- ANTARA FOTO/Idhad Zakaria
“Kalau dari 54 ribu ada satu atau dua orang terdengar ada yang tidak dilayani, ini kita cek betul apa masalahnya pada saat itu,” ujarnya menambahkan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, diskriminasi pasien BPJS benar terjadi di beberapa rumah sakit. "Ya memang ada diskriminasi. Ini riil terjadi secara kasat mata. Kalau pasien umum bisa langsung ditangani. Namun kalau pasien JKN harus menanti berdasarkan urutan yang bisa terjadi berhari hari atau bahkan berbulan bulan," ujarnya kepada VIVA.
Berdasarkan kasus yang diterima BPJS Watch, jenis kasus atau keluhan yang terjadi merupakan pengulangan dari tahun sebelumnya. Di awal tahun 2014 ketika mulai beroperasinya BPJS Kesehatan, keluhan pasien JKN seputar diskriminasi, diminta beli obat sendiri, menunggu berbulan - bulan untuk dioperasi, sulit cari kelas perawatan termasuk ICU, PICU, NICU, ruang Isolasi dan lain sebagainya. Dan persoalan itu kerap terjadi di tahun 2015 - 2017.
"Saya hanya menilai, sepertinya direksi BPJS Kesehatan tidak belajar dari persoalan sebelumnya dan tidak mau mencari solusi atas masalah tersebut," ujarnya menambahkan.
Ia pernah menyarankan agar BPJS membentuk Customer Care di rumah sakit yang beroperasi selama tujuh hari dan 24 jam. Hal itu dilakukan agar pasien mudah ditolong. "Tentunya desk tersebut didukung oleh jaringan IT yang mumpuni antarrumah sakit. Jadi kalau ada pasien datang ke RS dan faktanya kamar penuh maka desk ini akan mencarikan ruang perawatan di rumah sakit lain dengan sistem IT yg baik."
Namun, sayangnya BPJS tidak mau membuat desk tersebut. Dan keluhan yang sama berulang dan terus terjadi hingga saat ini.
Menurut Fachmi Idris, BPJS bukan pemain tunggal, banyak sekali sinergi yang harus dilakukan. Selain itu ia mengklaim, bahwa kepuasan peserta BPJS berada di angka 75 persen. “Masyarakat puas begitu kita memulai program ini di tahun 2014,” ujarnya. “Target kita pada tahun 2019 tingkat kepuasan masyarakat itu harus di angka 85 persen,” ujarnya menambahkan.
Menurut dia, angka kepuasan masyarakat 85 persen itu sudah angka yang sangat optimal. Pasalnya, tidak mungkin kepuasan masyarakat pada pelayanan publik itu di angka 100 persen. “Nah, kalau kita melihat angka yang ada itu, sejauh ini kita on the rack track. Artinya kalau kita bicara kepuasan masyarakat saat ini, kategorinya sudah tinggi. Terakhir di akhir tahun 2017 tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPJS di angka 79.5 persen.”
