Patgulipat Reklamasi, Siapa Lagi Terbidik

Aktivitas proyek pembangunan Pulau G kawasan reklamasi Teluk Jakarta.
Aktivitas proyek pembangunan Pulau G kawasan reklamasi Teluk Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA/Wahyu Putro A

VIVA.co.id – Ruang wartawan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 31 Maret 2016, mendadak tegang. Ada kabar lembaga anti rasuah di Indonesia, kembali menangkap penyelenggara negara karena diduga suap.

Semua isu itu menjadi jelas, tatkala pukul 20.00 WIB, tampak rombongan kendaraan dinas KPK masuk dari pintu samping KPK. Tiga kendaraan langsung memasuki parkir di lantai bawah tanah gedung, termasuk di antaranya sebuah mobil Jaguar hitam dengan plat B 123 RX.

Para pemburu berita curiga. Menduga mobil mewah itu milik orang yang tertangkap dalam operasi KPK. Belakangan, mobil itu diketahui milik Mohamad Sanusi. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra. Mobil berharga miliaran buatan Inggris itu pernah dia gunakan saat dilantik menjadi anggota legislatif.

Esok harinya, pukul 18.00 WIB, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif menggelar konferensi pers. Secara resmi KPK menjelaskan adanya upaya suap terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

http://media.viva.co.id/thumbs2/2016/04/03/5701069b29be5-ketua-komisi-d-dprd-dki-jakarta-mohamad-sanusi-dicokok-kpk_663_382.jpg

Muhammad Sanusi tersangka penerima suap terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dari kasus ini, ditetapkan tiga tersangka, yaitu Muhammad Sanusi sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan pegawai PT Agung Podomoro Land (APL), Triananda Prihantoro, serta Presiden Direktur PT APL, Ariesman Widjaja, menjadi tersangka pemberi.

Pimpinan KPK, Saut Situmorang, menjelaskan kasus ini hanya pucuk dari sebuah skandal mega korupsi. Di mana pihak swasta berupaya memengaruhi kebijakan pemerintah, demi mengeruk keuntungan lebih besar.

Menurutnya, suap ini diduga menyangkut strategi pembangunan pantai di kawasan teluk Jakarta. Para pengembang berupaya membuat jalan pintas agar proyek bisa segera dikerjakan, meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki peraturan daerah (Perda) mengenai teknis rencana pembangunan di atas pulau buatan.

"Ada proses yang tidak jalan atau belum sesuai urutan yang benar dalam pelaksanaan proyek atau pelaksanaan pembangunan, yang diperdebatkan kan itu, belum ada izin," ungkap Saut pada VIVA.co.id, Kamis, 7 April 2016.

Saut meyakini, Sanusi, Ariesman, dan Triananda tak sendirian di kasus ini. Pasalnya, kepentingan proyek reklamasi mencakup banyak pihak. Ada 17 pulau dengan total tambahan lahan Jakarta seluas 5.100 hektare. "Ini yang masih kita dalami karena kita tidak boleh langsung (menuding), tapi indikasi-indikasi itu ada."

Halaman Selanjutnya
img_title