- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi disebut sebagai salah satu tantangan bagi Jokowi (sapaan Joko Widodo) selama menjabat Presiden RI ke-7 untuk periode lima tahun ke depan. Menurut Suryo, faktor kunci yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bisa bergerak dari level 5 persen ke 7 persen adalah penciptaan lapangan kerja. Ini menjadi tantangan pertama.
Tantangkan kedua, pemerintah harus menciptakan kenyamanan dan suasana yang kondusif bagi dunia usaha. "Kabinet ini harus ramah terhadap bisnis dan investor. Keluarkanlah kebijakan yang pas," kata Suryo.
Tantangan ketiga, kerja sama antara kementerian mesti ditingkatkan dan dibuat lebih sinergis. Sebab, urusan pemerintahan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. "Tidak bisa jalan sendiri-sendiri dan mengedepankan ego sektoral. Semua unsur harus terlibat," kata Suryo.
Masih ada tantangan keempat. Indonesia akan segera menghadapi era persaingan bebas kawasan Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang bakal mulai diberlakukan pada tahun 2015.
Menjelang akhir 2014 ini, tak ada alasan bagi Indonesia untuk mengatakan belum siap menghadapi pasar bebas regional itu. Tantangan ini harus dijawab dengan kemampuan Indonesia dalam "menyerang" pasar luar negeri dengan produk-produknya. Indonesia tidak boleh hanya sekedar menjadi pasar bagi produk impor dari negara tetangga.
"Kita tidak bisa lagi defensif. Kita harus ofensif. Itu saran kami. Apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, kita harus lebih agresif lagi," kata Suryo.
Tantangan terakhir, mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Setiap tahun pemerintah menganggarkan ratusan triliun rupiah untuk membiayai subsidi BBM. Untuk tahun depan, parlemen sudah memutuskan besaran subsidi BBM tahun 2015 sebesar Rp194,2 triliun. Pengusaha menilai bahwa dana negara sebesar itu akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk pembangunan sektor-sektor lain, terutama infrastruktur, yang bisa memacu peningkatan pertumbuhan.
"Kalau bisa cabut subsidi BBM ini, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 2-3 persen," lanjut Suryo.
Kebijakan Subsidi
Khusus mengenai subsidi BBM ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla, sudah menegaskan pemerintah memang merencanakan untuk memberlakukan kenaikan harga dalam waktu dekat. Pria yang akrab dipanggil JK ini memastikan harga BBM bersubsidi akan naik sebelum 2015.
Menurut JK, subsidi bahan bakar perlu dikurangi untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi BBM dinilai sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia dengan kondisi perekonomian saat ini.
"Dengan subsidi dicabut, kita bisa berkonsentrasi untuk membuat negeri ini lebih sehat melalui pembangunan lebih banyak jalan, rumah sakit, dan lain-lain. Kami akan kurangi subsidi. Dengan begitu, kita memindahkan hal konsumtif ke hal produktif," ujar JK usai menggelar pertemuan secara tertutup dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Rabu malam, 29 Oktober 2014.
Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Nasional (Indonesian National Ship Owners Association/INSA), Carmelita Hartoto, Kamis 30 Oktober 2014, menyatakan bahwa pemerintah memang sebaiknya mengambil langkah tegas dalam kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Mey--sapaan Carmelita--, kalangan pengusaha mendukung jika pemerintah menaikkan harga BBM demi memperluas ruang gerak fiskal pemerintah 2015, untuk membiayai program-program pembangunan.
"Bagi pengusaha, seperti kami di sektor transportasi dan logistik, kenaikan harga BBM bersubsidi adalah risiko yang harus ditanggung negara agar anggaran untuk infrastruktur meningkat," ujar Mey kepada VIVAnews.
Namun, ia melanjutkan, pengusaha pun menyadari bahwa pemerintah menghadapi tantangan cukup berat untuk mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Ini tidak mudah dilakukan, karena perekonomian kita sudah parasit dengan BBM bersubsidi," kata Mey.
Namun, menurut Mey, pemerintah sebaiknya tetap tegas dalam kebijakan mengurangi subsidi bahan bakar.
"Kami berharap, dibandingkan menaikkan (harga BBM) hingga Rp3.000 per liter, kenapa (subsidi) tidak dihapus sekaligus? Karena resikonya akan sama," kata Mey.
Ia menjelaskan, apabila pemerintah menghapus subsidi, ruang fiskal bisa menjadi lebih besar. Pemerintah bisa memberikan insentif sebesar-besarnya kepada masyarakat agar tahan terhadap dampak kenaikan itu.
