Fokus Kami soal Kebijakan BPJS yang Merugikan Masyarakat

VIVA – Persoalan BPJS Kesehatan masih menjadi perdebatan hangat. Bukan hanya soal kinerja namun kondisi keuangan BPJS juga mengkhawatirkan. Sejak awal 2017 silam BPJS mengumumkan mengalami defisit anggaran. 

Segala cara dilakukan BPJS untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya memangkas pengeluaran dengan menerapkan 3 peraturan baru terkait katarak, kelahiran bayi, dan Rehabilitasi Medik. Kebijakan tersebut sontak menuai reaksi banyak pihak salah satunya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 

Secara terang-terangan IDI menyatakan diri 'keberatan' dengan kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi merugikan masyarakat. IDI juga meminta Kementerian Kesehatan membatalkan Peraturan Dirjen Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) BPJS Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018 tersebut karena defisit keuangan BPJS Kesehatan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan layanan yang tidak sesuai standar.

Menurut Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis, pada tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan akan mencapai Rp11,2 triliun. Sementara aturan itu hanya akan menghemat Rp388 miliar. 
"Klaim dari beberapa rumah sakit, 5 bulan sampai 6 bulan belum diserahkan," jelas Ilham kepada VIVA.

Apalagi, menurutnya, sebenarnya tahun lalu IDI telah mengajukan usul kepada pemerintah untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran tersebut untuk menambah modal kerja BPJS Kesehatan dalam menjamin biaya kesehatan pasien. Usulan kenaikan tarif itu bahkan juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik pedas IDI terhadap sepak terjang BPJS pun hingga kini masih terus berlanjut, IDI bahkan mengkaji ulang sistem kerja BPJS, hingga mencarikan solusi-solusi untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi BPJS. Namun sebenarnya apa permasalahan di balik meradangnya IDI terhadap kebijakan BPJS, apa pemicunya? Lalu apa solusi yang ditawarkan?

Berikut petikan wawancara tim VIVA dengan Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis:

Apa benar ada konflik antara IDI dengan BPJS Kesehatan?

Halaman Selanjutnya

Konflik itu tentu tidak ada. Namun tugas dan fungsi organisasi kami terkait BPJS Kesehatan jelas, kami punya kewajiban untuk melakukan penilaian dan evaluasi kebijakan BPJS terkait aspek pelayanan. Kami khawatir jika tidak terlaksana dengan baik imbasnya adalah masyarakat.