- Pixabay
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Evita Nursanty menilai, pemblokiran tersebut telah melalui prosedur sebagaimana diamanatkan undang-undang. Dia setuju, jika memang 11 situs itu mengandung unsur yang melecehkan SARA, maka mereka pantas diblokir.
“Yang namanya bermuatan dengan SARA itu memang tidak boleh, karena menghancurkan tatanan kehidupan kebangsaan kita. Internet service provider harus melakukan pemblokiran terhadap situs yang benar-benar membuat penghasutan berbau SARA,” ujar anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini melalui pesan singkat, Kamis, 17 November 2016.
Dia berharap, masyarakat dan media bisa mempromosikan kesejukan, bukan menabur benih kebencian. Semua demi menjaga bangsa tetap rukun dan damai.
Evita sepakat bahwa setiap masyarakat bebas mengungkapkan pendapatnya di muka umum. Hal ini telah dijamin dalam konstitusi. Meski begitu, semua tetap harus menghormati aturan hukum yang telah dibuat untuk menghormati hak orang lain dan mencegah terjadinya konflik.
Namun, pendapat berbeda disampaikan Sukamta. Kolega Evita di Komisi I DPR RI ini meminta, pemerintah tak gegabah dan belajar dari kejadian pemblokiran 19 situs yang dianggap bermuatan radikalisme pada 2015 lalu.
Dia mengatakan, sebelum melakukan pemblokiran, pemerintah mesti mengedepankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini, Sukamta memandang fungsi pembinaan belum dilakukan dengan baik.
“Saya dulu sudah usulkan adanya tim panel, ajak MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan ormas-ormas keagamaan untuk ikut memberikan masukan. Laporan sebagian masyarakat atas sebuah situs jangan langsung direspon sepihak,” ujar polikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Jika setelah ada pemeriksaan silang, situs yang dilaporkan itu dinilai mengandung materi yang mengarah kepada SARA, dia meminta agar diberikan peringatan terlebih dahulu dan dilakukan pendekatan pembinaan.
“Saya juga tidak setuju dengan konten SARA, tetapi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan dengan bijak agar tidak dianggap membatasi demokrasi.”
![]()
Kebebasan Berpendapat vs Ujaran Kebencian
Sejumlah kalangan mengkritik pemblokiran yang dilakukan tanpa proses peradilan. Pasalnya, pemblokiran tersebut dinilai tak transparan, sehingga rawan berubah bentuk menjadi sensor terhadap pendapat seseorang.
"Yang menilai provokatif itu siapa. Yang menjadi landasan hukumnya itu apa?" ujar Koordinator Regional SAFEnet, Damar Juniarto saat ditemui VIVA.co.id di Jakarta, Kamis, 17 November 2016.