seolah telah menjadi ikon bagi Kota Pelajar itu.
Namun, Yogya tak hanya Malioboro. Berbagai julukan melekat untuk kota ini, dari Kota Gudeg hingga City of Tolerance.
Sejumlah prestasi juga banyak diraih, dari Piala Adipura hingga yang terakhir sebagai kota layak huni yang diberikan oleh Eastern Regional Organisation For Planning and Human Settlements (Earoph) pada 11 Agustus 2014.
Yogyakarta disejajarkan dengan 6 kota lain yang juga mendapatkan penghargaan serupa. Penghargaan langsung diberikan oleh Presiden Earoph, Hermanto Dardak, yang diterima Wali Kota Yogyakarta, Hariyadi Suyuti.
Untuk memperoleh penghargaan sebagai kota layak huni bukan hal yang mudah dicapai. Karena, berbagai syarat yang harus dipenuhi seperti kesehatan, lingkungan, pendidikan, hingga perekonomian.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono, mengatakan, persyaratan yang utama untuk mendapatkan predikat kota layak huni adalah yang pertama masalah kesehatan. Tolak ukurnya adalah angka usia harapan hidup yang tinggi bagi warga kota Yogyakarta.
"Angka harapan hidup untuk laki-laki adalah 73 tahun dan perempuan 74 tahun. Angka harapan hidup ini tertinggi di Indonesia," kata Imam.
Untuk mencapai angka harapan hidup yang tinggi tentunya ditunjang dengan kesehatan dari masyarakat itu sendiri, mulai dari lingkungan yang bebas polusi, ketersediaan air bersih dan faktor penunjang lain seperti fasilitas kesehatan yang mudah diakses.
"Dari tingkat harapan hidup yang tinggi ini akan melahirkan generasi-generasi yang tentunya butuh pendidikan yang memadai," bebernya.
Untuk bisa menyekolahkan anaknya tentunya dibutuhkan suatu ekonomi yang baik dalam keluarga dan juga ekonomi di daerahnya yang mampu terjangkau oleh masyarakat.
"Di sini faktor ekonomi berperan sebagai salah satu syarat lain memperoleh penghargaan kota layak huni," terangnya.
Terkait dengan persyaratan ekonomi, maka yang harus diperhatikan adalah ekonomi gotong royong yang dibangun oleh masyarakat. Ekonomi gotong royong tercipta dengan adanya pasar-pasar tradisional bukan berdirinya toko jejaring atau swalayan atau mal.
"Nah, di sini peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat berperan. Ketika mampu menjaga inflasi harga-harga kebutuhan pokok, maka kebutuhan masyarakat akan terjangkau dan pedagang tidak seenaknya sendiri menaikkan harga," terangnya.
Mantan Direktur PDAM Tirta Marta Yogyakarta ini juga mengatakan, dalam memperoleh kota layak huni maka pembangunan yang dilakukan sifatnya bukan top-down, namun dari bottom-up, sehingga peran masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan keinginannya.
"Kami mengembangkan partisipasi dari masyarakat. Untuk menumbuhkan partisipasi tersebut perlu ada pembinaan SDM dari masyarakat sendiri. Ketika masyarakat punya SDM yang baik, maka usulan pembangunan dari masyarakat dapat disalurkan melalui Musrenbang yang nantinya akan dibahas dalam APBD," tuturnya.
Imam mengatakan, meski telah meraih penghargaan sebagai kota layak huni, untuk mempertahankan bahkan menjadi lebih baik, jauh lebih sulit karena daerah sekitar kota Yogyakarta juga mengalami perkembangan yang pesat.
Jika salah dalam perencanaan, bisa jatuh predikat yang diraih kota Yogyakarta. "Di Kabupaten Bantul dan Sleman perkembangannya begitu cepat dan tidak mau ketinggalan dengan Kota Yogyakarta, maka diperlukan sinergi antar kabupaten-kota yang ada di DIY dengan perencanaan yang jelas dengan dukungan Pemda DIY," ujarnya.
Imam menjelaskan, Pemkot dalam hal perekonomian juga harus memikirkan para UMKM, UMK, dan pengusaha lainnya. Saat ini, di Kabupaten Sleman banyak tumbuh mal dan swalayan. Di Kabupaten Bantul tumbuh perumahan yang tentunya akan bertambah penduduknya yang akan mencari kebutuhannya di sekitar Bantul sendiri.
"Kami mencoba bagaimana para pengusaha atau UKMK tetap bisa mencari nafkah di Yogya," kata dia.
Imam mengatakan, keunggulan masyarakat kota Yogyakarta terhadap para wisatawan atau pendatang juga harus dipertahankan, namun hal tersebut bukan hal yang mudah.
"Keramahan, toleransi yang tinggi harus tetap dipertahankan dan itu bukan hal yang mudah," katanya.
Perilaku masyarakat Yogyakarta untuk peduli terhadap lingkungan juga harus tetap digalakkan seperti adanya bank-bank sampah yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Ketika lingkungan terjaga, maka berdampak pada kesehatan, ketika kesehatan terpenuhi, akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Ketika fasilitas pendidikan tersedia, maka SDM andal akan tercipta," tuturnya.
Waspada polusi
Evi Hariyanti, warga kampung Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta mengatakan, meski mendapatkan prediksi kota layak huni, semakin hari tingkat polusi dan kemacetan di Kota Pelajar ini semakin tinggi.
Padahal, tingkat polusi udara ataupun pencemaran lingkungan dengan ditemukannya bakteri ekoli di sumur milik penduduk akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
"Pencemaran lingkungan ini akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat," katanya.
Permasalahan lain, kata Evi, adalah biaya pendidikan yang saat ini lumayan tinggi di kota Yogyakarta berakibat masih ada masyarakat yang tak mampu menyekolahkan anaknya hingga tingkat SMA.
"Beruntungnya tingkat inflasi masih terkendali, sehingga pengeluaran untuk kebutuhan pokok masih dapat diterkendali dan sisanya bisa untuk keperluan lainnya seperti menyekolahkan anak," jelasnya.
Evi yang sehari-hari bekerja sebagai penyiar salah satu radio swasta ini juga mengatakan, lahan yang sempit di Yogya dan mahalnya harga tanah membuat warga kota memilih daerah lain.
“Meski sebenarnya ingin tetap tinggal di kota Yogyakarta yang memang semua fasilitas lebih lengkap," bebernya.
Dalam perkembangannya saat ini, Yogyakarta yang dinilai sebagai kota yang nyaman dan aman, mendorong banyak orang dari luar kota yang memilih tinggal di Yogyakarta ketika sudah purna tugas.
"Kalau banyak orang kaya berinvestasi ke kota, warga Yogya sendiri akan terpinggirkan," jelasnya.
Terlepas dari kekurangan yang harus ditutupi, Evi mengaku bangga menjadi warga Kota Yogyakarta. Karena, sejauh ini tingkat toleransi, gotong royong dan berbagai keramahan yang ada di Kota Yogyakarta tetap terpelihara hingga saat ini.
"Siapa yang tak ingin tinggal di kota yang memang relatif nyaman, aman, dan juga sangat pluralis," ujarnya.
Pekerjaan Rumah
Anggota Komisi T DPRD DIY, Eko Suwanto, memberikan apresiasi yang positif atas penghargaan Livable City dari Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements kepada wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta.
"Saya pribadi memberikan apresiasi yang positif kepada pemkot Yogyakarta," kata pria yang tinggal di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta ini.
Eko Suwanto yang kini terpilih kembali menjadi anggota DPRD DIY periode 2014-2019 juga mengingatkan Pemkot Yogyakarta harus bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan.
"Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta pada 2012 persentasenya 9,38 persen, sehingga diharapkan pada 2016 turun menjadi 8,4 persen," katanya.
Wakil Ketua DPD PDIP DIY itu juga mengungkapkan fakta-fakta yang menjadi pekerjaan rumah besar Haryadi Suyuti selaku wali kota untuk segera diselesaikan.
Salah satu indikator kota layak huni adalah hilangnya kemiskinan dan pengangguran, sehingga rakyat usia produktif semua terserap lapangan kerja, memiliki pendapatan rutin sehingga mampu memiliki hunian tetap.
"Di sisi lain, PR kemacetan dan tata kota yang perlu banyak pembenahan. Kita memiliki komitmen yang sama dengan rakyat, mendambakan Kota Jogja yang layak huni dan rakyatnya sejahtera dan tata kotanya indah," tandasnya.
7 Tips Belanja saat Harbolnas, Hemat dan Cerdas Tanpa Boros!
Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, terutama pecinta belanja.
