Sistem Zonasi Berdasarkan Putusan MK

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dr. Supriano
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dr. Supriano
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Pendaftaran Peserta Didik Baru atau PPDB dengan sistem zonasi menuai polemik dan memicu kontroversi. Tak sedikit, orangtua yang protes dengan sistem ini. Sejumlah kepala daerah, juga mengaku kerepotan dengan sistem yang sebenarnya sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, sistem zonasi adalah ikhtiar pemerintah mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam pendidikan. Sebab, dengan sistem ini tak ada lagi pembedaan sekolah berdasarkan kepintaran dan prestasi.

Tak hanya siswa, demi keadilan, guru dan tenaga kependidikan juga akan dirotasi. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano mengatakan, komposisi guru akan diselaraskan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan, agar tidak ada penumpukan guru di satu sekolah atau wilayah tertentu, terkait kompetensi dan mata pelajaran.

Kepada VIVA Supriano menuturkan, nantinya akan dilakukan pemetaan guru berdasarkan zona. Demikian, petikan wawancaranya:

Salah satu tujuan PPDB sistem zonasi adalah pemerataan guru. Apa benar?

Iya. PPDB ini tujuan sebenarnya untuk memberikan jawaban, agar tidak ada diskriminasi atau tidak ada perbedaan terhadap masyarakat, apakah dia berasal dari golongan rendah, apakah dia berasal dari golongan menengah, golongan atas, dan sebagainya. Karena, dengan diberlakukannya PPDB berbasis zonasi ini, semua masyarakat mempunyai hak yang sama dalam konteks mendapatkan pelayanan pendidikan.

Ungkapan orang tua murid atas carut-marut proses pendaftaran murid baru berbasis zonasi di sekolah.