Mimpi Negara Antariksa

Dalam hukum internasional juga diatur demikian. Syarat membentuk negara itu, pertama harus ada wilayah, kedua pemerintah, dan ketiga rakyatnya. 

Dan wilayah itu harus menunjuk fisik. "Kalau di antariksa itu, wilayahnya gimana?” kata Margarito.

Dia pun yakin jika membangun negara di antariksa itu merupakan hal yang mustahil, bahkan cenderung tidak masuk akal. Meski ada rakyat dan struktur pemerintahan, sulit menentukan teritori wilayah di antariksa yang terbentang luas tanpa batas.

“Tidak dapat diverifikasi. Negara itu mesti dapat diverifikasi, kalau itu verifikasinya gimana? Wilayahnya di mana coba?" tuturnya. 

Tampilan jumlah populasi warga Indonesia yang menjadi Asgardian, warga negara Asgardia. (www.asgardia.space)

Menurut dia, syaratnya harus wilayah yang berbentuk fisik. Bukan hanya tak masuk akal dan tidak bisa diverifikasi, negara Asgardia juga akan membolehkan warganya memiliki dua kewarganegaraan. Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan aturan yang ada di Indonesia, yakni melarang warganya memiliki dua kewarganegaraan. 

Namun, Syafriza yakin jika pemerintah akan mau mengubah kebijakan tersebut atas nama inovasi positif yang harus didukung. Upaya ini juga agar Indonesia bisa menjadi bagian dari sejarah baru dunia. 

Lagipula, dia menegaskan bahwa ini bukanlah proyek main-main. Apalagi dengan rencana peluncuran satelit, yang harganya sampai miliaran rupiah, untuk menandakan entitas mereka di luar angkasa, atau upaya pembentukan parlemen Asgardia tahun depan.

“Ayo, terbuka untuk menerima perubahan. Ayo bergabung dengan negara Asgardia. Masa iya kita tidak mau menjadi bagian dari sejarah baru di dunia?” tuturnya. (art)