Cara Dunia Lindungi Petani

larangan makanan
larangan makanan
Sumber :
  • www.cbp.gov

VIVAnews - Tidak sedikit orang yang membawa makanan favorit mereka - baik berbentuk sayur, buah-buahan, maupun daging - saat melancong ke luar negeri. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa makanan-makanan itu tidak bisa masuk ke negara tujuan.

Akhirnya makanan-makanan lezat itu tak bisa dinikmati lantaran keburu disita oleh petugas bea cukai bandara. Pengalaman ini sering dialami warga Indonesia saat baru pertama kali melancong ke negara-negara Eropa, AS, atau Jepang. Petugas cukai bandara di negara-negara itu, dengan bantuan mesin pemindai, sangat jeli. 

Menyembunyikan makanan di koper tidak akan membantu. Petugas sangat serius dengan masalah itu, anjing pelacak akan langsung menghentikannya.

Berbagai produk makanan dari hewan seperti ikan, daging, susu, hingga madu, tidak dibolehkan untuk masuk. Beberapa negara juga melarang buah dan sayur, karena dianggap dapat membawa penyakit yang mengancam kesehatan publik, serta peternakan dan pertanian.

Namun kebijakan ketat ini tidak sekadar karena pertimbangan kesehatan. AS, Eropa, dan Jepang memang menerapkan kebijakan sangat ketat untuk melindungi sektor agrikulturalnya. Satu buah apel saja, bisa menjadi masalah bagi anda yang mencoba menyelundupkannya masuk ke wilayah mereka.

Bagi negara yang peduli pada masyarakatnya, kebijakan agrikultural merupakan sesuatu yang sagat penting. Saat ini, India tengah menjadi pusat perhatian setelah keputusan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi untuk menunda penandatanganan kesepakatan WTO dalam masalah reformasi cukai.

India bersikeras untuk mempertahankan kebijakan cadangan pangan, yang disebut penting untuk melindungi petani dan rakyatnya. Kebijakan itu mengatur jaminan pembelian produk pertanian oleh pemerintah.

Cadangan pangan disebut perlu untuk menjamin tersedianya pasokan bagi 1,29 miliar rakyat India, sekaligus mendorong petani untuk terus memproduksi dan melindungi mereka dari kemiskinan dengan adanya kepastian harga.

Produk pertanian itu kemudian dijual oleh pemerintah dengan harga subsidi, sehingga memicu keberatan dari banyak pihak yang khawatir jika produk murah India akan mengganggu harga di pasar internasional.

Kebijakan Pertanian

Program proteksi atas petani yang dilakukan India sebetulnya juga dilakukan banyak negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Para anggota Via Campesina pada 1996, menyepakati hak untuk menentukan sistem pangan sendiri, yang mereka sebut dengan istilah kedaulatan pangan.

Via Campesina merupakan sebuah gerakan internasional yang terdiri dari organisasi produsen, pekerja agrikultural, komunitas pribumi Asia, Afrika, Amerika dan Eropa untuk melakukan kampanye kedaulatan pangan dan reformasi agraria.

Mereka yang membela kedaulatan pangan, menilai orang-orang yang memproduksi, mendistribusi dan mengonsumsi pangan sebagai pusat dalam pembuatan keputusan terkait sistem dan kebijakan pangan, bukan tuntutan pasar atau korporasi yang mendominasi sistem pangan internasional.

Ada banyak persoalan yang terkait dengan pertanian. Diantaranya ketersediaan benih unggul, pupuk, pengairan, keterampilan petani, hingga kemampuan manajemen, tantangan pemasaran, bahkan situasi perdagangan internasional.

Dibutuhkan campur tangan dari pemerintah dalam penanganan masalah melalui kebijakan pertanian, meliputi dukungan pendidikan, riset, hingga pemberian subsidi yang dapat menjamin petani untuk terus berproduksi.

Hampir semua negara di dunia memiliki kebijakan di bidang pertanian, yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Amerika Serikat (AS) telah memulai pembuatan kebijakan yang diatur dengan undang-undang sejak lebih dari 200 tahun lalu.

Sementara di Eropa, kebijakan pertanian dimulai sejak akhir 1950an, setelah terjadinya krisis pasokan pangan selama dan setelah Perang Dunia II. Ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Roma 1957 untuk membentuk Pasar Bersama, hingga disepakatinya Kebijakan Pertanian Bersama pada 1960 oleh Komisi Eropa.

Ketersediaan Lahan

Selama hampir 200 tahun hingga 1920an, kebijakan pertanian di Amerika Serikat (AS) didominasi dengan kebijakan pada pengembangan dan dukungan bagi petani melalui ketersediaan lahan, yang kemudian ditingkatkan dengan pendidikan.

Saat ini terdapat program federal, serta beberapa negara bagian yang menawarkan bantuan dalam pembelian lahan pertanian bagi badan pemerintah atau institusi pendidikan. Namun beberapa program memungkinkan penerimanya mengalihkan bantuan bagi petani.

Selain itu, petani juga dapat mengikuti program bantuan pinjaman dari Departemen Pertanian AS, untuk pembelian lahan pertanian baru atau perluasan lahan. Pemerintah federal AS juga membentuk sejumlah badan khusus di bidang agrikultural.

Diantaranya Institut Nasional untuk Pangan dan Agrikultur (NIFA) yang memiliki program bantuan dana untuk membantu petani pemula untuk membeli lahan. Sementara Layanan Konservasi Sumber Daya Alam (USDA) menangani program perlindungan lahan.

USDA juga menawarkan bantuan untuk pembelian hak kepemilikan lahan pertanian untuk menjamin lahan terus digunakan untuk kepentingan agrikultural. USDA juga membentuk Badan Pelayanan Pertanian (FSA), yang menawarkan pinjaman langsung bagi para pemilik pertanian.

Program pinjaman kepemilikan pertanian FSA memungkinkan petani mendapatkan pinjaman $300.000, bahkan hingga lebih dari $1 juta untuk pinjaman dengan jaminan dan masa pinjaman hingga 40 tahun.

Negara lain yang mengikuti kebijakan AS adalah India, dengan program reformasi aset yang menjadi bagian dari Kebijakan Nasional untuk Petani pada 2007. Kebijakan itu memberi jaminan bahwa setiap warga, terutama kaum miskin di pedesaan, untuk dapat memiliki aset produktif termasuk lahan pertanian.

Diversifikasi dan Subsidi

Terjadinya depresiasi besar pada 1933 mengakibatkan banyak petani AS mengalami kebangkrutan. Presiden Franklin D. Roosevelt kemudian membuat peraturan Administrasi Penyesuaian Agrikultural (AAA), yang ditujukan untuk mengatur jumlah pasokan.

Peraturan itu juga menawarkan subsidi bagi petani yang mau membatasi produksi. Tapi peraturan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap tidak konstitusional. Di Eropa, variasi produk diatur untuk menghindari kekurangan atau kelebihan pasokan.

Reformasi MacSharry pada 1992, merujuk pada nama Komisioner Eropa untuk Agrikultur Ray MacSharry, dibuat untuk membatasi peningkatan produksi dengan pengaturan diversifikasi dan pembentukan kelompok-kelompok produsen, serta subsidi berdasarkan komoditas.

Uni Eropa juga mengendalikan harga dengan membeli komoditas tertentu jika terjadi penurunan harga. Tapi dengan diberlakukannya sistem pembayaran tunggal sejak 2003, petani diberikan kebebasan untuk menanam komoditas apa pun di lahan mereka kecuali buah dan sayur.

Kini subsidi diberikan secara merata pada semua petani sesuai luas lahan. Subsidi berdasarkan komoditas juga dilakukan AS hingga UU Pertanian pada 1996, yang membolehkan petani memutuskan komoditas untuk ditanam.

Sebelumnya pemerintah AS memberikan subsidi melalui pembayaran langsung untuk komoditas yang mengalami penurunan harga, menjamin stabilitas pendapatan petani. Sementara berdasarkan UU Pertanian 2014, petani harus memilih satu dari dua program komoditas.

Program pertama, Perlindungan Penurunan Harga (PLC), petani akan memperoleh pembayaran jika harga pasaran komoditas yang dilindungi berada di bawah referensi harga. Pembayaran akan dilakukan dilakukan berdasarkan selisih harga.

Sementara petani yang memilih program kedua, Perlindungan Resiko Agrikultural (ARC), harus memilih lagi satu dari dua pilihan yaitu opsi individu atau wilayah. Pada opsi individu, petani akan menerima pembayaran jika pendapatan dari semua komoditas kurang dari nilai yang dilindungi.

Pada opsi wilayah, pendapatan akan dihitung menggunakan hasil rata-rata wilayah dan petani akan memperoleh pembayaran jika hasilnya lebih rendah dari pendapatan wilayah yang dijamin dalam program.

pertanian china

Petani di China sedang melakukan aktivitas di ladang pertanian (Foto: REUTERS)



Jaminan Pembelian Komoditas

Saat ini hanya Thailand dan India yang mempertahankan kebijakan pembelian produk pertanian oleh pemerintah, di bawah program cadangan pangan. Berdasarkan kebijakan itu, India membeli gandum dan beras dengan harga lebih dari harga pasar, kemudian menjualnya dengan harga murah pada warga miskin.

India mengklaim kebijakannya itu diperlukan untuk mendorong petani agar terus menanam, sehingga tersedia pasokan yang cukup untuk kebutuhan nasional. Pemerintah juga memberikan subsidi dengan menjual gandum dan beras dengan harga murah.

India mengatakan pembelian produk pertanian itu menghabiskan $13,8 miliar, atau sekitar Rp169 triliun pada 2010. Jumlah itu, bagian dari total anggaran sebesar $56,1 miliar, atau hampir mencapai Rp690 triliun untuk mendukung pertanian.

Kebijakan serupa diterapkan Thailand pada 2011. Program pembelian beras dengan harga 50-60 persen di atas harga pasar berdampak positif ketika terjadi banjir yang menyebabkan banyaknya petani mengalami gagal panen pada 2011.

Namun tahun berikutnya menjadi masalah karena pemerintah tidak menetapkan batas pembelian, sehingga terjadi kelebihan stok beras. Sejumlah pihak juga mengambil keuntungan dengan menyelundupkan beras murah dari negara tetangga, lalu menjualnya pada pemerintah.

Program yang ditujukan untuk membantu petani miskin tidak berjalan, karena hanya seperlima dari total subsidi yang sampai ke petani miskin. Sisanya dinikmati oleh birokrat yang korup dan petani kaya yang mengalami surplus produksi.

Teknologi dan Infrastruktur

Sejak lama negara-negara maju seperti AS dan Eropa merubah metode produksi dengan modernisasi sistem dan peralatan, yang meningkatkan efisiensi dalam penggunaan lahan dan produksi. Serta meningkatkan kualitas produk.

Laporan PBB menyebutkan bahwa di negara-negara berkembang, lebih dari 40 persen sampah makanan berasal dari pertanian. Situasi yang kontras dengan negara maju yang hanya sekitar 1 persen.

"Di negara berkembang, sebagian besar sampah makanan ada pada tingkat produksi. Alasannya adalah buruknya infrastruktur," kata Ajay Nair, pakar hortikultura dari Universitas Iowa. Dia mencontohkan kondisi jalan yang buruk, menyebabkan kendala dalam pengiriman.

Ditambah lagi, kata Nair, kurangnya peralatan yang berguna untuk melakukan produksi secara efisien dan efektif. Hanya beberapa negara berkembang yang memberikan perhatian cukup besar di sektor pertanian.

Diantaranya pemerintah Thailand, yang memberikan insentif besar untuk meningkatkan produksi beras melalui investasi dalam pembangunan infrastruktur dan irigasi. Tidak sekedar membangun bendungan dan kanal, Thailand juga membuat kebijakan terkait riset dan industri mesin pertanian.

Pemerintah Hasilnya pada akhir 1990an, hampir dua juta traktor berhasil dibuat oleh industri kecil dalam negeri, satu juta pompa untuk irigasi, serta berbagai mesin pertanian lain. Kombinasi kebijakan di berbagai bidang menghasilkan peningkatan produksi secara signifikan.

Sementara Vietnam, memberikan contoh bagaimana inovasi dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci majunya pertanian. Pada 1968, Vietnam mulai menanam beras IR-8 yang dikembangkan pada Institut Riset Beras di Filipina.

Tapi hasil dari penerapan inovasi yang bertujuan meningkatkan hasil produksi itu, baru terlihat setelah pemerintah membangun jalan yang secara signifikan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.